Pengunjuk rasa membakar boneka Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam aksi memperingati hari HAM sedunia di Manila, Filipina, Selasa (10/12/2019). Aksi itu memprotes pembunuhan di luar hukum dalam program perang melawan narkoba yang dilancarkan Duterte. | AP Photo/Gerard Carreon
21 Oct 2021, 03:45 WIB

Kebijakan Duterte Diendus

Filipina ditekan PBB selidiki dugaan pembunuhan sistematis terhadap tersangka narkoba.

MANILA -- Kementerian Kehakiman Filipina akan meninjau ribuan kasus pembunuhan dalam operasi perang melawan narkotika dan obat terlarang (narkoba) di bawah kebijakan Presiden Rodrigo Duterte. Departemen Kehakiman (DOJ) pada Rabu (20/10) merilis rincian tentang 52 kasus pembunuhan terhadap pengedar narkoba oleh polisi.

Filipina mendapat tekanan dari PBB untuk menyelidiki dugaan pembunuhan sistematis terhadap tersangka narkoba. Ketika ditanya oleh Reuters apakah Filipina akan memperluas penyelidikannya ke dalam perang melawan narkoba, Menteri Kehakiman Menardo Guevarra mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan.

"Jika waktu dan sumber daya memungkinkan, DOJ akan meninjau ribuan kasus ini juga," ujar Guevarra.

Peninjauan kembali tersebut menandai bahwa negara melakukan pengakuan atas kemungkinan terjadi pelanggaran  dalam kampanye anti-narkoba. Dalam beberapa kasus yang diselidiki DOJ, mereka yang tewas tidak memiliki jejak bubuk mesiu di tangan mereka, atau tidak memiliki senjata sama sekali. Artinya, mereka dihabisi dalam keadaan tak bersenjata.

Terkait

photo
Pengunjuk rasa berkumpul memprotes acara pidato kenegaraan Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Quezon City, Filipina, Senin (22/7/2019). Aksi itu memprotes pembunuhan di luar hukum dalam program perang melawan narkoba yang dilancarkan Duterte. (AP Photo/Bullit Marquez) - (AP)

Kementerian Kehakiman juga mengatakan, polisi telah menggunakan kekuatan berlebihan, dan menembak tersangka dari jarak dekat. Selain itu, catatan medis yang relevan dan rekaman polisi telah hilang.

Kasus-kasus itu akan menjalani penyelidikan lebih lanjut. Sementara, pengembangan kasus kemungkinan dapat berujung pada tuntutan pidana terhadap petugas.

Secara resmi, polisi telah membunuh lebih dari 6.000 orang dalam operasi melawan narkoba. Tetapi para aktivis mengatakan, ribuan pengguna narkoba lainnya terbunuh oleh orang-orang bersenjata misterius. Polisi telah membantah terlibat dalam kematian itu.

Sebelumnya, Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet, telah mendesak Filipina untuk mempublikasikan temuannya terhadap 52 kasus pembunuhan dalam operasi perang melawan narkoba. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) menyetujui penyelidikan resmi terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Duterte dalam perang melawan narkoba.

photo
Pengunjuk rasa berbaring dalam aksi di University of the Philippines di Quezon City, Metro Manila, Filipina (7/7/2020). Mereka menolak undang-undang antiteror baru yang dinilai akan digunakan membungkam aktifis. - (EPA/ROLEX DELA PENA)

Dalam sebuah pernyataan, ICC mengatakan para hakim telah menyetujui permintaan jaksa untuk menyelidiki dugaan pembunuhan semena-mena dalam kampanye antinarkoba Duterte. Hakim ICC menyampaikan, kampanye perang melawan narkoba Duterte tidak dapat dilihat sebagai operasi penegakkan hukum yang sah, melainkan lebih mengarah pada serangan sistematis terhadap warga sipil.

"Duterte dan pengikutnya harus bertanggung jawab atas kejahatan ini," ujar keputusan ICC.

Permintaan otorisasi untuk menyelidiki kasus terhadap Duterte diajukan 14 Juni lalu oleh Fatou Bensouda, yang saat itu menjabat sebagai kepala jaksa ICC. Kampanye anti narkoba merupakan salah satu program Duterte ketika menjabat sebagai presiden Filipina mulai 2016 lalu.

Saat itu, Duterte meluncurkan penangkapan besar-besaran terhadap para pengedar dan pengguna narkoba dan memberi kewenangan polisi untuk membunuh setiap anggota kriminal dan pengguna obat-obatan terlarang.

Pada 2018, Duterte memutuskan penarikan Filipina dari Statuta Roma. Penarikan tersebut mulai berlaku pada 17 Maret 2019. Sejak itu, Duterte telah berulang kali mengatakan bahwa dia tidak akan bekerja sama dalam penyelidikan ICC.

Duterte menganggap ICC tidak memiliki yurisdiksi di Filipina, karena negaranya telah keluar dari ICC. Namun, ICC mengatakan, pihaknya masih memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan Duterte sejak November 2011 hingga Maret 2019, yaitu periode ketika Filipina masih menandatangani Statuta Roma.

Filipina akan menggelar pemilihan presiden pada Mei 2022. Presiden Filipina hanya diizinkan berkuasa satu kali dengan masa jabatan enam tahun. Maka Duterte kini bersiap lengser.

Sumber : Reuters


×