Joe Biden saat mengunjungi Ramallah sebagai wakil presiden AS dan menemui Presiden Palestina Mahmoud Abbas, 2010 lalu. | REUTERS/Debbie Hill/Pool
03 Sep 2021, 03:45 WIB

Israel Tolak Rencana AS Buka Konsulat untuk Palestina

aza membutuhkan solusi politik yang akan membuat Israel mencabut status pendudukan.

TEL AVIV – Pemerintah Israel menentang rencana Amerika Serikat (AS) membuka kembali konsulatnya untuk Palestina di Yerusalem Timur. Tel Aviv menilai, hal itu merupakan ide buruk.

"Kami pikir itu ide yang buruk. Yerusalem adalah ibu kota berdaulat Israel dan Israel saja, dan oleh karena itu, kami pikir itu bukan ide yang bagus," kata Menteri Luar Negeri Yair Lapid, dilansir Aljazirah, Kamis (2/9).

Pada Mei 2021, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan bahwa AS akan membuka kembali konsulatnya di Yerusalem Timur. Lapid berpendapat, langkah AS membuka kembali konsulatnya untuk Palestina di Yerusalem Timur akan mengirim pesan keliru.

“Tidak hanya ke kawasan, tidak hanya ke Palestina, tapi juga ke negara lain, dan kami tidak ingin ini terjadi,” ujar Lapid, dikutip Times of Israel, Rabu (1/9).

Terkait

photo
Warga Palestina me;larikan diri dari serbuan polisi Israel di Masjid al-Aqsha, di Yerusalem, Jumat (21/5/2021). - (AP Photo/Mahmoud Illean)

Dia memperingatkan, kabinet Israel saat ini memiliki struktur yang sensitif. Jika AS mengambil langkah semacam itu untuk Palestina, hal tersebut dapat mengacaukannya. Pemerintahan Israel dibentuk koalisi yang sangat rapuh dari partai-partai ekstrem kanan, moderat, kiri, dan Arab.

Pada Desember 2017, AS, di bawah pemerintahan mantan presiden Donald Trump, AS mengakui seluruh Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pada Mei 2018, AS memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Pada tahun yang sama, pemerintahan Trump menutup konsulat AS untuk Palestina di Yerusalem Timur.

Seorang pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina, Wasel Abu Youssef, mengatakan, Israel menutup solusi politik. "Mereka berusaha mempertahankan status quo dan memblokir solusi politik apa pun," ujar Youssef.

Kondisi Gaza

Dalam perkembangan terpisah, utusan PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, Tor Wennesland, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, blokade Israel di Jalur Gaza perlu dicabut sepenuhnya. Ia menekankan, Gaza membutuhkan solusi politik yang akan membuat Israel mencabut status pendudukan.

Hal ini sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB 1860 (2009) dan kembalinya Pemerintah Palestina yang sah ke Gaza. 

"Pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, di mana Gaza merupakan bagian integral diperlukan," kata Wennesland, dilansir Middle East Monitor, Kamis.

Wennesland juga menyuarakan keprihatinan tentang kekerasan pemukim Israel terhadap warga sipil Palestina. Dia mengatakan bahwa, tindakan lebih lanjut harus diambil untuk memastikan bahwa Israel memenuhi kewajibannya, sebagai kekuatan pendudukan, untuk melindungi warga sipil Palestina.

Pada Rabu, Israel menyetujui sejumlah kelonggaran blokade atas Jalur Gaza. Salah satunya, Israel membuka perlintasan Kerem Shalom yang memungkinkan Gaza mengimpor barang dari Israel. Israel mengizinkan impor bahan baku konstruksi. Gaza porak poranda akibat serangan Israel sepanjang konflik 11 hari pada Mei.

Sehari sebelumnya, Badan pertahanan Israel yang menangani urusan sipil Palestina, Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT), juga menambah zona nelayan Gaza. Namun, menurut Israel, pemberlakuan langkah-langkah itu tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. 

Sumber : Associated Press


×