Pupuk Batu Bara | Istimewa

Ekonomi

05 Nov 2021, 09:07 WIB

Stok Pupuk Subsidi Tersedia

Ketersediaan pupuk subsidi sudah sesuai dengan ketentuan minimal dari Kementerian Pertanian.

SRAGEN -- PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan stok pupuk subsidi sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. Stok tersebut akan dimanfaatkan guna mendukung musim tanam 2021.

Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Gusrizal, mengatakan, perusahaan berupaya memastikan pupuk subsidi tersedia guna mengantisipasi adanya dampak La Nina. "Kami dari Pupuk Indonesia dan tim memastikan stok kita cukup untuk dukung musim tanam Oktober 2021 hingga Maret 2022," ujar Gusrizal saat meninjau gudang distribusi Pupuk Indonesia di Sragen, Jawa Tengah, Kamis (4/11).

Gusrizal mengatakan, ketersediaan pupuk subsidi sudah sesuai dengan ketentuan minimal dari Kementerian Pertanian (Kementan). Pupuk Indonesia pun sudah menyiapkan strategi apabila terjadi kendala pendistribusian pupuk akibat La Nina.

"Kita juga harus hati-hati dan lebih awal menyiapkan dan kita berharap petani lebih awal menanam agar proses panen juga bisa lebih awal," ungkap Gusrizal.

Jumlah stok pupuk subsidi secara nasional sebesar 1,32 juta ton per 2 November 2021. Angka tersebut setara 222 persen dari ketentuan stok minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Jumlah pupuk subsidi mencapai 1,32 juta ton berasal dari urea sebanyak 611.058 ton, pupuk NPK sebanyak 313.243 ton, pupuk organik 167.187 ton, pupuk SP-36 sebanyak 148.938 ton, dan pupuk ZA sebanyak 86.804 ton," ujar Gusrizal.

Untuk mendapatkan pupuk subsidi, petani wajib tergabung dalam kelompok tani, menggarap lahan maksimal dua hektare, menyusun dan mengisi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK), dan untuk wilayah tertentu menggunakan Kartu Tani.

"Petani yang belum memiliki Kartu Tani masih dapat menebus pupuk subsidi secara manual dengan bantuan petugas penyuluh lapangan atau PPL dari dinas pertanian setempat," ungkap Gusrizal.

Sebagai produsen, Gusrizal menambahkan, Pupuk Indonesia berkewajiban menyalurkan pupuk subsidi sesuai penugasan atau alokasi yang ditetapkan pemerintah sebesar 9,04 juta ton dan 1,5 juta liter pupuk organik cair untuk 2021. Dari sisi penyaluran, realisasinya sudah mencapai 6,23 juta ton hingga 31 Oktober 2021.

Gusrizal menyebut, capaian tersebut setara dengan 68,9 persen dari total alokasi pupuk subsidi yang ditetapkan. Dia memerinci, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk urea sebesar 2,79 juta ton, pupuk SP-36 sebesar 297,7 ribu ton, pupuk ZA sebesar 545,1 ribu ton, pupuk NPK sebesar 2,19 juta ton, dan pupuk organik sebesar 406,1 ribu ton.

Sementara itu, Kementan juga menyiapkan skenario mengantisipasi La Nina. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan, sektor pertanian harus terus berjalan dan tidak boleh terganggu faktor cuaca.

"Pertanian ini tak boleh terganggu oleh apa pun, sebab pertanian merupakan sektor yang berkaitan dengan pemenuhan hajat hidup seluruh rakyat Indonesia," kata Syahrul.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) (pt.pupukindonesia)

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil, menyampaikan, untuk aspek mitigasi terdapat sejumlah skenario yang telah disiapkan. Pertama, adalah aspek forecasting. Dia mengatakan, risiko banjir dapat diminimalisasi apabila kemampuan prediksi musim dapat dilakukan lebih awal dan akurat.

"Kedua, adalah aspek deliniasi wilayah rawan banjir yang perlu dilakukan untuk menyusun strategi antisipasi dan memfokuskan penanganan masalah banjir secara spasial dan temporal," ujar Ali.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah meminta pemerintah mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh fenomena La Nina pada musim tanam Oktober hingga Maret mendatang. Rusli mengatakan, La Nina dapat mengakibatkan banjir di area produksi yang membuat para petani gagal panen.

"Biasanya panen raya itu Maret atau April. Kalau La Nina tidak terkendali, bisa bikin banjir dan gagal panen. Itu harus diantisipasi," ujar Rusli.

Rusli menilai, para pemangku kepentingan, seperti BMKG, Kementerian PUPR, hingga kepala daerah harus berkoordinasi lebih intensif dalam menghadapi La Nina. Rusli mengapresiasi kesigapan BMKG yang telah mengeluarkan peringatan dini terkait La Nina. Hal ini menjadi dasar bagi kementerian terkait untuk bersiap meminimalisasi dampak yang ditimbulkan. 


×