Kabar Utama
Saudi Buka Pintu Umrah
Saudi mengeluarkan regulasi umrah baru pada Ahad kemarin.
JAKARTA -- Arab Saudi akan kembali membuka pintu bagi umat Islam Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah umrah. Hal itu termaktub dalam nota diplomatik yang dirilis Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi di Jakarta pada Jumat (8/10).
"Kedutaan (Arab Saudi) telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Arab Saudi perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan Umrah bagi jamaah umrah Indonesia," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat membacakan isi nota diplomatik yang dirilis Kedubes Arab Saudi lewat saluran Youtube Kementerian Luar Negeri, Sabtu (9/10).
Retno mengungkapkan, saat ini komite khusus di Saudi sedang bekerja untuk menangani hambatan-hambatan dalam dimulainya lagi perjalanan umrah dari Indonesia. Otoritas Indonesia dan Saudi juga sedang dalam tahap akhir pertukaran teknis yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin serta bakal memfasilitasi proses masuknya jamaah.
"Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama lima hari bagi para jamaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan," kata Retno.
Dia mengungkapkan kabar baik tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembahasan secara lebih detail, termasuk mengenai teknis pelaksanaannya. "Kementerian Luar Negeri akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan serta dengan otoritas terkait di Kerajaan Arab Saudi mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah Saudi yang baru ini," ujar Retno.
Saudi memutuskan menangguhkan sementara kedatangan Muslim dari berbagai negara yang ingin melaksanakan umrah terkait merebaknya pandemi pada akhir Februari 2020. Pelaksanaan haji juga dilakukan secara terbatas tahun itu.
Pada Oktober 2020, jamaah dari luar negeri termasuk dari Indonesia sempat dibolehkan kembali berumrah. Meski sudah melalui sejumlah protokol kesehatan, 104 jamaah RI terjangkit Covid-19 kala itu. Sebanyak 58 jamaah positif Covid-19 sebelum berangkat, dan 46 jamaah tertular saat berada di Saudi.
Saudi kemudian menutup kembali pelaksanaan umrah saat gelombang kedua Covid-19 melanda dunia pada awal 2021. Sementara Indonesia termasuk satu dari sembilan negara yang diblokir kedatangannya ke Saudi kala itu.
Terkait dibukanya pintu umrah bagi WNI, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama menyatakan langsung menghubungi semua pihak terkait untuk berkoordinasi.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nur Arifin mengatakan, banyak yang perlu dikoordinasikan dengan para pihak di kementerian dan lembaga terkait persiapan umrah di masa pandemi ini. Misalnya tentang perlunya karantina lima hari bagi jamaah yang melakukan vaksin tidak sesuai standar.
"Yang dimaksud tidak sesuai dengan standar sehingga perlu karantina lima hari itu apakah yang belum vaksin dua kali atau yang menggunakan vaksin selain empat jenis vaksin yang diakui Saudi, atau yang belum booster bagi yang menggunakan vaksin selain yang diakui Saudi," ujarnya.
Terkait persoalan ini pihaknya kata Nur Arifin perlu terus melakukan komunikasi dengan semua pihak yang berkepentingan dengan umrah. Ia berharap dengan adanya komunikasi yang baik masalah ini bisa terselesaikan sehingga jamaah dapat beribadah dengan lancar.
"Kami masih terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait baik di dalam negeri Indonesia maupun perwakilan kita di Saudi Arabia," katanya.
Konsul Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Endang Jumali, menyampaikan, saat ini pemerintah masih membahas teknis pelaksanaan umrah bagi calon jamaah umrah Indonesia.
"Untuk hal teknis masih dalam pembahasan dan sampai saat ini belum ada hal yang baru," kata Endang kepada Republika, Ahad (10/10).
Sementara, Kementerian Haji dan Umrah Saudi mengumumkan, hanya jamaah yang sudah menerima vaksin lengkap dua dosis yang diizinkan mengajukan izin umrah dan shalat di Masjidil Haram, mulai Ahad (10/10) pagi. Kondisi yang sama akan berlaku untuk permohonan izin mengunjungi wilayah Raudhah dan Makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, Madinah.
Dilansir di Saudi Gazette, Ahad (10/10), kementerian meminta semua orang yang telah mendapat izin ibadah segera mengambil dosis kedua 48 jam, sebelum tanggal izin yang tertera untuk menghindari pembatalan. Janji temu vaksinasi kedua disebut tersedia di pusat vaksinasi seluruh Kerajaan.
Hingga saat ini, pusat-pusat vaksinasi di seluruh Kerajaan telah memberikan lebih dari 43,1 juta dosis vaksin corona. Sejauh ini ada empat vaksin yang disetujui untuk digunakan di Kerajaan, yaitu Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, dan Moderna.
Kementerian Kesehatan Saudi sebelumnya mengatakan, calon jamaah yang menggunakan vaksin selain yang disetujui Kerajaan, seperti Sinovac atau Sinopharm, akan diterima jika mereka menerima booster (dosis tambahan) dari vaksin yang disetujui Kerajaan.
Proses Masih Panjang
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (SAPUHI) Syam Resfiadi menilai, masih perlu proses panjang sampai pada akhirnya jamaah Indonesia bisa ke Arab Saudi untuk ibadah umrah. Apa yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bukan menyampaikan kepastian umrah dibuka tapi menyampaikan umrah untuk Indonesia sedang dibahas.
