Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan) melihat kondisi tenda sementara korban kebakaran Baduy di Kampung Cihuni, Lebak, Banten, Rabu (20/10/2021). Kunjungan tersebut dalam rangka menyerahkan bantuan renovasi sarana dan prasarana bagi korban kebakaran war | ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/aww.
25 Oct 2021, 08:54 WIB

Erick Thohir Minta BUMN tidak Asal Ekspansi Bisnis

Erick Thohir mengapresiasi keinginan BUMN untuk mengembangkan usaha.

PALEMBANG — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengingatkan perusahaan pelat merah tidak asal membuat rencana ekspansi bisnis. Jika bisnis BUMN mangkrak, ia menyatakan tidak segan-segan untuk mengusut.

Erick mengapresiasi keinginan BUMN untuk mengembangkan usaha, tetapi rencana itu harus bisa diterima dalam hitungan bisnis. "Bagaimana rencana proyek tersebut disusun? Mengapa bisa mangrak? Apa karena hanya ada keinginan pada direktur yang penting mereka ada proyek ? Ini harus dicermati," kata Erick di Palembang, Ahad (24/10).

Erick mencermati kasus di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Emiten berkode saham KRAS itu telah menginvestasikan dana mencapai 850 juta dolar AS atau kurang lebih Rp 12 triliun untuk pembangunan pabrik tanur tiup (blast furnace).

Pembangunan proyek yang memakan biaya investasi yang besar itu mangkrak selama empat tahun dan membebani perusahaan dengan utang menggunung. Erick pun telah memerintahkan untuk dilakukan pengusutan karena ada dugaan korupsi.

Terkait

Atas kejadian ini, Erick mengingatkan BUMN untuk mendukung proses transformasi bisnis yang dijalankan Kementerian BUMN dengan menetapkan lima fondasi sebagai acuan. Lima fondasi itu, yakni perbaikan korporasi dan pelayanan publik, fokus pada bisnis inti, inovasi berbasis digitalisasi, proses bisnis yang baik, dan diawali dengan transformasi sumber daya manusia.

Penerapan ini juga harus berpegang teguh pada nilai dasar (core values) yang telah ditetapkan bersama sejak 1 Juli 2020, yakni AKHLAK, akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Jika nilai dasar ini diterapkan, BUMN akan memberikan banyak kontribusi bagi negara. Di dalam bisnis dalam negeri, BUMN buka mengambil kesempatan pihak swasta, tapi adalah penyeimbang pasar.

"Ini susah jika tidak loyal, nanti berpikirnya ini kan perusahaan negara, nanti jika rugi ada negara yang bantu. Jika ini dipertahankan, BUMN tidak sesuai harapan, padahal asetnya sangat besar," ujar Erick.

Sejauh ini, berkat upaya yang dilakukan Kementerian BUMN sejak dua tahun terakhir, BUMN mampu berkontribusi ke negara senilai Rp 377 triliun melalui pajak, dividen, dan bagi hasil.

Capaian positif lainnya dapat dilihat dari kenaikan laba hingga 365 persen atau pada semester I 2020 hanya mencapai Rp 6 triliun, sementara pada periode yang sama pada 2021 mampu meraup Rp 26 triliun.

Erick terus meminta BUMN melakukan transformasi dalam proses bisnis yang baik dan juga fokus terhadap bisnis inti. Menurut Erick, dua hal ini menjadi penting agar BUMN tak lagi terjerumus dalam jeratan utang seperti yang terjadi pada masa lalu.

"Yang tidak kalah penting itu proses bisnis yang baik, bukan berdasarkan proyek. Kita tidak mau karena penugasan ini banyak proyek mangkrak dan terjadi korupsi, ini karena tanpa proses bisnis yang baik," kata Erick.

Terkait arahan Kementerian BUMN, sebelumnya Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim, mengatakan, pihaknya terus melakukan pembenahan di seluruh lini dan aktivitas usaha. Ia menyatakan, proses untuk membenahi perseroan merupakan usaha bersama dan membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun untuk melihat hasilnya.

“Proyek blast furnace diinisiasi pada 2008 dan memasuki masa konstruksi pada 2012, jauh sebelum saya bergabung di Krakatau Steel pada akhir 2018. Manajemen saat ini sudah mendapatkan solusi agar fasilitas atau pabrik yang tadinya mangkrak bisa jadi produktif,” ujar Silmy.

Menurut Silmy, semua upaya yang dilakukan ini didukung dengan manajemen yang bebas korupsi di mana Krakatau Steel sudah menerapkan ISO 37001:2016 sejak Agustus 2020. Hal itu sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) karena merupakan standar internasional yang dapat digunakan semua yurisdiksi serta dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen yang sudah dimiliki Krakatau Steel saat ini.


×