Prajurit TNI AD menggotong tenaga kesehatan (nakes) korban penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) usai dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI AD di Lapangan Frans Kaisepo Makodam XVII Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Jumat (17/9/2021). | ANTARA FOTO/Indrayadi TH

Nasional

24 Nov 2021, 03:45 WIB

Panglima-Kapolri Bahas Penanganan Papua

Solusi yang sepatutnya ditempuh untuk menangani konflik Papua adalah melakukan dialog.

JAKARTA--Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadikan penanganan keamanan di Papua sebagai pembahasan utama dalam pertemuan di Markas Besar Kepolisian Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (23/11).

Panglima TNI mengaku dalam waktu dekat akan bertolak ke Papua dan mengumumkan strategi penanganan di sana. "Iya pasti (bahas pengamanan Papua). Nanti mudah-mudahan minggu depan saya akan ke Papua, akan kami umumkan di sana. Pembahasan Papua tadi jadi utama itu," kata Jenderal Andika, Selasa (23/11).

Kedatangan Andika ke Markas Besar Kepolisian Indonesia merupakan kunjungan perdananya sebagai panglima TNI. Dalam pertemuan ini juga dibahas upaya penumpasan kelompok bersenjata tanpa menggunakan pendekatan perang sebagaimana yang dia sampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR. Dalam pemaparan di depan Komisi I DPR, Andika Perkasa ingin menggunakan diplomasi militer dan pendekatan humanis dalam menyelesaikan persoalan di Papua.

Menurut dia, pembahasan dengan Kapolri tentang cara penanganan masalah diperlukan agar tidak terjadi tumpang-tindih tugas antara personel TNI dan polisi di Papua. "Ini kami bahas cukup detail tadi. Nanti saya akan ke Papua, sekaligus karena Papua termasuk daerah yang cakupan vaksinasinya di bawah 50 persen," kata dia.

photo
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berbincang dengan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/11/2021). - (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Kapolri Listyo Sigit mengatakan, diperlukan perubahan paradigma terhadap pola penanganan beberapa gangguan kriminalitas. "Tentunya bagaimana kita mengubah paradigma pola penanganan terhadap beberapa gangguan kriminalitas, seperti di Papua, Poso, dan kegiatan lainnya," kata dia.

Dialog

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas menilai, solusi yang sepatutnya ditempuh untuk menangani konflik Papua adalah dengan melakukan dialog antara pemerintah dan TPNPB-OPM. Upaya menambah jumlah pasukan dalam penanganan konflik di Papua bukan keputusan yang tepat.

“OPM itu adalah bagian dari warga negara Indonesia (WNI). Mereka adalah gerakan separatis, gerakan yang ingin merdeka. Solusinya bukan dengan mengirim tentara, tapi mengirim diplomat untuk berunding dengan mereka. Cara pandangnya harus seperti itu. Itu paradigma damai. Kalau dengan mengirim pasukan, itu bukan paradigma damai,” ujar Cahyo.

TPNPB-OPM, lanjutnya, bukanlah teroris, tetapi mereka adalah kelompok yang hanya ingin merdeka. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik, yaitu dengan mengirim juru runding dari pihak pemerintah untuk mendengarkan aspirasi dan keinginan dari kelompok tersebut.

Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting menilai, Panglima TNI harus mengedepankan operasi teritorial untuk menangani konflik di Papua. Operasi teritorial merupakan salah satu pendekatan manusiawi karena melibatkan kerja sama dengan masyarakat lokal atau setempat.

“Pendekatan teritorial itu lebih humanis. Tujuannya kan menembak hati rakyat. Jadi mempengaruhi masyarakat untuk dekat dengan TNI,” kata Ginting kepada Republika, Selasa (23/11).

Ginting menjelaskan, operasi teritorial ini pun perlu dibarengi atau di-back up oleh operasi intelijen. Setelah itu, perlu ada penambahan pasukan keamanan, khususnya di wilayah perbatasan Papua dengan Papua New Guinea. Sebab, menurut dia, pengamanan di perbatasan masih lemah.


×