TEL AVIV – Kanselir Jerman Angela Merkel menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Hal itu disampaikan saat dia melakukan kunjungan resmi terakhirnya sebagai kanselir ke Israel pada Ahad (10/10).

“Saya pikir pada titik ini, bahkan jika pada tahap ini tampaknya hampir tidak ada harapan, gagasan solusi dua negara tidak boleh dihapus, tidak boleh dikubur. Warga Palestina harus dapat hidup dengan aman dalam negara,” kata Merkel dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Naftali Bennett.

Merkel pun menyoroti tentang perkembangan proyek permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Menurutnya hal itu tak membantu proses perdamaian.

Sementara itu, Bennett segera menentang penilaian Merkel. Politisi sayap kanan itu tetap pada pendiriannya, yakni menolak pembentukan negara Palestina.

“Berdasarkan pengalaman kami, arti negara Palestina berarti sangat mungkin akan ada negara teror, kira-kira tujuh menit dari rumah saya dan dari hampir semua titik di Israel,” ucap Bennett.

PM Israel Naftali Bennett berbicara di hadapan Knesset beberapa waktu lalu. - (Yonatan Sindel/Pool via AP)

SHARE    

Komentar Bennett itu segera dikecam pejabat senior Palestina, Hussein al-Sheikh. “Bentuk terorisme terburuk adalah pendudukan, bukan pembentukan negara Palestina,” kata al-Sheikh lewat akun Twitter pribadinya.

Sebelumnya, Pemerintah Jerman menjanjikan bantuan sebesar 100 juta euro untuk Palestina. Dana itu bakal digunakan untuk membiayai proyek-proyek penting di Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem.

Utusan khusus Jerman untuk Palestina, Oliver Owcza, memuji hubungan historis serta bilateral antara Palestina dan Jerman. Owcza menegaskan, negaranya mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui mekanisme solusi dua negara. Jerman pun mendukung Palestina menggelar pemilu, termasuk di daerah yang diduduki Israel.

Perdana Menteri Palestina Mohamed Shtayyeh menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Jerman atas bantuan tersebut. Berlin, dalam pandangan Shtayyeh, juga konsisten mendukung hak-hak rakyat Palestina, termasuk memperoleh kemerdekaan.

"Kami berharap teman-teman kami di Jerman, Uni Eropa, dan masyarakat internasional akan membantu menekan Israel untuk mengizinkan pemilu diadakan di semua wilayah Palestina, termasuk Yerusalem," kata Shtayyeh pada 15 September lalu, dilaporkan kantor berita Palestina, WAFA.

 Bongkar makam Palestina

Pemerintah kota Yerusalem, yang dikelola oleh Israel, menghancurkan pemakaman Muslim di dekat Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki. Beberapa kuburan di Pemakaman Al-Yusufiye dekat Masjid Al Aqsa dihancurkan pada Ahad (10/10) oleh alat berat dari pemerintah kota di Kota Tua tersebut.

Setelah warga Palestina mengumpulkan laporan tentang tulang-tulang yang ditemukan di kuburan tersebut selama operasi pembongkaran, kendaraan atau alat berat itu meninggalkan tempat kejadian. Direktur eksekutif Komisi Perlindungan Makam Muslim, Ahmed al-Dajani, mengatakan kepada Anadolu Agency, dilansir Senin (11/10), bahwa pengadilan Israel telah memberikan izin kepada Direktorat Arkeologi Israel untuk bekerja di lokasi yang dekat dengan pemakaman tersebut.

Dia mengatakan, di antara kuburan yang dihancurkan adalah orang-orang Muslim yang menjadi syuhada dalam konflik antara 1948 dan 1967. Menurutnya, Israel akan menghadapi tindakan hukum sebagai tanggapan atas tindakan pemerintah kota tersebut.

Al-Dajani mengatakan, Wilayah itu merupakan bagian tak terpisahkan dari pemakaman. Pemerintah kota Yerusalem di bawah pemerintahan Israel telah merencanakan untuk membangun sebuah taman di dekat Pemakaman Al-Yusufiye.

Pemakaman Al-Yusufiye terletak di sebelah tembok yang mengelilingi Kota Tua. Pemakaman itu adalah salah satu kuburan Muslim tertua di Yerusalem yang diduduki.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Yerusalem berusaha untuk menghancurkan tangga bersejarah yang mengarah ke Kota Tua dan Masjid Al-Aqsa, tetapi langkah itu kemudian dicegah oleh orang-orang Palestina. Sementara baik Tepi Barat dan Yerusalem Timur dianggap sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat