Dua kapal selam KRI Ardadedali-404 (depan) dan KRI Alugoro-405 (belakang) bersandar di Dermaga Faslabuh Selat Lampa Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (6/4/2021). Panglima TNI meresmikan sekaligus mengukuhkan Komandan KRI Alugoro-405 y | Teguh Prihatna/ANTARA FOTO
21 Sep 2021, 03:45 WIB

Indonesia Pantau Kesepakatan AUKUS

Rencana Australia membangun kapal selam nuklir dinilai hal yang mutlak dalam modernisasi alutsista.

JAKARTA – Angkatan Laut Republik Indonesia telah menerima informasi langsung dari Australia tentang rencana pengadaan kapal selam bertenaga nuklir. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal), Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono mengatakan, ia telah menerima informasi tersebut secara langsung dari Atase Pertahanan Laut Australia untuk Indonesia, Kapten (AL) Rodney Griffiths.

Menurut Julius, rencana tersebut merupakan hal yang mutlak dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). "Hal itu sudah menjadi keniscayaan modernisasi alutsista setiap negara," kata Julius saat dihubungi Republika, Senin (20/9).

Ia berharap agar Indonesia juga mampu meningkatkan modernisasi alutsista. "Semoga Indonesia juga bisa segera meningkatkan modernisasi alutsista, sesuai dari salah satu program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono," ujarnya.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Badan Keamanan Laut (Bakamla) Kolonel Wisnu Pramandita mengatakan, pihaknya akan terus memantau dinamika perkembangan yang ada. Sebab, Wisnu menjelaskan, Bakamla memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran yang ditemukan di perairan Indonesia.

Terkait

photo
Anggota Polair Polda Kepri menjaga ABK kapal nelayan berbendera Vietnam, di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (31/8/2021). Polair Polda Kepri mengamankan empat kapal nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal beserta sejumlah ABK berkewarganegaraan Vietnam di Perairan Natuna Utara yang termasuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia . - (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)

"Kita sebagai aparat penegakan hukum di laut tetap fokus melaksanakan tugas," tutur dia.

Pada 15 September lalu, tiga negara mengumumkan kemitraan aliansi Indo-Pasifik yang disebut AUKUS, yaitu terdiri dari Australia, United Kingdom (Inggris), dan United States (Amerika Serikat). Berdasarkan kesepakatan itu, Australia akan membangun delapan kapal selam bertenaga nuklir.

Proyek kapal selam bertenaga nuklir ini menjadi kunci dari kesepakatan AUKUS. Laman BBC menyebutkan, delapan kapal selam akan dibangun di Adelaide, Australia Selatan.

AS dan Inggris akan memandu proyek tersebut di ranah teknologi. Australia akan menjadi negara kedua setelah Inggris pada 1958 yang diberi akses ke teknologi nuklir AS untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir.

Ketiga negara itu sepakat untuk berbagi informasi di tiga bidang. Ketiga bidang itu adalah kecerdasan artifisial, kapabilitas pertahanan siber, dan pertahanan bawah laut.

Sedangkan, Kemenlu Indonesia menekankan Australia untuk tetap memenuhi kewajiban dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan. Hal ini disampaikan secara resmi yang dikonfirmasi Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah, Senin (20/9).

"Indonesia mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation," tulis pernyataan Kemenlu RI melalui website resmi pada Jumat (17/9).

Pernyataan tersebut juga mencatat bahwa Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia dalam memenuhi kewajiban tentang nonproliferasi nuklir. Indonesia dalam hal ini sangat prihatin atas terus berlarutnya perlombaan senjata dan proyeksi militer di kawasan.

"Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan Pemerintah Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir," tulis pernyataan itu.

Indonesia juga mendorong Australia dan pihak-pihak terkait mengedepankan dialog. Terutama dalam menyelesaikan perbedaan agar tercapai secara damai. "Dalam kaitan ini, Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan," tutup pernyataan Kemenlu RI.

Anggota Komisi I DPR Christina Aryani mencermati keputusan aliansi AS dan Inggris yang berniat membantu Australia memiliki delapan kapal selam berteknologi nuklir ini. Menurutnya, langkah tersebut menjadi keprihatinan yang akan membawa implikasi pada situasi kawasan.

"Pertama, menjadi keprihatinan kita hal ini akan membawa implikasi pada situasi kawasan yang sudah sepatutnya terus diupayakan stabil, aman, dan damai," ujarnya kepada Republika, Senin (20/9).

Politikus Partai Golkar ini juga menyinggung soal kerja sama Australia dan Indonesia dalam Rencana Aksi Kemitraan Strategis Komprehensif (2020-2024) yang salah satu poinnya bersama-sama tetap waspada menjaga perdamaian dan keamanan, seperti di kawasan Indo Pasifik. "Dalam konteks ini langkah Australia melakukan pengembangan militer secara agresif tentu membuka jalan serta peluang bagi perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer yang bisa menjadi ancaman bagi stabilitas di kawasan," ujarnya.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa Indonesia perlu mengambil sikap atau langkah proaktif terhadap keputusan Australia. Sebab, dalam ranah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tak pernah dimaknai Indonesia tidak dapat mengambil sikap yang jelas dan tegas atas berbagai dinamika dan perkembangan.

"Apalagi jika perkembangan dan dinamika tersebut berpotensi mengancam keamanan yang dampaknya dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung oleh Indonesia," tuturnya.

Rusia netral

Aliansi AUKUS dinilai sebagai momen yang tepat untuk Indonesia menunjukkan sikapnya di tengah rivalitas yang terjadi belakangan ini. Apalagi, posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan mengutamakan menjaga perdamaian, stabilitas dan keamanan di kawasan.

"Ini merupakan kesempatan Indonesia untuk meyakinkan semua pihak. Di sini kita benar dengan posisi yang bebas aktif. Ikut AS tidak, Cina pun tidak," ujar pengajar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, kepada Republika, Senin.

photo
KRI Celurit-641 menembakan rudal C-705 ke target sasaran di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (8/4/2021). TNI Angkatan Laut melaksanakan latihan operasi laut gabungan untuk menguji kesiapsiagaan peralatan tempur atau alutsista di lapangan. - (Teguh prihatna/ANTARA FOTO)

Cina kerap dikaitkan dengan ancaman di kawasan terutama tak terlepas dari konfliknya di Laut Cina Selatan (LCS). Rencana Australia membangun kapal selam tenaga nuklir diprediksi bakal memperdalam ketegangan dengan Cina di LCS.

Indonesia, katanya, harus menekankan ke semua pihak tentang perjanjian Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Indonesia juga harus meminta semua pihak menghargai hukum internasional UNCLOS 1982.

"Mereka semua sebenarnya menunggu apa sikap Indonesia. Jadi pada dasarnya kita itu bebas, aktif, kreatif, dan bertenaga, karena tak mungkin kita dihargai oleh mereka kalau kita tak ‘bertenaga’," ujarnya.

Maka Teuku menilai, Indonesia harus mempersenjatai diri dari sumber-sumber yang juga netral. Rusia dipilih sebagai sumber netral.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo harus mendatangkan Sukhoi 35 Rusia agar Indonesia tidak dianggap lemah oleh pihak Cina maupun AS. "Kita bermain cantik seperti tahun 1960-an ketika Jenderal Nasution berkunjung ke Rusia dalam pembelian besar-besaran," kata dia. 


×