Warga beraktivitas di area pemukiman padat penduduk di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (13/9). KPK melansir, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada masa pandemi mengalami kenaikan sekitar 70 persen berbanding terbalik dengan jumlah p | Republika/Thoudy Badai
27 Sep 2021, 03:45 WIB

Alarm Kesenjangan Menyala

Selama pandemi Covid-19 yang hampir dua tahun ini, masyarakat kaya semakin kaya dan masyarakat miskin semakin miskin terbukti.

ANIF PUNTO UTOMO; Wartawan

Bicara blak-blakan dari Krisdayanti tentang pendapatan anggota DPR membuat geger. Selama ini, masyarakat tahu pendapatan gaji anggota DPR sangat besar, ratusan juta rupiah setiap bulan. Namun, berapa besar nilanya, tidak tahu persis.

Nah, Krisdayanti, anggota DPR dari PDI-P mewakili daerah pemilihan (dapil) Malang Raya membukanya.

Perinciannya, gaji pokok (setiap tanggal 1) Rp 16 juta; tunjangan (setiap tanggal 5) Rp 59 juta; dana aspirasi (lima kali setahun masing-masing Rp 450 juta; uang kunjungan ke dapil (delapan kali setahun) masing-masing Rp 140 juta.

Terkait

Dari situ, total per tahun Rp 4,27 miliar atau Rp 355,8 juta per bulan. Itu belum biaya kunjungan kerja, honor pansus, honor panja, honor penyusunan UU, dan lain-lain.

 
Dari situ jelas terlihat, selama Covid-19 jurang pendapatan antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya semakin melebar.
 
 

Apakah selama pandemi Covid-19 pendapatan wakil rakyat itu menurun? Sepertinya tidak. Sementara, rakyat yang diwakilinya babak belur. Masyarakat yang tadinya hidup di atas garis kemiskinan menjadi miskin dan yang sudah miskin semakin terpuruk.

Dari situ jelas terlihat, selama Covid-19 jurang pendapatan antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya semakin melebar.

Jika kita coba melihat kesenjangan secara nasional, angka yang tersaji juga membuat kita terpana. Intinya, selama pandemi Covid-19 yang hampir dua tahun ini, masyarakat kaya semakin kaya dan masyarakat miskin semakin miskin terbukti.

Data Credit Suisse dalam “Global Wealth Report 2021” yang dirilis akhir Juni 2021 menunjukkan, kaum tajir di Indonesia dengan kekayaan di atas 1 juta dolar AS tumbuh subur di kala pandemi.

Pada 2018, ada 88.845 orang berkekayaan 1 juta dolar AS, naik jadi 106.215 pada 2019, dan melejit jadi 171.740 pada 2020. Dalam dua tahun terakhir naik 93,3 persen! Sebaliknya, rakyat yang hidup pas-pasan kian berat hidupnya, terjebak dalam kubangan kemiskinan.

Data Bappenas mengonfirmasi kondisi itu. Terkuak, pendapatan kalangan menengah bawah merosot. Semakin rendah pendapatan, persentase penurunan pendapatan semakin tinggi.

 
Kini sembari tetap melaksanakan prokes, saatnya membenahi kembali perekonomian yang porak-poranda.
 
 

Masyarakat berpenghasilan di atas Rp 7,2 juta, sebanyak 30,3 persen turun pendapatannya; penghasilan Rp 4,8 juta-Rp 7,2 juta (31,7 persen); antara Rp 3 juta-Rp 4,8 juta (37,2); antara Rp 1,8 juta-Rp 3 juta (46,8 persen); dan terparah di bawah Rp 1,8 juta (70,5 persen).

Data itu diperkuat bahwa 26 persen tulang punggung keluarga kehilangan pendapatan. Data Credit Suisse dan Bappenas kian meyakinkan kita, ketimpangan pendapatan masyarakat semakin tinggi. Realitas ketimpangan yang melebar diperkuat data BPS.

Berdasarkan Rasio Gini (semakin besar angkanya, berarti semakin lebar kesenjangan) Indonesia pada Maret 2021 berada di 0,384, naik 0,003 dibanding pada Maret 2020 yang 0,381 (meskipun dibanding pada September 2020 yang di posisi 0,385 sudah turun).

Dari data BPS terlihat, ketimpangan di perkotaan dan pedesaan juga semakin tinggi. Pada Maret 2020, Rasio Gini di perkotaan 0,393 dan di pedesaan 0,317, ada selisih 0,076. Pada Maret 2021, Rasio Gini di perkotaan 0,401 dan di pedesaan 0,315, ada selisih 0,086. Artinya, penduduk perkotaan lebih rawan miskin ketika pandemi.

Sejauh ini, Indonesia dinilai berhasil mengatasi pandemi Covid-19 setelah mengalami gelombang kedua serangan varian Delta pada Juli-Agustus. Kini sembari tetap melaksanakan prokes, saatnya membenahi kembali perekonomian yang porak-poranda.

Puluhan ribu usaha terutama UMKM yang selama ini terkait daya hidup masyarakat bawah mati suri, sehingga harus dihidupkan. UMKM bertahun-tahun terombang-ambingkan kebijakan yang bagus di atas kertas, tetapi kedodoran dalam implementasi di lapangan.

 
Menjaga agar tingkat kesenjangan tak makin melebar sangat penting untuk merawat kestabilan sosial. 
 
 

Sektor mikro misalnya, masih sulit memperoleh modal. KUR tidak menjangkau sektor mikro yang hanya membutuhkan dana di bawah Rp 5 juta, akhirnya banyak yang terjebak pinjaman rentenir.

Bank Wakaf Mikro yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tak banyak bergerak. Bank yang seharusnya bisa membantu usaha mikro di pedesaan itu hanya gempita di seremoni, tapi lemah di pelaksanaan.

Koperasi yang selalu diagungkan menjadi andalan ekonomi rakyat, hanya slogan. Bahkan, sekarang untuk mendirikan koperasi justru lebih sulit, lebih lama, dan lebih mahal dibandingkan mendirikan perseroan terbatas (PT).

Ada yang mengusulkan bantuan sembako yang sekarang Rp 300 ribu per keluarga per bulan dinaikkan setidaknya menjadi Rp 1 juta. Ini boleh jadi hanya kebijakan sesaat untuk mempercepat masyarakat lolos dari kemiskinan, tetapi apa salahnya?

Menjaga agar tingkat kesenjangan tak makin melebar sangat penting untuk merawat kestabilan sosial. Melihat data kemiskinan dan kesenjangan di atas, nyatalah alarm kesenjangan mulai menyala.

Pemerintahan Jokowi berhasil menurunkan Rasio Gini dari 0,42 (pada 2014) menjadi 0,381 (posisi terbaik pada Maret 2020). Perlu mewaspadai agar jangan sampai pandemi Covid-19 menjadi pemicu naiknya kembali kesenjangan.


×