JAKARTA -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi memberikan izin penggunaan darurat (EUA) uji klinis obat cacing Ivermectin di rumah sakit (RS). Artinya Ivermectin tak hanya bisa diakses delapan rumah sakit (RS) yang sedang mengikuti uji klinis, melainkan juga fasilitas kesehatan lainnya untuk uji klinik sebagai obat pendukung penanganan terapi Covid-19.

"Belum ada EUA Ivermectin (untuk umum). Uji klinik baru dimulai," kata Kepala BPOM Penny K Lukito saat dihubungi Republika, Kamis (15/7).

Penny menegaskan, BPOM memberikan EUA Ivermectin yang artinya tak hanya dapat diakses delapan RS yang mengikuti uji klinik obat , ini melainkan juga RS lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis tentang expanded access.

Ia menambahkan, perluasan akses obat uji seperti Ivermectin saat ini bisa dilakukan dengan resep dokter dan dosis sesuai uji klinik. Tak hanya itu, BPOM juga mengizinkan pendistribusian obat kepada apotek didasarkan kontrak antara pemilik EUA dengan apotek.

Menurut Penny, pendistribusian obat yang diberikan EUA kepada apotek dalam jumlah terbatas untuk menghindari penumpukan persediaan di apotek. "Namun, fasilitas distribusi yang mendistribusikan obat yang diberikan EUA wajib melaporkan pemasukan dan penyaluran obat tersebut kepada BPOM setiap dua pekan sekali melalui aplikasi e-was.pom.go.id," katanya.

Pekerja beraktivitas di Apotek Kimia Farma di Jakarta, Senin (5/7/2021). Menteri BUMN Erick Thohir memerintahkan Indofarma untuk meningkatkan produksi ivermectin menjadi 13,8 juta tablet per bulan hingga Agustus 2021. - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Terkait Ivermectin menjadi obat terapi atau obat Covid-19, Penny tak mau berkomentar banyak. Sebab, menurutnya, belum ada data mengenai masalah ini. "Hasil riset dibuka setelah ada analisa dan kesimpulan tentunya," ujarnya.

Sebelumnya, BPOM resmi mengizinkan penggunaan Ivermectin untuk diuji klinik sebagai obat penanganan terapi Covid-19 di fasilitas kesehatan. Keputusan ini tercantum dalam Surat Edaran Nomor PW.01.10.3.34.07.21.07 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Distribusi Obat dengan persetujuan Penggunaan Darurat (Emergency Use Authorization).

Di poin ketujuh isi edaran tersebut, BPOM menyebutkan delapan obat untuk mendukung penanganan terapi Covid-19, yaitu Remdesivir, Favipiravir, Oseltamivir, Immunoglobulin, Ivermectin, Tocilizumab, Azithromycin, dan Dexametason (tunggal). Dalam surat edaran itu, BPOM juga mengatur sistem distribusi dan mekanisme pelaporan pemasukan dari distributor obat sebagai upaya pemantauan di tengah kelangkaan obat pendukung penanganan terapi Covid-19.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Kementerian BUMN mengikuti prosedur yang berlaku dalam proses izin penggunaan darurat, termasuk obat terapi Ivermectin. Menurut Arya, Menteri BUMN Erick Thohir juga sempat mengirimkan surat untuk meminta persetujuan EUA dari BPOM secara resmi. Setelah itu juga bersama-sama dengan BPOM, Erick mengajukan juga EUA ini untuk Ivermectin.

"Jadi sekarang setelah keluar hasilnya, semoga ini bisa memberikan terobosan-terobosan baru untuk pengobatan terapi Covid-19 dan ini bisa membantu untuk memicu penurunan Covid-19 di Indonesia yang sekarang sedang terjadi," ujar Arya di Jakarta, Rabu (14/7) malam.

Arya menyampaikan. Ivermectin merupakan obat yang murah, terlebih generik yang harganya sekitar Rp 7.885 per tablet. Arya berharap obat ini bisa diakses masyarakat secara luas juga, namun tetap dengan syarat adanya resep dokter atau pengawasan dokter.

"Ini adalah sebuah terobosan baru yang cepat dalam kondisi serta situasi jumlah penderita Covid-19 yang meningkat akhir-akhir ini," kata Arya menambahkan.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan melaporkan sebanyak tiga varian obat terapi bagi pasien Covid-19 mengalami kekosongan stok di jaringan apotek Kimia Farma, pada Rabu (14/7).

Dilansir melalui laman Farma Plus, stok obat yang dilaporkan kosong tersebar di 3.114 jaringan apotek Kimia Farma di seluruh provinsi di Indonesia. Di antaranya Immunoglobulin, Remdesivir dan Tocilizumab. Sementara 672 ribu lebih obat terapi bagi pasien Covid-19 yang masih tersedia di jaringan apotek yakni Azithromycin sebanyak 134 ribu, Favipiravir 349,9 ribu, Ivermectin 178,7 ribu, dan Oseltamivir 9.971.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam pemaparan secara virtual kepada Komisi IX DPR, Selasa (13/7) malam mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan tambahan suplai obat terapi Covid-19 secara bertahap sampai akhir Juli 2021.

Tambahan suplai obat tersebut, di antaranya Azithromycin sebanyak 11,2 juta lebih dari estimasi kebutuhan 1,5 juta lebih, Ivermectin sebanyak 6,2 juta lebih dari estimasi kebutuhan 1,7 juta lebih, Oseltamivir sebanyak 5,7 juta lebih dari estimasi kebutuhan 4,2 juta.

Kemudian Remdesivir sebanyak 1,4 juta dari kebutuhan sebanyak 1,6 juta, Favipiravir sebanyak 8 juta lebih dari kebutuhan 12 juta lebih, IV Immunogobulin sebanyak 73.660 dari kebutuhan 1,2 juta lebih, serta Tocilizumab (Actemra) sebanyak 3.800 dari total kebutuhan 60.162.

Obat Ivermectin ditampilkan di salah satu apotik di Paris, Prancis. - (Reuters)

SHARE    

"Kita mendorong komitmen industri dalam dan luar negeri dalam pemenuhan suplai obat Covid-19. Untuk Tocilizumab dan IV Immunogobulin, kita mendorong produsen global (Actemra-Roche) untuk memprioritaskan suplai produknya ke Indonesia dan alternatif tambahan suplai dari produsen lain seperti Cina, melalui jalur Special Access Scheme (SAS) serta donasi," katanya.

Untuk kebutuhan Remdesivir, kata Budi, sedang didorong penambahan kuota produk impor dari India, Bangladesh, Mesir, dan China. Sedangkan, Favipiravir dilakukan percepatan dan penambahan produksi dalam negeri. "Kami juga mendorong distribusi obat merata antardaerah untuk mencegah kekosongan obat sporadis," katanya.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan industri farmasi dan distributornya untuk memonitor ketersediaan obat di Indonesia. "Kemenkes juga berkoordinasi rutin dengan industri farmasi dan jejaring distribusi guna memonitor ketersediaan obat yang diperlukan untuk penanganan Covid-19," ujar dia.

Siti Nadia Tarmizi menambahkan pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait suplai obat terapi Covid-19 yang terhambat pada proses impor.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat