Guru membimbing siswa mencuci tangannya saat akan mengikuti proses belajar mengajar tatap muka terbatas di SD Negeri Pejaten I di Kramatwatu, Serang, Banten, Senin (23/8/2021). Pemerintah setempat secara selektif memberi izin bagi sekolah-sekolah di zona | ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/wsj.

Nasional

24 Aug 2021, 03:45 WIB

Nadiem: Vaksinasi Guru Bukan Patokan Pembelajaran Tatap Muka

Pembukaan sekolah dinilai terkendala oleh izin dari pemerintah daerah.

JAKARTA -- Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, sekolah yang berada pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 1-3 boleh melakukan PTM terbatas meskipun gurunya belum divaksinasi.

Menurut dia, vaksinasi bukan prakondisi atau kriteria untuk pembukaan sekolah. "Vaksinasi itu bukan keperluan atau kondisi pemerintah untuk membuka sekolah. Kondisinya untuk sekolah itu ada di level 1-3. Semua sekolah di level 1-3 boleh melakukan tatap muka," kata Nadiem, saat rapat kerja dengan Komisi X DPR, Senin (23/8).

Nadiem mengatakan, sekolah yang gurunya sudah divaksin secara lengkap dan berada dalam wilayah PPKM level 1-3, maka wajib melakukan PTM. Namun, bukan berarti guru wajib divaksin sebelum melakukan pembelajaran tatap muka.

"Tidak vaksinasi dulu. Malah kalau sudah divaksinasi gurunya lengkap itu diwajibkan (tatap muka). Mohon bantuan untuk menyuarakan ini lagi dan lagi kepada pemerintah daerah, pada tokoh-tokoh di masing-masing dapil, ini adalah kebijakan yang tidak pernah berubah sejak April," kata dia.

Nadiem memaparkan, sebanyak 63 persen sekolah sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Namun, kebanyakan terkendala pemerintah daerah yang tidak mengizinkan tatap muka.

"Beberapa daerah yang masih melarang PTM terbatas, dilarang oleh pemdanya. Padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya," kata dia.

Saat ini, dari total 63 persen yang sudah boleh melakukan PTM terbatas, hanya 26 persen sekolah yang sudah melakukan tatap muka. Nadiem mengatakan, beberapa daerah yang secara eksplisit melarang tatap muka namun sudah masuk wilayah PPKM level 1-3 adalah Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Serang, Gorontalo, Lampung Tengah, dan Lampung Utara.

"Harusnya 63 persen, tapi baru 26 persen. Ramai-ramai kita turun dan mendorong sekolah-sekolah kita untuk melakukan protokol kesehatan yang ketat," kata dia.

Menurut Nadiem, mayoritas orang tua sudah ingin anaknya masuk ke sekolah kembali. Dirinya yang juga memiliki tiga orang anak pun merasakan hal yang sama. Ia meminta bantuan kepada Komisi X DPR agar mendorong daerah yang sudah masuk PPKM level 1-3 untuk segera membuka sekolah.

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mengatakan, perlu tindak lanjut yang konkret dari Kemendikbudristek terkait dorongan terhadap pemda ini. Sebanyak 63 persen sekolah yang sudah bisa buka ini mestinya bisa segera dituntaskan.

"Saya kira ini perlu langkah-langkah untuk memastikan 63 persen pemda ini bisa dituntaskan. Sehingga, 63 persen yang semestinya sudah buka ini bisa kita capai," kata Huda.

photo
Siswa kelas III antre mencuci tangannya sebelum mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di SDN Dadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (23/8/2021). Pemerintah Kota Tasikmalaya mengizinkan sekolah belajar tatap muka tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA dengan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat serta membatasi kapasitas jumlah siswa sebanyak 50 persen. - (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/wsj.)

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kepulauan Riau, Lamidi mengatakan, pihaknya meminta pemerintah kabupaten dan kota menunda PTM untuk melindungi para pelajar dan guru dari penularan Covid-19. Sebab, potensi penularan Covid-19 masih tinggi, rata-rata mencapai 200 orang per hari.

"Jumlah kasus aktif Covid-19 di Kepri per 21 Agustus 2021 mencapai 1.635 orang, dengan positive rate mencapai 8,5 persen," kata dia, kemarin.

Pelaksanaan PTM

Sementara itu, pelaksanaan PTM di Kabupaten Garut telah berlangsung sejak sepekan terakhir. Bupati Garut, Rudy Gunawan mengatakan, pihaknya telah mengevaluasi terkait PTM selama sepekan terakhir. Menurut dia, pelaksanaan PTM berjalan dengan baik. "Tidak ada masalah sejauh ini," kata dia, Seni. (23/8).

Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, siswa jenjang PAUD hingga SMP telah memulai PTM di sekolah pada Senin (23/8). PTM dilaksanakan serentak dengan kapasitas rombongan belajar (rombel) terbatas.

Namun, Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Semarang, Joko Sriyono mengungkap sejumlah catatan dalam pelaksanaan hari pertama PTM, khususnya terkait dengan kedisiplinan siswa dalam melaksanakan protokol kesehatan  di luar lingkungan sekolah.

“Untuk disiplin prokes selama di lingkungan sekolah masoh OK- lah, tapi setelah keluar dari lingkungan sekolah, mohon agar anak didik terus selalu diingatkan,” kata dia.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga belum akan memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa PPKM level 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori mengatakan, belum ada pembahasan bersama terkait hal ini.

Pasalnya, penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 masih fluktuatif. Sehingga, dikhawatirkan dengan adanya PTM saat ini akan menyebabkan munculnya klaster baru penularan Covid-19 di Kota Yogyakarta. "PTM belum, sekarang kondisi masih seperti ini, belum berani," kata Budi kepada Republika melalui sambungan telepon.

Sementara itu, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY juga belum memutuskan untuk melaksanakan PTM. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono menyebut, pihaknya menunggu instruksi pemerintah pusat dalam memutuskan untuk melaksanakan PTM ini. "Itu menunggu juga dari pemerintah pusat, tidak sekedar kita yang menginstruksikan," kata Sultan.

Vaksinasi pelajar pun juga terus digencarkan di DIY. Sehingga, diharapkan seluruh pelajar sudah tervaksinasi sebelum nantinya PTM direncanakan untuk dimulai. "(Vaksinasi) Pelajar belum semua, vaksinasi pelajar terus
(dilakukan) semua (di kabupaten/kota)," kata Sultan.


×