JAKARTA -- Untuk kali pertama setelah selama dua periode berada di luar pemerintahan, pada Selasa (24/8), pengurus DPP Partai Gerindra berkunjung ke kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hadir mewakili Partai Gerindra, yakni Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani yang disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto mengakui bahwa ada pembahasan mengenai pemilihan umum (Pemilu) 2024 dengan Partai Gerindra. Namun, ia tak mengungkapkan lebih detail ihwal pembahasan tersebut.

"Berkaitan dengan Pemilu 2024, ya tadi kita bahas dalam ruang yang tertutup," ujar Hasto usai perteSilaturmuan dengan pengurus DPP Partai Gerindra, Selasa (24/8).

Silaturahim Partai Gerindra ke kantor DPP PDIP, kata Hasto, merupakan bentuk kesolidan dalam mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Khususnya dalam menangani pandemi Covid-19.

Namun, Hasto menegaskan, bahwa keputusan apa pun yang terkait pencapresan pada 2024 merupakan kewenangan sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri. Hal tersebut sesuai dengan mekanisme dan hasil kongres PDIP.

"Mekanisme partai kita dari PDIP, Kongres mengamanatkan oleh Ibu Ketum untuk memutuskan siapa capres dan cawapres yang akan datang. Dan kehendak rakyat itu sebagai panduan terbaik," ujar Hasto.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menggelar pertemuan di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/8). - (Nawir Arsyad Akbar/Republika)

SHARE    

Menurut Hasto, Megawati juga menginstruksikan para kadernya untuk tidak memberikan pernyataan terkait pemilihan presiden (pilpres). Hal tersebut tertuang dalam surat bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 tertanggal 11 Agustus 2021.

"Agar semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden, pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin partai," bunyi surat yang ditandatangani Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

PDIP, tertulis dalam surat tersebut, memprioritaskan untuk membantu penanganan Covid-19 dan rakyat yang terdampak. Pasalnya, peningkatan jumlah pasien Covid-19 di Indonesia sangatlah serius.

"Sudah menjadi tugas kita bersama agar seluruh anggota dan kader partai untuk bahu-membahu, bergotong royong membantu rakyat," tertulis dalam surat tersebut.

Adapun Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan bahwa kerja sama di tingkat parlemen diperlukan untuk membantu pemerintah. Sebab keduanya merupakan partai yang memiliki jumlah kursi yang banyak di DPR.

"Dukungan dari parpol dalam penanganan pandemi Covid-19 ini menjadi sangat perlu, supaya pemerintah menjadi merasa percaya diri dan kuat dalam melakukan penanganan terhadap Covid-19," ujar Muzani.

Amendemen UUD

Seusai pertemuan dengan Muzani, Hasto juga mengungkapkan bahwa Megawati menginstruksikan agar tak terburu-buru dalam pembahasan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri terkait dengan amendemen sudah menegaskan bahwa kebijakan PDIP adalah slowing down terkait amendemen UUD 1945," ujar Hasto.

Megawati, kata Hasto, meminta agar semua pihak untuk terlebih dahulu fokus membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Sebab proses penanganan pandemi membutuhkan kondisi politik yang kondusif.

"Jadi terkait amendemen, sekali lagi langkah slowing down untuk hal tersebut menjadi kebijakan yang diambil. Karena skala prioritas kita menghadapi pandemi ini," ujar Hasto.

Meski begitu, Hasto mengakui bahwa PDIP yang menginisiasi adanya amendemen terbatas UUD. Hal tersebut merupakan salah satu hasil Kongres V PDIP pada Agustus 2009 di Bali.

"Jadi terbatas berkaitan dengan pentingnya bangsa ini punya haluan negara. Borobudur saja dibangun 100 tahun, masa kita tidak punya daya imajinasi untuk menuju cita-cita ke depan," ujar Hasto. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat