Presiden AS Joe Biden tiba di Gedung Putih, Senin (20/9/2021). | AP/Andrew Harnik
23 Sep 2021, 03:50 WIB

Joe Biden Tegaskan Dukung Solusi Dua Negara 

Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani melayangkan serangkaian kritik kepada Israel dalam pidatonya di Majelis Umum PBB.

WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menegaskan dukungannya pada solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Menurut dia, berdirinya negara Palestina yang berdaulat dan demokratis merupakan cara terbaik guna memastikan masa depan Israel. 

Dalam pidatonya pada sesi ke-76 Majelis Umum PBB, Selasa (21/9), Biden mengungkapkan, AS berkomitmen pada keamanan Israel. Dukungan Washington untuk negara Yahudi yang merdeka pun dinilainya tak perlu diragukan. 

"Tapi, saya terus percaya bahwa solusi dua negara adalah cara terbaik untuk memastikan masa depan Israel sebagai negara demokratis Yahudi, hidup dalam damai bersama negara Palestina yang layak, berdaulat, dan demokratis," kata Biden, Rabu (22/9).  

Ini bukan kali pertama Biden menyuarakan dukungannya untuk solusi dua negara Israel-Palestina. Ia beberapa kali menyampaikan hal tersebut saat melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. 

Terkait

Biden tak memungkiri bahwa solusi dua negara masih jauh untuk diwujudkan. Kendati demikian, ia mengingatkan dunia untuk tak menyerah dengan segala kemungkinan perkembangan dan kemajuan terkait konflik Israel dan Palestina. 

Pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Biden sebelumnya telah mengumumkan rencana untuk membuka kembali konsulat AS untuk Palestina di Yerusalem Timur. Namun, Israel menolak keras rencana tersebut. Menurut Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid, pembukaan kembali konsulat AS merupakan ide yang buruk. 

Lapid berpendapat, langkah AS tersebut akan mengirim pesan keliru. "Tidak hanya ke kawasan, tidak hanya ke Palestina, tapi juga ke negara lain. Kami tidak ingin ini terjadi," ujarnya. 

Dia memperingatkan, kabinet Israel saat ini memiliki struktur yang sensitif. Jika AS mengambil langkah semacam itu untuk Palestina, hal tersebut berpotensi memecah pemerintahan Israel. Pemerintahan Israel saat ini terbentuk atas koalisi dari partai-partai ekstrem kanan, tengah, kiri, dan Arab.

Pada Desember 2017, AS di bawah pemerintahan mantan presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. AS menjadi negara pertama di dunia yang memberi pengakuan semacam itu. Pada Mei 2018, Washington memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem.

Pada tahun yang sama, pemerintahan Trump menutup konsulat AS untuk Palestina di Yerusalem Timur. Serangkaian langkah tersebut sempat memicu ketegangan, tak hanya di Tepi Barat, tapi juga Jalur Gaza. 

photo
Penasihat senior Gedung Putih Ivanka Trump berpidato dalam peresmian kantor Kedubes AS di Yerusalem pada 2018 lalu. EPA-EFE/ABIR SULTAN - (EPA)

Sementara itu, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani melayangkan serangkaian kritik kepada Israel dalam pidatonya di Majelis Umum PBB. Dia menyebut, Israel masih terus melakukan pelanggaran, termasuk di wilayah Yerusalem Timur yang diduduki.

“Tahun ini telah menyaksikan banyak pelanggaran Israel di Yerusalem Timur yang diduduki dan terulangnya serangan terhadap tempat-tempat suci Islam dan Kristen, terutama Masjid al-Aqsha selama bulan suci Ramadhan, serta penyitaan rumah-rumah warga Palestina dalam konteks Yudaisasi dan kebijakan permukiman,” kata Sheikh Tamim, dikutip laman Times of Israel.

Dia pun menyoroti eskalasi militer di Jalur Gaza yang dipicu ketegangan di Yerusalem pada Mei lalu. Sheikh Tamim mengatakan, agresi Israel ke Gaza telah menyebabkan ratusan warga sipil tewas. “Hal itu memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan di Jalur Gaza,” ujarnya.

Sheikh Tamim menekankan, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menengahi penyelesaian konflik Israel-Palestina secara komprehensif, adil, dan damai. Terkait hal itu, ia menegaskan dukungan Qatar bagi berdirinya negara Palestina.

Pada 10-21 Mei lalu, Israel terlibat pertempuran dengan Hamas yang mengontrol Gaza. Ketegangan yang terjadi di Kompleks Masjid al-Aqsha menjadi salah satu pemicu pecahnya konfrontasi antara kedua belah pihak. Gempuran Israel selama 11 hari ke Gaza menyebabkan sedikitnya 270 warga di sana gugur. Sementara, korban luka dilaporkan mencapai lebih dari 1.900 orang. Sedangkan, Israel melaporkan 12 korban jiwa akibat serangan Hamas. 

Israel dan Hamas akhirnya menyepakati gencatan senjata. Hal itu tercapai berkat bantuan Mesir yang memediasi kedua belah pihak. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pun mengeklaim memiliki andil dalam proses tercapainya gencatan senjata. 

Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Shtayyeh pada awal pekan mengatakan, PM Israel Neftali Bennet tidak pernah berkomunikasi atau membahas negosiasi dengan negaranya. Tindakan ini disebutnya menunjukkan tidak ada niat atau keinginan untuk perdamaian dua negara.

Pernyataan Shtayyeh ini dijelaskan pada awal pertemuan kabinet secara pekanan yang diadakan di Ramallah. Menurutnya, Israel hanya menginginkan pendudukan atas tanah Palestina. “Program Pemerintah Israel hanya untuk memperluas pemukiman, merebut lebih banyak tanah, merampas sumber daya alam rakyat kita, dan menghapus basis geografis Negara dari Palestina," ungkapnya dilansir dari Wafa News, awal pekan. 

Shtayyeh menegaskan, solusi dua negara memerlukan pembahasan serius masyarakat internasional, terutama negara-negara yang mengadvokasi dan percaya pada solusi dua negara. "Karena, yang dimaksud (Israel) adalah melanjutkan penghancuran sistematis terhadap kemungkinan pembentukan negara Palestina, dan ini meminta kami untuk meninjau kembali situasi kami saat ini,” katanya menambahkan.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, mengatakan, tindakan Naftali Bennett sejak menjabat sebagai perdana menteri Israel, tidak memiliki agenda perdamaian sama sekali. Ia menyebut Israel tidak memiliki prinsip perdamaian berdasarkan solusi dua negara.

Berbicara sebelum sesi reguler ke-156 Dewan Liga Arab, al-Maliki mengatakan, Bennett telah memutuskan kemungkinan negosiasi politik. Israel dalam kepemimpinannya disebut telah menegaskan tekad untuk melanjutkan penyitaan, pembongkaran, pembunuhan, hingga pelanggaran hak-hak dasar rakyat Palestina.

Al-Maliki juga menekankan perlunya masyarakat internasional untuk mematuhi hukum internasional dalam pertanggungjawaban negara pendudukan. Ia juga menekankan pentingnya untuk segera mengakhiri penderitaan rakyat Palestina dan memberi mereka keadilan dengan membangun negara mereka di atas 22 persen tanah bersejarah Palestina dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.


×