JAKARTA -- Kasus Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali menunjukkan penurunan berkat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan Level 4. Namun, infeksi Covid-19 kini justru meningkat di luar kedua pulau tersebut.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengingatkan pemerintah untuk secepatnya mengendalikan kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali. Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto mengatakan, pihaknya sejak awal sudah mewanti-wanti potensi kenaikan kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali.

Menurut dia, lonjakan kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali karena ada wilayah-wilayah yang belum menerapkan PPKM Level 3 dan 4. Padahal, kata dia, PPKM sangat efektif menekan kasus Covid-19. 

"Karena pada dasarnya virus mati kalau tidak ada mobilitas atau kerumunan. Makanya, setelah PPKM Level 4 diterapkan di Jawa-Bali, kasus Covid-19 di dua pulau ini sangat turun," kata Slamet kepada Republika, Ahad (8/8). 

Efektivitas PPKM, kata Slamet, dapat terlihat dengan keterisian tempat tidur di rumah sakit (BOR) di Pulau Jawa yang kini sekitar 40 persen. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat memperkuat penerapan PPKM Level 3 dan 4 di luar Pulau Jawa-Bali. 

Slamet menegaskan, kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali perlu secepatnya dikendaikan karena terbatasnya fasilitas kesehatan. Adapun PPKM dinilai menjadi strategi yang paling cepat untuk menurunkan kasus Covid-19. 

Peta Kerawanan Covid-19 per Agustus 2021 - (covid19.go.id)

"Kalau PPKM yang diterapkan di luar Jawa-Bali tidak seketat seperti di Jawa, maka lihat saja kasus gantian naik. Makanya, kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali mulai meningkat," katanya.

IDI juga mengingatkan pemerintah agar menyiapkan faskes di luar Jawa-Bali. Selain itu, memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, serta pasokan oksigen. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun perlu menyiapkan skenario terburuk kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali. 

Melonjaknya kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali telah membuat rumah sakit kewalahan. Rumah sakit di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), misalnya, mulai kesulitan mendapat pasokan oksigen untuk kebutuhan medis. Kelangkaan ini seiring dengan terus melonjaknya angka kasus Covid-19 di wilayah NTB dalam beberapa waktu terakhir.

Data dari Satgas Penanganan Covid-19 per 7 Agustus 2021 menunjukkan, penambahan kasus harian Covid-19 di NTB selama beberapa waktu terakhir meningkat cukup tajam. Pada 7 Agustus, terdapat 272 kasus baru. Akibatnya, kebutuhan oksigen baik di rumah sakit maupun klinik provinsi tersebut juga ikut meningkat.

Seorang laki-laki membawa tabung oksigen yang sudah terisi di tempat pengisian oksigen CV Bayu Bangun Sakti di Tanjung Karang, Ampenan, Mataram, NTB, Senin (26/7/2021). Pemilik tempat pengisian oksigen menyatakan saat ini permintaan oksigen dari sejumlah rumah sakit di Provinsi NTB mulai meningkat sebanyak 120 ton per bulan dari sebelumnya 80 ton dengan kapasitas produksi oksigen di tempat tersebut 220 ton per bulannya. - (ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDI)

SHARE    

"Yang jadi masalah adalah langkanya oksigen saat ini. Kebetulan di rumah sakit saya (berdinas) oksigen central sudah habis sepekan lebih ini. Sekarang diperbantukan menggunakan oksigen tabung dan itu pun sangat terbatas. Kejadian ini hampir di semua rumah sakit di NTB," kata salah satu tenaga kesehatan rumah sakit di NTB, Denuna Enjana, kepada Republika, Ahad (8/8).

Denuna mengungkapkan, kelangkaan oksigen terjadi di rumah sakit pemerintah maupun swasta. Kondisi ini memaksa rumah sakit harus selektif dalam merawat pasien. Ia menyebut, beberapa rumah sakit swasta bahkan mengumumkan terpaksa tidak menerima pasien Covid-19 karena tidak ada oksigen.

Ada juga rumah sakit yang menerapkan kebijakan bahwa ruang operasi untuk sementara hanya melayani kasus emergency, sedangkan kasus elektif (operasi terencana) ditunda sementara.

 

Kami benar-benar memilih pasien untuk dirawat, terutama yang membutuhkan oksigen.

DENUNA ENJANA, Tenaga Kesehatan Rumah Sakit di NTB

 

SHARE    

"Kami benar-benar memilih pasien untuk dirawat, terutama yang membutuhkan oksigen. Karena tingkat pasien yang datang ke UGD sangat tinggi dan rata-rata kasusnya berat, sehingga membutuhkan oksigen yang banyak," ujarnya.

Ia berharap masalah kelangkaan oksigen di NTB bisa segera teratasi, di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang terus meningkat. Apalagi saat ini, Pemerintah Provinsi NTB sudah membuat satgas khusus oksigen. 

"Saya harapkan masalah oksigen segera terpecahkan karena kalau tidak bakal jadi second disaster, korban akan berjatuhan banyak baik dari pasien Covid-19 maupun yang bukan. Tindakan nyata harus cepat dilaksanakan, jangan dibuat bertele-tele masalah birokrasi," kata Denuna yang berprofesi sebagai dokter tersebut.

Sejumlah pasien berada di teras gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, Papua, Jumat (16/7/2021). Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Jayapura dr Silwanus Sumule mengaku kapasitas ruangan di rumah sakit sudah terisi penuh, hasil antigen pasien yang reaktif diberikan tempat di luar gedung. - (ANTARA FOTO/Indrayadi TH)

SHARE    

Ia juga berharap pemerintah pusat memberi perhatian khusus terhadap penanganan Covid-19 di wilayah luar Jawa. Ini karena tren peningkatan kasus Covid-19 luar Jawa mulai meningkat tajam. "Kalau bisa proses distribusi oksigen ini dipercepat agar masalah bisa teratasi, dan ini membutuhkan perhatian lebih dari pusat," katanya.

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada Sabtu (7/8) telah meminta jajarannya, khususnya TNI dan Polri, untuk merespons cepat lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di sejumlah daerah di luar Jawa-Bali. Per 6 Agustus, kasus positif Covid-19 di luar Jawa Bali naik lagi menjadi 21.374 kasus atau 54 persen dari total kasus baru secara nasional.

Presiden menyoroti lima provinsi dengan kenaikan kasus paling tinggi per 5 Agustus, yaitu Kalimantan Timur dengan 22.529 kasus aktif, Sumatra Utara dengan 21.876 kasus aktif, Papua dengan 14.989 kasus aktif, Sumatra Barat dengan 14.496 kasus aktif, dan Riau dengan 13.958 kasus aktif.

Kemudian pada Jumat (6/8), angka kasus aktif di Sumatra Utara naik menjadi 22.892 kasus, Riau naik menjadi 14.993 kasus aktif, Sumtra Barat naik menjadi 14.712 kasus aktif, sementara kasus aktif di Kalimantan Timur dan Papua mengalami penurunan. "Angka-angka seperti ini harus direspons secara cepat," kata Jokowi. 

Untuk merespons situasi tersebut, ada tiga hal yang menurut Jokowi penting untuk segera dilakukan. Tiga strategi tersebut juga menjadi faktor penting dalam menurunkan kasus Covid-19 di Jawa-Bali.

Pertama, membatasi mobilitas masyarakat. Kedua, Presiden meminta Panglima TNI menggencarkan pengetesan dan penelusuran atau testing dan tracing, sehingga mereka yang kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif bisa segera ditemukan dan dipisahkan agar  kasus Covid-19 tidak menyebar luas. "Kalau tidak, orang yang punya kasus positif sudah ke mana-mana, menyebar ke mana-mana."

Ketiga, Presiden menginstruksikan agar para pasien positif Covid-19 segera dibawa ke tempat isolasi terpusat (isoter). Terkait hal tersebut, Presiden meminta kepala daerah menyiapkan tempat-tempat isolasi terpusat dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti gedung olahraga, balai, hingga sekolah.

Tinjau penanganan 

Para pejabat terkait langsung melakukan peninjauan penanganan Covid-19 di luar Pulau Jawa-Bali setelah mendapatkan instruksi dari Presiden Jokowi. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto akhir pekan lalu meninjau lokasi isolasi mandiri di Asrama Haji Sudiang Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemkot Makassar terus meningkatkan pelacakan serta pemeriksaan orang yang pernah kontak erat dengan pasien terkonfirmasi Covid-19. Ia menekankan,  masyarakat yang pernah kontak erat dengan pasien Covid-19 harus menjadi prioritas pelacakan kasus oleh tim satuan tugas. 

"Kontak erat kalau standar Indonesia, rasionya satu banding 15. Berarti 200 kali 15, itu boleh isoman (isolasi mandiri). Kecuali yang memang reaktif, berarti bisa dibawa ke sini (tempat isolasi di asrama haji)," kata Hadi.

Ia optimistis, apabila program tersebut berjalan baik, terutama penegakan protokol kesehatan, maka tingkat penularan Covid-19 dapat ditekan. 

Sementara itu, Kepala BNPB yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito meninjau tempat isolasi di BPSDM, Kota Pekanbaru, Riau. Gedung yang dikelola pemerintah provinsi ini dialihfungsikan menjadi fasilitas isolasi terpusat pasien Covid-19 dengan gejala ringan. 

Di gedung itu, Ganip menekankan para pasien untuk tetap menjaga imun yang tinggi meskipun terinfeksi virus. Tak lupa, ia juga berpesan kepada warga untuk selalu berdoa agar diberikan kesehatan dan berpikiran positif. “Kita berdoa dan yakin, kita akan sembuh,” ujarnya dalam siaran pers. 

Melonjaknya kasus Covid-19 membuat pemerintah daerah di luar Jawa-Bali menyatakan siap memperketat pembatasan. Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bahkan mempertimbangkan melakukan penyekatan pintu masuk untuk mengurangi mobilitas masyarakat jika kasus Covid-19 makin tidak terkendali. 

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, turut menghadiri rapat evaluasi PPKM level 4 di luar Jawa-Bali secara daring yang dipimpin Presiden pada Sabtu lalu. Menurut dia, salah satu arahan Presiden untuk mengurangi penyebaran Covid-19 adalah menurunkan mobilitas masyarakat.

"Terkait mobilitas ini akan kita bicarakan di rapat evaluasi PPKM level 4 nanti di hari Senin (9/8) bersama-sama dengan Forkopimda, apakah harus dilakukan penyekatan jika PPKM level 4 diperpanjang lagi," ujarnya. Ia mengakui, selama penerapan PPKM Level 4, tidak ada penyekatan atau pemblokiran pintu masuk ke Kota Banjarmasin.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat