JAKARTA -- Pembahasan hari pemungutan suara Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada awal Oktober 2021. KPU mengusulkan pencoblosan pemilu digelar pada 21 Februari 2024, sedangkan pemerintah mengajukan 15 Mei 2024. 

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengatakan, Komisi II DPR bakal menggelar konsinyering dengan pemerintah untuk membahas usulan Pemilu 2024 pada 2 dan 3 Oktober 2021. "Kami tanggal 2 dan 3 (Oktober) akan konsinyering DPR kemudian pemerintah dalam hal ini Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP," kata Doli, Selasa (28/9).

Pada rapat tersebut, ia mengatakan, kajian oleh pemerintah akan langsung bisa direspons oleh KPU. “Kemudian, apa kendala-kendala KPU kalau kita gunakan konsep itu kita cari titik temu," kata dia.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, waktu pemungutan suara yang diajukan KPU mempertimbangkan berbagai hal seperti penyelesaian sengketa hasil pemilu serta penetapan hasil pemilu dan jadwal pencalonan pilkada. KPU juga memastikan tidak ada tahapan pemilu dan pilkada krusial yang beririsan sehingga dapat mengurangi beban kerja penyelenggara ad hoc.

Hari pemungutan suara juga tidak bertepatan dengan kegiatan keagamaan. "Bulan apa pun, tanggal berapa pun yang kita pilih tentu masing-masing punya karakteristik dan tantangannya sendiri, termasuk pilihan yang dipilih oleh KPU pada bulan Februari, termasuk nanti usulan yang diajukan oleh pemerintah," kata Arief. 

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengingatkan agar penentuan hari pemungutan suara Pemilu 2024 menyesuaikan masa transisi presiden. Jadwal pencoblosan perlu dipertimbangkan agar penetapan hasil Pemilu 2024 tidak terpaut jauh dengan masa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober. 

Pro-kontra

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim memprediksi penyelesaian pemilu oleh MK akan selesai pada Agustus 2024 jika pencoblosan dilakukan pada 2024. "Jika ini yang terjadi, kita harus bersiap menghadapi kekacauan tahapan Pilkada 2024 dan sangat mungkin berdampak Pilkada Serentak November 2024 gagal dilaksanakan," kata Luqman.

Fraksi PPP juga menegaskan tak sepenuhnya dengan jadwal usulan pemerintah tersebut karena perhelatan pilkada. Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan, jika pemilu nasional digelar bulan Mei, maka jarak dengan pilkada hanya enam bulan atau berimpitan. 

"Belum lagi kalau pilpres dua putaran, maka akan menyita waktu. Termasuk juga adanya sengketa di MK," tuturnya. 

Anggota Komisi II DPR Arief Wibowo menegaskan, Fraksi PDIP keberatan dengan sikap pemerintah yang mengusulkan pencoblosan pileg dan pilpres dilakukan pada 15 Mei 2024. Menurutnya, jadwal tersebut terlalu dekat dengan bulan Ramadhan. 

Karena itu, Fraksi PDIP memberikan sejumlah catatan terkait usulan tersebut. "Fraksi PDIP meminta kepada pemerintah bahkan stakeholder lainnya termasuk penyelenggara termasuk KPU, Bawaslu, untuk mengkaji secara saksama," kata Arief.

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 pada 15 Mei 2024. Alasannya, efisiensi anggaran pemilu dan efektivitas jalannya pemerintahan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, partainya setuju dengan usulan pemerintah. Golkar juga menilai pemerintah telah serius melakukan kajian dalam usulan tersebut.

Ia tidak mempermasalahkan jika nantinya masa kampanye harus dipersingkat. Seluruh partai, katanya, telah punya pengalaman kampanye pada Pilkada 2020 dari 90 hari menjadi 71 hari.

Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, kampanye tiga bulan terlalu singkat. Walau Habiburokhman tak terlalu memikirkan waktu penyelenggaraan pemilu tersebut.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat