JAKARTA – Meski persyaratan umrah bagi jamaah Indonesia yang dikeluarkan Kerajaan Saudi dinilai memberatkan, pemerintah tetap bakal membahas mekanisme pemberangkatan. Sejumlah kementerian disebut akan mematangkan skenario tersebut.

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Khoirizi, mengungkapkan, pihaknya dalam waktu dekat akan membahas edaran tersebut dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Satgas Pencegahan Covid-19, Kementerian Perhubungan, dan juga asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

"Edaran Saudi akan kita bahas bersama dengan para pihak agar ada pemahaman yang sama, baik yang berkenaan kebijakan penerbangan internasional di Saudi maupun yang terkait langsung dengan kebijakan penyelenggaraan umrah," ujarnya dalam keterangan yang diterima Republika, Rabu.

Khoirizi menjelaskan, pihaknya akan membentuk tim bersama lintas kementerian dan lembaga negara, termasuk asosiasi PPIU guna mempersiapkan penyelenggaraan umrah 1443 H.

Sebelumnya, Kerajaan Saudi akan membuka kembali umrah bagi jamaah mancanegara mulai 1 Agustus 2021. Namun, jamaah dari Indonesia dan delapan negara lain harus menjalani karantina 14 hari di negara perantara sebelum ke Tanah Suci. Jamaah Indonesia juga harus mendapatkan booster vaksinasi jika belum divaksin dengan vaksin Covid-19 yang disetujui beredar di Saudi.

Khoirizi menilai, kesepahaman para pihak terkait sangat penting agar bisa dirumuskan langkah yang efektif, solutif, realistis dan kontekstual. Selain membahas edaran Saudi, rapat bersama para pihak juga akan membahas sejumlah hal.

"Skema-skema ini akan kita bahas sebagai bagian persiapan, meski fokus saat ini adalah mengatasi pandemi di Tanah Air," ujarnya. 

Ia juga menegaskan, kebijakan penyelenggaraan umrah saat ini tidak bisa dilepaskan dari konteks pandemi Covid-19. "Pemerintah saat ini fokus menangani pandemi Covid-19. Insya Allah, jika pandemi terkendali, itu juga akan berdampak pada proses penyelenggaraan umrah, bahkan haji 1443 Hijriyah," kata Khoirizi.

Kemenag juga akan terus menjalin komunikasi dengan pihak Arab Saudi.

Kepala Pusat Kesehatan Haji Budi Sylvana mengiyakan soal pembahasan mekanisme umrah terkini. Menurutnya, pembahasan itu sudah digelar secara daring sejak tiga hari lalu.

"Kita akan bahas lanjutan skema teknisnya, dipimpin Kemenag, Puskes Haji Kemenkes support penuh dari sisi teknis kesehatannya, yaitu mekanisme vaksinasi, mekanisme testing PCR teknis protokol kesehatan bagi jamaah," ujarnya kepada Republika, kemarin.

Salah satu yang jadi pokok bahasan mengenai persyaratan pemberian booster menggunakan salah satu vaksin yang digunakan Arab Saudi, yaitu Pfizer, Astrazaneca, Johnson & Johnson atau Moderna. Sejauh ini sebagian besar vaksinasi di Indonesia menggunakan Sinovac yang tak masuk dalam daftar Saudi. "Saat ini dalam proses penyusunan skema vaksinasinya dengan berbagai pihak," kata dia.

Menurut Budi, hal ini diperlukan karena menyangkut berbagai kepentingan. Di antaranya, kesiapan jamaah umrah, distribusinya, pelaksanaan vaksinasi, dan ketersediaan vaksin. Penyuntikan booster dapat saja diberikan seiring dengan pelaksanaan program vaksinasi nasional.

Komnas Haji dan Umrah sebelumnya meminta pemerintah membahas kebijakan Arab Saudi tersebut. Pemerintah Indonesia harus mengambil sikap, mengizinkan rakyatnya berangkat umrah atau tidak.

Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengatakan, harus ada kebijakan yang memberikan solusi bersama bagi jamaah maupun PPIU. Termasuk juga bagaimana pemerintah kita meyakinkan Pemerintah Arab Saudi terkait kebijakan vaksinasi.

Masuknya Indonesia sebagai negara yang ditangguhkan umrah juga berdampak sangat serius bagi roda perekonomian pelaku usaha di Arab Saudi. Sebab, Indonesia merupakan penyumbang calon jamaah umrah terbesar dan dikenal sebagai royal berbelanja di Tanah Suci.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, menyerukan Pemerintah Indonesia memperkuat diversifikasi vaksin Covid-19. Langkah ini perlu diambil karena sebagian negara punya kebijakan khusus soal vaksin.

Salah satunya terkait regulasi umrah dari Kerajaan Saudi. "Harus ada diversifikasi vaksin. Negara-negara di dunia mulai ada travel bubble dengan status pengendalian pandemi yang sama. Kalau mengandalkan (satu jenis) vaksin saja sulit, bisa merugikan," kata Dicky dalam konferensi virtual, Rabu (28/7).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat