ADDIN JAUHARUDIN, Mahasiswa Program Doktoral di Universitas Brawijaya dan Wasekjen Bidang Ekonomi PP GP Ansor

Dua tahun lagi NU berusia satu abad. NU telah bertransformasi menjadi organisasi besar yang memiliki pengaruh sekaligus megatantangan, dari penguatan ekonomi berbasis kerakyatan hingga menyelamatkan lingkungan dari dampak komersialisasi.

Dengan anggota terbanyak di Indonesia, NU menjadi salah satu kunci ekonomi ke depan. Sejatinya di seluruh fase anggaran dasar, NU menetapkan garis perjuangan, yakni paham ekonomi kerakyatan meliputi orientasi, keyakinan, dan keberpihakan dalam masalah sosial.

Pilar ekonomi rakyat dirintis NU melalui koperasi, memberdayakan kemandirian usaha kecil di pedesaan.

Cita-cita NU tertuang dalam anggaran dasar saat didirikan pertama kali tahun 1926, "Memperhatikan ihwal anak-anak yatim dari para fakir miskin; mendirikan badan-badan usaha untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan, dan perusahaan yang tidak dilarang syarat agama Islam.”

 

Pilar ekonomi rakyat dirintis NU melalui koperasi, memberdayakan kemandirian usaha kecil di pedesaan.

 

 

SHARE    

Sebelum mendirikan NU, Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari dan KH Wahab Chasbullah mendirikan Nahdlatut Tujjar (kebangkitan para pedagang) pada 1918. Fokusnya, pengembangan ekonomi umat, terkhusus untuk membantu dakwah kiai dan ustaz.

Karena itu, peran dan transformasi NU dalam kebangkitan ekonomi umat ke depan perlu diperkuat. Menjelang usia ke-100 tahun, NU merupakan momentum terbaik mewujudkan kemandirian ekonomi umat atas pesatnya globalisasi dan liberalisasi perekonomian.

Itu akan berdampak pada perekonomian masyarakat kecil di perdesaan yang merupakan basis warga NU. NU sebagai salah satu elemen penting bangsa terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan perjuangan itu.

Pada hari ulang tahun ke-98 NU, Presiden Joko Widodo berharap, NU selalu menjadi bagian utama membangun masa depan Indonesia. Menyongsong tantangan pada era revolusi industri jilid ke-4 dan kompetisi global.

Pada era kepemimpinan Jokowi, NU konsisten memperjuangkan ekonomi umat. Bahkan, program-program utama pemerintah justru mengikuti cita-cita NU di bidang ekonomi.

Jika ditarik benang merah, Indonesia kini kembali tersadarkan bahwa kemandirian bangsa di mulai dari UMKM atau ekonomi pedesaan, bukan kapitalisme—konsep yang sejak awal mendarah daging di tubuh NU.

 

Jika ditarik benang merah, Indonesia kini kembali tersadarkan bahwa kemandirian bangsa di mulai dari UMKM atau ekonomi pedesaan, bukan kapitalisme—konsep yang sejak awal mendarah daging di tubuh NU.

 

 

SHARE    

Pertama, mengenai pemberdayaan desa melalui program Dana Desa Rp 72 triliun pada 2020. Jumlah ini terus meningkat sejak 2015 sebesar 37 persen. Sejak periode kedua ini, pemerintah mendorong dana desa fokus memberdayakan UMKM, keahlian masyarakat desa.

Di beberapa daerah, pemerintah menggaet NU menjadi partner pemberdayaan, termasuk transformasi model pemberdayaan ekonomi NU, yang dilakukan berbagai badan otonom.  Aset NU yang begitu besar bisa menjadi kekuatan arus baru ekonomi Indonesia.

NU menilai, UMKM masih menjadi urat nadi pertumbuhan dan ketahanan ekonomi hingga saat ini, khususnya pada masa pandemi Covid-19.

UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM meliputi kemampuan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun 60,4 persen dari total investasi.

Kedua, pada era digitalisasi, NU bersinergi dengan unicorn  tersohor di Indonesia, Gojek, untuk memberdayakan UMKM. Tak tanggung-tanggu 30 juta anggota Muslimat NU, didorong melek teknologi, menjangkau pasar yang lebih luas.

 

Kini isu ekonomi lingkungan mengenai pajak karbon disetujui pemerintah dan DPR. Hal ini menandakan peran NU sebagai penggerak ekosistem ekonomi baru yang diharapkan bermanfaat bagi rakyat. 

 

 

SHARE    

Peran NU memantik pelaku usaha mengakselerasi digitalisasi, sebut saja BCA, Mandiri, BSI, dan sebagainya. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menggandeng NU sebagai partner untuk mengedukasi digitalisasi keuangan hingga pesantren.

Ketiga, ekonomi lingkungan. Komisi Bahtsul Masail Qanuniyyah dalam Munas Alim Ulama NU 2021 mengusulkan agar RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan, mewajibkan alokasi dana dari pajak karbon untuk penanggulangan krisis lingkungan, pemeliharaan lingkungan, ataupun pengurangan emisi.

Ada tiga hal untuk menumbuhkan nilai ekonomi karbon, yaitu pajak karbon, perdagangan karbon, dan pemberian insentif bagi pihak yang mengurangi emisi. Pajak karbon, menurut NU, seirama dengan pemerintah, yakni isu lingkungan dan menambah pendapatan negara. 

Kini isu ekonomi lingkungan mengenai pajak karbon disetujui pemerintah dan DPR. Hal ini menandakan peran NU sebagai penggerak ekosistem ekonomi baru yang diharapkan bermanfaat bagi rakyat. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat