Seorang murid meletakkan sepatu sebelum memasuki ruang kelas saat hari pertama pembelajaran tatap muka (PTM) di SD Ar Rafi, Jalan Sekejati, Kiaracondong, Kota Bandung, Rabu (8/9/2021). | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

Nasional

490 Ribu Sekolah Bisa Pembelajaran Tatap Muka

Jutaan siswa di Jawa Timur sudah belajar tatap muka di sekolah masing-masing.

JAKARTA -- Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengungkapkan, hingga Kamis (9/9), sudah ada 490.217 sekolah yang diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Sekolah-sekolah itu berasal dari 471 daerah kabupaten/kota yang berada di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 sampai Level 3.

“Jadi, ada 490.217 sekolah yang diperbolehkan. Tapi, kecepatan daerah dalam melakukan PTM terbatas sangat bervariasi,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, Jumeri, saat Silaturahmi Merdeka Belajar Episode 6: Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan Kesiapan Pemerintah Daerah, yang dikutip dari Youtube Kemendikbud, Ahad (12/9).

PPKM di wilayah Level 1-3 membuka kesempatan bagi satuan pendidikan melaksanakan PTM terbatas dengan izin dari pemerintah daerah. Dari 514 kabupaten/kota, 471 daerah di antaranya berada di wilayah PPKM Level 1-3. Jika dihitung berdasarkan jumlah sekolah, dari 540 ribu sekolah, 91 persen di antaranya diperbolehkan PTM terbatas.

Menurut Jumeri, saat ini Provinsi Aceh menduduki peringkat teratas sekolah yang dizinkan pemerintah daerah melaksanakan PTM terbatas, yaitu 81 persen. Jumlah itu jauh melewati persentase nasional yang baru 50 persen.

Jumeri menyampaikan, saat ini sebagian besar komponen pemerintah daerah, pemerintah pusat, guru, peserta didik, dan orang tua sudah memiliki tujuan yang sama, yaitu agar sekolah segera bisa dibuka. Itu dilakukan untuk merelaksasi atau menolong anak-anak peserta didik.

“Kita sudah satu frekuensi untuk segera membuka sekolah, untuk merelaksasi anak-anak kita, menolong anak-anak kita. Soal beda waktu membuka ini hanya soal perbedaan pertimbangan daerah,” kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi, menyatakan, saat ini dari 4.073 lembaga pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur, sudah ada 3.944 lembaga atau 96,83 persen yang melakukan PTM terbatas. Dari jumlah siswa yang mencapai 1.226.536 orang, sebanyak 1.085.781 di antaranya sudah kembali ke sekolah.

"Pembelajaran di sekolah dilakukan secara shift, sesuai dengan Inmendagri. Jadi, setiap kelas berisi maksimal 50 persen. Kalau untuk total keseluruhan jenjang yang melakukan PTM terbatas sebanyak 48,34 persen," ujar Wahid.

Wahid mengapresiasi langkah Kemendikbudristek yang mengambil kebijakan PTM terbatas untuk menjaga kualitas pembelajaran pada masa pandemi. “Pendidikan tidak boleh berhenti dalam situasi apa pun. Mari kita dukung bersama PTM terbatas ini,” kata dia.

Tak wajib vaksin

Pemerintah menegaskan, vaksinasi Covid-19 terhadap pelajar, pendidik, dan tenaga kependidikan bukan syarat wajib untuk membuka sekolah. Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, proses PTM terbatas mengacu pada surat keputusan bersama empat menteri yang pernah diluncurkan sebelumnya.

Dengan begitu, tidak ada syarat seorang murid ataupun siswa harus divaksinasi dulu untuk bisa mengikuti PTM.

Namun, prioritas vaksinasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan tetap berjalan. Kemenkes, kata Nadia, selalu mengingatkan dinas kesehatan di seluruh wilayah provinsi, kabupaten, dan kota untuk segera berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk mempercepat vaksinasi. “Kita dorong untuk menunjang upaya kita dalam melakukan pembelajaran tatap muka," ujar dia.

Jumeri juga menyebutkan, syarat pertama yang harus dipenuhi untuk PTM terbatas adalah satuan pendidikan tersebut sudah masuk di wilayah PPKM Level 1-3. "Apalagi, jika pendidik dan tenaga kependidikannya sudah divaksinasi, sekolah wajib menyediakan opsi tatap muka terbatas, juga memberi opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ)," ungkap Jumeri. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat