Adanya Permi didahului embrionya, yakni sekolah Sumatra Thawalib. | DOK Thawalib Padang Panjang

Tema Utama

Persatuan Muslimin Indonesia Dalam Sejarah

Persatuan Muslimin Indonesia adalah kelanjutan dari Sumatra Thawalib.

OLEH HASANUL RIZQA

Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) adalah sebuah partai politik pada zaman kolonial. Dibentuk kaum terpelajar Minangkabau, organisasi itu mengusung ideologi Islam-kebangsaan.

Bermula dari Surau

 

 

 

Sumatra Barat memunculkan banyak putra dan putri terbaik bangsa. Pada zaman penjajahan, mereka turut berjuang mengusir imperialisme dan kolonialisme. Perjuangan tersebut tidak hanya didasari spirit membela Tanah Air, tetapi juga kehormatan agama Islam.

Setidaknya sejak abad ke-20 M, ide modernisme mulai memengaruhi arus perlawanan terhadap penjajah di Indonesia. Para pejuang tidak lagi semata-mata mengangkat senjata. Mereka juga mewujudkan banyak pergerakan untuk melawan rezim kolonial.

Di Jawa, misalnya, lahirlah beberapa organisasi kebangsaan dan keislaman. Sebut saja, Jamiat Khair (1905), Sarekat Dagang Islam/Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), al-Irsyad (1913), Persatuan Islam (1923), dan Nahdlatul Ulama (1926). Maraknya pergerakan yang terorganisasi memang menjadi tren di tengah kaum pribumi terpelajar kala itu.

Orang-orang Sumatra Barat pun tidak mau ketinggalan. Para cerdik cendekia setempat juga menginisiasi sejumlah organisasi yang mengusung semangat kemajuan bangsa. Di antaranya adalah Persatuan Muslimin Indonesia (Permi).

Meskipun akhirnya berwujud partai politik, Permi semula didirikan untuk tujuan sosial dan edukasi saja. Kelahirannya tidak terlepas dari situasi dunia pendidikan di Minang awal abad ke-20 M. Menurut Lilian Issusianti dalam “Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) 1930-1937” (1987), cikal-bakal organisasi tersebut dapat ditelusuri dari keberadaan Surau Jembatan Besi dan Sumatra Thawalib.

Apa yang di Jawa disebut sebagai pesantren, orang-orang Minang menamakannya surau. Itu adalah suatu kompleks atau bangunan yang dipakai untuk tempat ibadah sekaligus belajar ilmu-ilmu Islam. Dalam sejarah Sumatra Barat, salah satu surau yang fenomenal ialah Surau Jembatan Besi, yang berdiri di lembah Kota Padang Panjang sejak 1900 M.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Republika Online (republikaonline)

Pendirinya bernama Syekh Abdullah Ahmad (lahir 1878). Pada mulanya, sistem yang dijalankan di sana masih tradisional, yakni halakah. Para murid duduk bersila mengelilingi guru, yang memberikan materi pelajaran.

Tidak hanya menyimak, mereka pun diharuskan menghafal semua ilmu yang diajarkan. Beberapa disiplin yang diberikan ialah ilmu fikih, gramatika bahasa Arab (nahwu/sharaf), tafsir Alquran, dan tauhid.

Syekh Abdullah Ahmad berasal dari Padang Panjang. Sebelum berdakwah di Sumatra Barat pada 1899, dirinya menghabiskan waktu empat tahun di Tanah Suci untuk belajar agama. Berdirinya Surau Jembatan Besi didasari keinginan untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang diperolehnya.

photo
Duduk dari kanan: Syekh Daud Rasyidi, Syekh Djamil Djambek, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Inyiak Canduang), Syekh Ibrahim Musa (Inyiak Parabek), Syekh DR Abdullah Ahmad - (DOK Wikipedia)

Beberapa tahun kemudian, sang syekh menerima kabar, pamannya yang mengajar di Masjid Raya Ganting, Padang, wafat. Ia pun pindah ke sana untuk menggantikan kedudukan sang paman. Kepemimpinan di Surau Jembatan Besi sejak 1911 diteruskan oleh kawannya yang bernama Syekh Abdul Karim Amrullah.

Ayahanda pahlawan nasional Buya Hamka itu membawa kebaruan. Sejak 1916, ia menerapkan sistem kelas di surau tersebut. Walaupun para siswa masih belajar tanpa kursi dan meja, mereka telah dipilah berdasarkan jenjang kemampuan.

Murid yang lebih tinggi pengetahuan dan usianya ditempatkan di kelas yang berbeda daripada anak yang baru belajar. Di samping itu, peraih gelar doktor honoris causa Universitas al-Azhar Mesir itu juga memperkenalkan mata pelajaran umum, semisal ilmu sejarah dan geografi, kepada peserta didik.

photo
Dr Haji Abdul Karim Amrullah (kiri), Syekh Taher Jalaluddin (tengah), dan Syekh Daud Rasyidi (kanan) - (DOK Wikipedia)

Syekh Abdul Karim Amrullah juga dikenal sebagai pendiri Sumatra Thawalib. Cerita tentang awal berdirinya lembaga itu bermula dari manajemen sang syekh atas Surau Jembatan Besi pada 1911.

Kira-kira enam tahun kemudian, dia mengadakan rihlah ke Jawa. Ia bertemu dengan banyak tokoh Muslim setempat, termasuk sang pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, dan pemimpin SI, HOS Tjokroaminoto. Sosok dijuluki Belanda sebagai “raja Jawa tanpa mahkota” itu mengajak pemuka Minang tersebut untuk mendirikan cabang SI di Sumatra Barat.

Syekh Amrullah merasa tidak sanggup memenuhi ajakan itu. Bagaimanapun, kesannya terhadap Muhammadiyah di Yogya serta pesan Pak Tjokro tentang perlunya membentuk pergerakan kebangsaan sangat mempengaruhinya. Begitu kembali ke Padang Panjang, ulama tersebut mengutarakan niatnya kepada kawan-kawan untuk membuat sebuah organisasi modern. Mereka semua setuju.

photo
Raden HOS Tjokroaminoto - (DOK Wikipedia)

Langkah pertama, Surau Jembatan Besi diubah namanya menjadi lembaga pendidikan Sumatra Thuwailib pada Februari 1918. Nama itu berarti ‘pelajar-pelajar kecil Sumatra'.

Namun, pada Desember tahun yang sama, sebutan itu diganti menjadi Sumatra Thawalib, ‘pelajar-pelajar besar Sumatra'. Sebab, sekolah tersebut pada faktanya menerima banyak murid yang berusia remaja hingga akil baligh.

Sumatra Thawalib diketuai Syekh Amrullah. Adapun Tuanku Mudo Abdul Hamid Hakim sebagai wakil ketua. Dalam fase awal ini, keduanya didukung banyak ulama, semisal Haji Djalaluddin Thaib, Zainuddin Labay El Junusy, Hasjim Tikoe, serta Inyiak Basa Bandaro. Dalam perkembangannya, lembaga ini tak ubahnya sekolah modern yang bernuansa keislaman.

Para murid belajar dengan kurikulum yang baku serta pelbagai fasilitas, semisal bangunan kelas, meja, kursi, dan papan tulis. Orang tua siswa diharuskan membayar iuran bulanan. Dibentuk pula Dewan Sekolah untuk mengawasi aspek-aspek manajerial di sana.

Adanya Sumatra Thawalib di Padang Panjang menginspirasi munculnya sekolah-sekolah serupa di seluruh daerah Minangkabau. Malahan, mereka pun memakai nama yang sama. Untuk menghimpun semua sekolah itu, sejak 1922 disepakatilah terbentuknya Persatuan Sumatra Thawalib yang berpusat di Padang Panjang.

Organisasi ini sangat aktif dalam pelbagai bidang, termasuk penerbitan majalah dakwah-pendidikan Al Munir serta pembentukan kelompok-kelompok diskusi antarsesama murid atau juga antara guru-murid.

photo
Dua tokoh Permi, yakni Ilyas Yacoub (kiri) dan Muchtar Luthfi - (DOK WIKIPEDIA)

Terimbas Silungkang

Sejak 1926, pemerintah kolonial Belanda mulai bersikap keras terhadap Sumatra Thawalib. Sebab, Belanda curiga, organisasi itu berbahaya dan menyebarkan paham komunis. Masuknya komunisme ke Sumatra Thawalib bermula dari beberapa guru yang terpikat ajaran tersebut saat berkunjung ke Jawa.

Haji Datuk Batuah, misalnya, pada 1923 bertemu tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI), yakni Alimin, Muso, dan Semaun. Ia terpengaruh komunisme. Sebab, dianggapnya bahwa rasa tidak senang terhadap penjajahan bisa disalurkan melalui paham itu.