"Bu Menlu itu belum menyatakan kalau Indonesia dibuka. Baru dijajaki agar bisa dibuka dengan mencari hambatan hambatan, artinya itu bahasa diplomasi dan masih dibutuhkan waktu panjang untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah hambatan tersebut," kata Syam Resfiadi saat dihubungi Republika, kemarin.
Syam yang juga pemilik Travel Patuna Mekar Jaya, Syam Resfiadi mengatakan, bahwa melihat kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi saat ini, terutama bagi mereka yang sudah umroh (jamaah dari luar negeri) tidak ada hambatan. "Semua yang sudah vaksin dua kali nggak ada masalah lagi, silakan datang langsung umrah," katanya.
Akan tetapi untuk Indonesia masalahnya hasil vaksinasinya tidak bisa dibaca ketika dipindai di bandara di Saudi. "Dan di Indonesia ini bukan hanya masalah vaksin, masalah sertifikat (vaksinasi) itu sendiri belum bisa dibaca di luar negeri baru untuk dalam negeri," katanya.
Terkait persoalan ini kata Syam Resfiadi perlu disampaikan kepada ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) bagaimana hasil vaksin dan sertifikatnya bisa dibaca oleh otoritas di luar negeri. Selama ini hasil vaksinasi di Indonesia belum terbaca di sistem yang dimiliki Arab Saudi.
"Nah itu Kominfo yang belum diajak bicara. Sudah siap belum membantu untuk urusan ini untuk orang Indonesia ke luar negeri tidak hanya ke Arab Saudi tapi keluar negeri," katanya.
Karena kata Syam, hasil vaksinasi itu bagi jamaah umrah menjadi satu syarat mutlak. Sehingga apabila vaksin sertifikat tidak bisa dibaca dalam sistem pencetak visa umrah, maka jamaah tidak dapat visa. "Tidak usah bicara di airport diperiksa, berangkat aja nggak bisa. Nah ini yang perlu di klarifikasi," katanya.
Jadi menurut Syam hambatan itu bukan ada di Arab Saudi sekarang ini, akan tetapi hambatan itu justru adanya di Indonesia. Karena, terlalu banyak lintas departemen yang punya kebijaksanaan masing-masing demi melindungi rakyat indonesia. "Akhirnya jadi korban adalah orang yang ingin ke luar negeri terutama konsumsi adalah untuk umrah," katanya.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyambut gembira Arab Saudi yang akan kembali membuka pintu bagi umat muslim Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah umroh. "Alhamdulillah ini yang dinanti-nantikan sama jamaah umroh Indonesia," ujar Yandri lewat pesan singkat, Ahad (10/10).
Kini, tugas pemerintah Indonesia adalah mensosialisasikan kepada masyarakat, syarat-syarat untuk pelaksanaannya. Agar para calon jamaah umroh di Indonesia tak kebingungan ketika ingin melaksanakan ibadah ke tanah suci.
"Termasuk masalah vaksin yang barcode vaksin kita belum bisa dibaca sama sistem di Saudi. Ini penting di-clear-kan biar umroh berjalan baik dan lancar," ujar Yandri yang merupakan wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Sekjen Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Artha Hanif, mengapresiasi upaya pemerintah telah berupaya agar umrah kembali dibuka. "Kami wajib menyambut baik upaya luar biasa yang telah dilakukan oleh pemerintah secara keseluruhan baik dari Kemenag RI, Konjen RI di Riyadh, Konsul Haji RI di Jeddah, Kemenskes RI, Kemenkumham RI dan Kemenlu RI serta Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta," kata Artha Hanif saat dihubungi Republika, Sabtu (9/10).
Artha mengatakan, apa yang disampaikan Menlu Retno Marsudi terkait nota diplomatik pemerintah RI dengan perwakilan Arab Saudi merupakan kabar baik. Sudah lama umat Islam di Indonesia terutama penyelenggara perjalanan ibadah umrah menunggu kabar baik ini.
Artha mengatakan, meskipun berita ini masih merupakan berita permulaan, tapi cukup membangkitkan semangat semua pihak terkait. Untuk itu perlu duduk bersama semua pihak yang berkepentingan dengan umroh membahas secara teknis umrah di masa pandemi Covid-19.
Artha mengajak, semua pihak terkait, baik para penyelenggara melalui asosiasi travel umrah dan pemerintah, baik kementerian dan lembaga terkait dapat segera menjadwalkan pertemuan. Tujuannya, untuk mencermati bagaimana upaya dan formula yang paling tepat serta bertanggung jawab dalam mempersiapkan keberangkatan jamaah umrah dari Indonesia.
"Sehingga ketika kembali ke Indonesia, jamaah dalam keadaan sehat walafiat dengan ibadah umrah mambrur yang akan memuaskan kebutuhan spiritual para jamaah umrah sebagaimana mestinya," katanya.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
TERPOPULER
Tuntunan | Berlangganan
Siapa Saja Muslim yang Dikenali Rasulullah Saat Kiamat?
Kabar Utama | Berlangganan
Abu Ubaidah Muncul Lagi, Medsos Timur Tengah Menyala
Kabar Utama | Berlangganan
Sersan Unit Paling Brutal IDF Tewas di Gaza
Login Gmail
Login Facebook