Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus (tengah) menghadirkan tersangka saat rilis kasus pemalsuan surat swab PCR Covid-19 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (7/1/2021). | Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
17 Sep 2021, 03:45 WIB

Urgensi SDM Keamanan Siber

Indonesia harus segera mencetak SDM siber untuk memperkuat matra tempur baru.

BIMO JOGA SASONGKO, Lulusan North Carolina State University, Ketua Umum IABIE 

Keamanan siber sangat mengkhawatirkan justru pada saat negeri ini tengah melakukan transformasi digital. Terlebih, penggunaan aplikasi atau platform digital meningkat karena pandemi Covid-19. Publik berharap, badan siber nasional kinerjanya ditingkatkan. Dengan begitu, mereka mampu mencegah kerawanan keamanan siber.  

Peretasan data terhadap lembaga pemerintah dan perusahaan sangat mencemaskan. Perlu meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM terkait keamanan siber. Apalagi, diberitakan terjadi pembobolan data terhadap 10 kementerian dan lembaga di Indonesia, yang dilakukan peretas Cina.

Publik mempertanyakan kinerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Badan itu dibentuk melalui Perpres Nomor 28 Tahun 2021, untuk mewujudkan keamanan, perlindungan, dan kedaulatan siber nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Terkait

Untuk mengatasi peretasan berbagai lembaga pemerintah dan swasta, perlu ada penambahan SDM ahli keamanan siber. Pemerintah perlu menjaring warga negara yang memiliki talenta keamanan siber.

 
Untuk mengatasi peretasan berbagai lembaga pemerintah dan swasta, perlu ada penambahan SDM ahli keamanan siber. Pemerintah perlu menjaring warga negara yang memiliki talenta keamanan siber.
 
 

Rencana merekrut 10 ribu SDM siber atau biasa disebut tentara siber perlu segera dikonkretkan, yang nantinya memiliki kemampuan mengamankan domain teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai lini.

Dari 10 ribu tentara siber itu, perlu dipilih 1.000 untuk diberi sertifikat khusus. Bagi 100 terbaik perlu dilatih secara khusus dalam digital camp, lalu diberi peran membantu industri strategis dan lembaga pemerintah dalam program bertajuk Born to Control.

Indonesia mengalami pertumbuhan pesat penggunaan internet selama ini, tetapi belum disertai pembentukan tentara siber. Akibatnya, kondisi dunia maya sangat riskan dan berpotensi terjadinya serangan, yang bisa merugikan bangsa dan masyarakat.

Selama ini, garda terdepan keamanan siber adalah Subdirektorat Cyber Crime Bareskrim Polri. Namun, jumlah personelnya hingga kini masih terbatas. Sebagai pembanding, SDM keamanan siber di Cina mencapai sekitar 25 ribu orang.

Serangan siber terjadi saat intensitas dan skala ancaman siber meningkat dan berubah, dari potensial menjadi aktual berupa tindakan memasuki, menguasai, memodifikasi, mencuri, merusak, menghancurkan atau melumpuhkan sistem dan aset informasi.

Selain mengatasi serangan siber, BSSN juga perlu mengantisipasi perang siber dengan tujuan mengganggu kedaulatan negara. Salah satu contoh serangan siber adalah Worm Stuxnet terhadap sistem komputer fasilitas reaktor nuklir di Iran.

 
Selama ini, garda terdepan keamanan siber adalah Subdirektorat Cyber Crime Bareskrim Polri. Namun, jumlah personelnya hingga kini masih terbatas. Sebagai pembanding, SDM keamanan siber di Cina mencapai sekitar 25 ribu orang.
 
 

Contoh lain, AS pernah mengalami serangan siber, yang menyebabkan puluhan ribu data pemerintah dicuri, dan Kantor Gedung Putih sempat mengalami kondisi darurat dan nyaris lumpuh beberapa saat.

BSSN perlu mencetak SDM siber dari berbagai kalangan dan latar belakang pendidikan. Para diaspora Indonesia yang selama ini bergerak di bidang teknologi informasi dan teknologi di perusahaan terkemuka dunia, perlu direkrut untuk memperkuat BSSN.

Indonesia harus segera mencetak SDM siber untuk memperkuat matra tempur baru. Dengan demikian, dari aspek pertahanan negara Indonesia perlu memiliki empat matra pertahanan, yakni angkatan darat, laut, udara, dan angkatan siber.

Sistem keamanan siber untuk setiap negara diawasi dan dikoordinasikan Computer Emergency Response Team (CERT), yang berpusat di Amerika Serikat.

Di Indonesia, yang selama ini menjadi country coordinator untuk CERT adalah ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure). Namun, lembaga ini belum mampu menjangkau keseluruhan pertahanan dan keamanan siber.

Masih banyak infrastruktur nasional yang terbuka dan transparan sehingga bisa menjadi sasaran empuk serangan siber. Seperti pembangkit tenaga listrik, pengendali lalu lintas udara, pasar keuangan, pengendali lalu lintas jalan raya, dan lain-lain.

 
Masih banyak infrastruktur nasional yang terbuka dan transparan sehingga bisa menjadi sasaran empuk serangan siber. Seperti pembangkit tenaga listrik, pengendali lalu lintas udara, pasar keuangan, pengendali lalu lintas jalan raya, dan lain-lain.
 
 

Maka itu, diperlukan SDM siber yang tangguh tersebar di berbagai lembaga dan tim CERT, yang ada di Indonesia, meliputi pertama, pertahanan siber militer, yakni Center of Cyber (COC) Kementerian Pertahanan. Kedua, keamanan publik siber pemerintah (KP-CERT).

Ketiga, instansi pemerintah dan badan usaha (I/P/BU-CERT). Keempat, komunitas dan akademik (K/A-CERT).

Kementerian Pertahanan perlu mengoptimasi CoC sebagai unit induk terdepan. Keberadaan CoC diikuti pembentukan unit khusus CERT di setiap angkatan, yakni AD-CERT, AL-CERT, AU-CERT. Setiap angkatan butuh unit yang lebih kecil lagi seperti di kesatuan setingkat batalion. Semua itu membutuhkan SDM berspesialisasi tinggi untuk menghadapi serangan atau perang siber.

Tak bisa dimungkiri, internet protocol (IP) berperan penting dalam jaringan sistem informasi karena bisa menghubungkan komunikasi dari darat, laut, udara, bahkan dari luar angkasa. IP juga mampu membuat bermacam-macam sistem komunikasi.

Komunikasi antarmatra pertahanan bisa dijembatani. Selain itu, IP bisa diintegrasikan dengan sistem GPS untuk memberikan informasi posisi yang akurat dan realtime mengenai keadaan di lapangan.


×