Infiltrasi komunisme membuat sejumlah perintis Sumatra Thawalib terguncang walaupun beberapa tokoh pendukungnya, semisal Datuk Batuah dan Natar Zainuddin sudah ditangkap Belanda. Bahkan, Syekh Amrullah pada 1923 memutuskan untuk keluar dari organisasi tersebut. Mubaligh ini lantas mendirikan cabang Muhammadiyah di Sumatra Barat.

Pada 1 Januari 1927, pemberontakan komunis pecah di Silungkang, Sawahlunto, Sumatra Barat. Aparat kolonial dengan cepat meredam gejolak tersebut. Akibat kejadian itu, Belanda (kian) memiliki alasan untuk menumpas tidak hanya simpatisan PKI, tetapi juga semua aktivitas politik rakyat Minangkabau.

Begitulah, walaupun yang terakhir itu tidak ada sangkut pautnya atau bahkan juga menjadi sasaran amuk komunis. Geger Silungkang menewaskan puluhan orang, termasuk sejumlah guru lokal.

 
Salah satu bentuk represi yang dilakukan Belanda ialah menerbitkan Ordonansi Guru.
 
 

Salah satu bentuk represi yang dilakukan Belanda ialah menerbitkan Ordonansi Guru. Regulasi itu mengharuskan siapapun penduduk Sumatra Barat yang ingin memberikan pengajaran agama kepada orang lain harus meminta izin terlebih dahulu kepada bupati atau patih di Jawa atau kepala daerah di luar Jawa. Setiap calon guru juga wajib memiliki surat registrasi. 

Terasa sekali bahwa aturan tersebut hanyalah akal-akalan Belanda untuk mengekang dakwah dan pendidikan Islam di ranah Minang. Bukankah seseorang cukup memberi tahu kepada penguasa kalau sekadar ingin mengajarkan agama? Mengapa sampai harus memohon izin?

Para tokoh yang memprotes Ordonansi Guru lalu mengadakan rapat akbar pada 19 Agustus 1928 di Bukittinggi. Issusianti menyebutkan, dalam kesempatan ini sebanyak 800 ulama dan 200 utusan dari 115 organisasi hadir.

Semuanya menolak peraturan kolonial tersebut. Akibat direspons ratusan guru agama Minang itu, Belanda akhirnya mengalah. Hingga awal 1930-an, Ordonansi Guru tidak jadi diberlakukan.

Babak baru

Issusianti mengatakan, konferensi alim ulama itu bermakna besar, tidak hanya penolakan terhadap aturan kolonial. Lebih dari itu, pertemuan massal tersebut penting bagi kesadaran politik kaum ulama muda serta aktivis organisasi di Sumatra Barat. Para pengurus Sumatra Thawalib pun kian optimistis menatap masa depan.

Pada 22-27 Mei 1930, kongres pengurus besar Sumatra Thawalib diadakan di Bukittinggi. Turut hadir, seluruh delegasi dari 58 sekolah (cabang) se-Sumatra Barat. Ada pula, kalangan pers, utusan Muhammadiyah, Partai Sarikat Islam, dan wakil-wakil pemerintah.

Kongres ini terasa istimewa karena datangnya tokoh-tokoh nasionalis yang alumni Sumatra Thawalib. Mereka sudah cukup lama merantau di Jawa dan bahkan luar negeri. Misalnya, Pakih Hasjim, seorang ulama-saudagar Minang yang memperkenalkan Muhammadiyah di Surabaya. Ada juga, H Ilyas Yacoub dan Muchtar Luthfi. Keduanya adalah aktivis politik anti-penjajahan yang juga alumni Universitas al-Azhar, Mesir.

 
Umumnya, mereka mengemukakan betapa saat itu bangsa Indonesia sedang berjuang membebaskan diri dari penjajahan Belanda dan bahwa kolonialisme adalah masalah dunia.
 
 

Pada hari pertama kongres di Bukittinggi, para perantau itu diberi kesempatan berpidato. Umumnya, mereka mengemukakan betapa saat itu bangsa Indonesia sedang berjuang membebaskan diri dari penjajahan Belanda dan bahwa kolonialisme adalah masalah dunia.

Hasil penting dari kongres tahun 1930 ini adalah babak baru bagi Sumatra Thawalib. Ia menjadi sebuah organisasi baru yang lebih menekankan spirit kebangsaan sekaligus keislaman. Namanya, Persatuan Muslimin Indonesia. Mulanya itu disingkat “PMI”, tetapi sejak 1932 menjadi Permi.