Sejumlah calon jamaah umrah yang batal berangkat ke Jeddah lewat Singapura mencari koper miliknya saat tiba di Bandara International Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (28/2/2020). Pemerintah masih mengejar target vaksina | ANTARA FOTO
17 Oct 2021, 03:36 WIB

Penuhi Vaksinasi Bagi Jamaah Umrah

Pemerintah masih mengejar target vaksinasi 208 juta penduduk tercapai.

 

OLEH IMAS DAMAYANTI

 

Persyaratan umrah dari Pemerintah Arab Saudi mutlak yang harus dipenuhi Indonesia apabila hendak mengirimkan jamaah umrahnya ke Tanah Suci. Karena itu, pemerintah mulai menggodok sejumlah persiapan persyaratan yang berkaitan dengan kesehatan umrah.

Terkait

Bagi jamaah umrah, Pemerintah Arab Saudi menetapkan sejumlah aturan. Salah satunya adalah meminta para jamaah untuk melakukan vaksinasi lengkap dua dosis dengan ditambah vaksin booster. Jika tak memenuhi prosedur tersebut, jamaah akan menjalani karantina selama lima hari. 

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmidzi menyampaikan, penyediaan vaksin booster jamaah umrah masih dibahas oleh pemerintah. Apakah vaksin booster dapat disediakan oleh pemerintah atau tidak apabila itu menjadi persyaratan Arab Saudi bagi jamaah Indonesia pun masih dibahas lebih jauh.

“Terkait teknis tersebut, masih kita bahas lebih lanjut,” kata Nadia saat dihubungi Republika, Rabu (13/10).

Menurut dia, rapat persiapan pengiriman jamaah umrah baru memasuki tahap awal. “Ini baru pembahasan di tahap awal karena kabar baik tentang umrah ini dibuka baru tanggal 9 Oktober kemarin. Jadi masih sangat baru,” kata dia.

Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) Haji Budi Sylvana mengatakan, Pemerintah RI masih berupaya mengejar target vaksinasi tercapai. Saat ini, kata dia, target vaksinasi Indonesia harus berada di angka 208 juta penduduk. “Untuk vaksin ini kita masih menggenjot agar angka 208 juta orang dapat tervaksinasi dulu,” kata Budi.

Salah satu syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi adalah mengenai pembahasan isolasi atau karantina jamaah sebelum melaksanakan ibadah umrah. Berdasarkan hasil rapat bersama lintas kementerian antara Kemenkes, Kemenag, dan Kemenlu, pelaksanaan umrah pada masa pandemi dicoba dengan satu pintu.

photo
Pelaksana Tugas Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (Plt PHU) H Khoirizi (kanan) bersama jajaran Kementerian Agama lainnya meninjau ruang karantina jamaah peserta haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (3/6/2021). Peninjauan guna melihat kesiapan Asrama Haji Pondok Gede jika sewaktu-waktu pemerintah Arab Saudi mengizinkan jamaah Indonesia melaksanakan ibadah haji. Republika/Thoudy Badai - (Republika/Thoudy Badai)

Terkait mekanisme protokol kesehatan umrah, Budi belum dapat membuka informasinya lebih jauh ke publik. Protokol kesehatan umrah diperlukan dibentuk guna menghindari penularan Covid-19 di Tanah Suci maupun ketika jamaah umrah kembali ke Tanah Air.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko menilai,  Pemerintah RI  harus mengacu pada ketetapan peraturan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi. “Umrah (dibuka) kan dengan syarat, jadi prosedurnya tetap harus mengikuti Saudi. Seperti tes PCR yang harus negatif, vaksin ulang (double vaksin), karantina, dan ketetapan lainnya,” kata Tri.

Penyebaran virus saat pelaksanaan umrah di Tanah Suci dapat ditekan dengan mengikuti prosedur dan juga ketetapan-ketetapan protokol kesehatan internasional. Pemerintah Arab Saudi dalam hal ini telah melakukan sejumlah pertimbangan dan masukan-masukan dari dunia internasional dalam pelaksanaan umrah. “Kuncinya di taat aturan internasional,” kata dia.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan akses umrah dibuka oleh Kerajaan Arab Saudi karena penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi semakin baik.Pertama, kata dia, melalui pembahasan yang cukup lama dan lobi intensif, baik pada level menteri luar negeri, menteri agama, dan menteri kesehatan.

"Dan kedua, karena perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia yang semakin baik," ujar Zainut Tauhid di Jakarta, Selasa.

Kasus Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, tambahan kasus Covid-19 mulai turun dalam kurun Agustus-Oktober 2021. Beberapa hari lalu bahkan terdapat 15 provinsi yang nihil kasus kematian.

Zainut mengatakan, untuk waktu pemberangkatan pertama masih menunggu pelaksanaan teknis selesai. Kemenag akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan serta otoritas terkait di Kerajaan Arab Saudi mengenai pelaksanaan kebijakan baru ini.

"Dalam waktu dekat menteri agama akan berkunjung kerja ke Arab Saudi untuk melakukan koordinasi maupun komunikasi dengan otoritas Arab Saudi,” kata dia.


×