Tentara melakukan penjagaan di kawasan Segambut Dalam yang termasuk kawasan enhanced movement control order (EMCO) karena peningkatan drastis jumlah kasus Covid-19 yang tercatat selama 10 hari terakhir di Kuala Lumpur, Malaysia, Ahad, (27/6). | AP

Opini

14 Aug 2021, 03:45 WIB

Covid-19 dan Politik Malaysia

Malaysia menghadapi kesulitan sejak pelonggaran sehingga memasuki 2021 kasus Covid-19 meroket.

SUDARNOTO ABDUL HAKIM, Pemerhati Malaysia dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional

Tidak terlalu berlebihan kalau berpendapat Malaysia salah satu negeri yang sering dilanda kekisruhan politik. Kekisruhan paling dahsyat, gelap, dan terburuk sepanjang sejarah pascakemerdekaannya adalah kerusuhan rasial pada 1969.

Zaman itu bahkan menimbulkan bentrokan berdarah yang berakibat kematian di kalangan kelompok etnis. Tragedi berdarah itu memang traumatis dan memaksa semua elemen masyarakat mencegah agar tidak terjadi lagi.

Bahkan, pemerintahan UMNO menetapkan kebijakan penting di bidang ekonomi, “New Economic Policy” untuk meyakinkan agar puak Melayu tak lagi tersisihkan, sebagaimana dialami selama ini. Ketidakadilan ras memang pemicunya dan puak Melayu jadi korban.

Setelah tragedi 1969, beberapa kali konflik politik terjadi, tetapi masih bisa dikontrol. Antara lain, dipecatnya Anwar Ibrahim dari UMNO dan dari jabatan wakil perdana menteri (PM) karena konflik dengan PM Mahathir Mohamad terkait krisis ekonomi 1998.

 
Sejak itu, beberapa langkah sempat dilakukan lawan politik seperti Anwar Ibrahim untuk menjatuhkan pemerintahan Muhyiddin melalui mosi di parlemen. Upaya ini gagal. Pemerintahan Muhyiddin terselamatkan  Covid-19.
 
 

Anwar dipenjarakan antara lain dengan tuduhan sodomi. Ini menimbulkan reaksi keras dan menginspirasi untuk memperkuat gerakan reformasi, dengan munculnya partai baru PKR dan memperkuat oposisi.

Pertentangan bahkan lahir di kalangan UMNO akibat skandal megakorupsi PM Najib Razak. Mahathir keluar UMNO dan memimpin gerakan politik baru menuntut Najib mundur. Klimaksnya Pemilu 2018, Mahathir dan Anwar Ibrahim berkoalisi. Mahathir menjadi PM.

Pertentangan lain muncul setelah Mahathir meletakkan jabatan PM pada 2020, akibat perselisihan di parlemen dan pembubaran koalisi Pakatan Harapan. Ini dimanfaatkan Muhyiddin (UMNO) dengan membuat koalisi baru dan berhasil mengambil kursi PM tanpa pemilu.

Sejak itu, beberapa langkah sempat dilakukan lawan politik seperti Anwar Ibrahim untuk menjatuhkan pemerintahan Muhyiddin melalui mosi di parlemen. Upaya ini gagal. Pemerintahan Muhyiddin terselamatkan  Covid-19.

Politik Covid-19

Gelombang pertama Covid-19 secara politik menyelamatkan pemerintahan Muhyiddin. Oposisi menghentikan upaya menjatuhkan pemerintah. Yang Dipertuan Agung mewanti-wanti supaya pemerintah dan masyarakat serius menangani Covid-19.

 
Namun, Malaysia menghadapi kesulitan sejak pelonggaran sehingga memasuki 2021, kasus Covid-19 meroket apalagi setelah masuknya varian Delta.
 
 

Di antara langkah penting penanganan Covid-19 ialah lockdown dengan kontrol sangat ketat. Sukses menurunkan kasus baru Covid-19 di seluruh negeri dan meningkatkan kesembuhan infeksi, Malaysia sempat melonggarkan lockdown.

Namun, Malaysia menghadapi kesulitan sejak pelonggaran sehingga memasuki 2021, kasus Covid-19 meroket apalagi setelah masuknya varian Delta.

Di tengah pembatasan kembali kegiatan skala nasional sejak 10 Mei hingga 7 Juni 2021, kasus harian Malaysia mencapai 7.000 dan kematian akibat Covid-19 bertambah 59 jiwa dalam satu hari. Ini ditengarai dipicu pemilu di Sabah pada September 2020.

Sejak itu, dari Oktober 2020 hingga Februari 2021, tren kasus secara perlahan meningkat hingga Mei dan Juni 2021. Yang Dipertuan Agung menetapkan situasi darurat sejak Februari hingga Agustus 2021.

Menurut beberapa sumber, melihat situasi memburuk, Yang Dipertuan Agung memerintahkan lockdown dilanjutkan. Namun, Muhyiddin mencabut lockdown pada 1 Agustus 2021. Ini memicu kecaman oposisi dan UMNO, apalagi pencabutan tak lewat parlemen.

Muhyiddin dinilai mengkhianati Yang Dipertuan Agung. Karena itu, ia harus meletakkan jabatannya. Secara de facto, Muhyiddin sebetulnya telah kehilangan legitimasi politiknya. Masalahnya, apakah Muhyiddin akan mundur atau bertahan?

Jika Muhyiddin meletakkan jabatan, Yang Dipertuan Agung mengangkat PM ad interim dan menyiapkan pemilu dipercepat. Namun, jika tak mau meletakkan jabatan, Yang Dipertuan Agung  berwenang melakukan intevensi dengan mencopot Muhyiddin.

 
Muhyiddin dinilai mengkhianati Yang Dipertuan Agung. Karena itu, ia harus meletakkan jabatannya. Secara de facto, Muhyiddin sebetulnya telah kehilangan legitimasi politiknya. Masalahnya, apakah Muhyiddin akan mundur atau bertahan?
 
 

Caranya, antara lain memanggil tokoh politik atau seluruh anggota parlemen untuk dimintai pandangannya demi mendapatkan gambaran tokoh, yang didukung mayoritas anggota parlemen untuk menggantikan Muhyiddin.

Cara lain, sidang darurat parlemen dengan melakukan pemungutan suara. Maka itu, terlihat sekuat apa dukungan untuk membubarkan pemerintah dan membentuk pemerintahan baru melalui skema koalisi baru.

Lalu siapa yang berpeluang menggantikan Muhyiddin? Salah satu yang berpeluang Anwar Ibrahim, pemimpin oposisi. Menurut informasi, dia memperoleh dukungan 107 anggota parlemen dan membutuhkan tambahan minimal enam hingga mencapai 113 orang.

Namun memang, belum terlalu jelas dukungan bagi Anwar. Modal Anwar saat ini 91 kursi (PKR, DAP, Partai Amanah). Jika anggota parlemen dari UMNO memberikan dukungan penuh, Anwar memperoleh tambahan 38 suara hingga mencapai 129 pendukung.

Pertanyaannya, apakah UMNO mendukung Anwar atau mengajukan ketua UMNO (Zahid Hamidi) menjadi PM? Ini pun tak mudah karena UMNO membutuhkan dukungan 93 orang di luar 91 pendukung Anwar.

Jumlah 93 anggota parlemen itulah yang akan diperebutkan Anwar dan Zahid Hamidi. Namun, ini juga belum terlalu jelas. Hal yang pasti, Muhyiddin mulai kehilangan legitimasi politiknya dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk turun. 


×