Warga Lanjut usia (Lansia) dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menunjukkan uang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (7/1/2021). Pemerintah melalui APBN 2021 menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk tiga jenis bantua | Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO

Jakarta

14 Jul 2021, 14:00 WIB

Pemprov DKI Jakarta Anggarkan Rp 623 Miliar untuk BST

BST merupakan kebijakan membantu ekonomi masyarakat DKI di tengah pandemi Covid-19

JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 623 miliar untuk penyaluran bantuan sosial tunai (BST) bagi masyarakat prasejahtera. Pemberian BST sebagai konsekuensi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Ibu Kota pada 3-20 Juli 2021.

Pemprov akan segera menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat di Ibu Kota pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui situs corona.jakarta.go.id, bantuan tersebut bakal diberikan pada pekan ketiga bulan Juli 2021.

"Dana BST akan langsung dikirimkan ke rekening penerima BST sekitar minggu ke 3 bulan Juli 2021," bunyi informasi yang tertulis dalam situs itu seperti dikutip, Rabu (14/7).

Adapun penyaluran BST sebesar Rp 300 ribu itu akan ditransfer dua tahap sekaligus kepada penerima bantuan melalui rekening Bank DKI yang telah dimiliki sebelumnya dalam penyaluran bantuan pada awal tahun 2021. Sehingga nominal BST yang bakal diterima, yakni senilai Rp 600 ribu.

Penyaluran BST bagi warga DKI Jakarta terbagi menjadi dua, yakni melalui Pemprov DKI dengan menggunakan APBD, dan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. 

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menjelaskan, Pemprov DKI sudah membahas bersama dewan terkait alokasi anggaran BST. Dia menjelaskan, jumlah alokasi dana itu diperoleh setelah Pemprov DKI melakukan refocusing sebagian program kerja sejumlah dinas yang dianggap bukan prioritas pada pandemi Covid-19.

Di antaranya, kegiatan fisik di Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI yang dihapus dan anggaran digunakan untuk BST. “Kayak rehabilitasi panti di-drop, terus rehabilitasi sekolah, jadi enggak prioritas. Lalu, dapatlah angka sekian banyak, salah satunya untuk BST Rp 623 miliar,” kata Mujiyono.

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, pemberian BST kali ini dilakukan dua tahap sekaligus. Sehingga, nominal bantuan yang diterima oleh mereka yang namanya tercatat dalam data Pemprov DKI sebanyak Rp 600 ribu.

Meski secara finansial Pemprov DKI telah siap untuk menyalurkan BST, Mujiyono mengaku, belum mengetahui kapan kebijakan itu dieksekusi. Pasalnya, pelaksanaan pencairan bantuan tetap harus menunggu arahan pemerintah pusat.

Mujiyono menjelaskan, Pemprov DKI menyalurkan BST dengan cara langsung melakukan transfer kepada penerima BST melalui rekening Bank DKI. Adapun pemerintah pusat menyalurkan BST melalui PT Pos. Karena itu, kata dia, dibutuhkan persiapan teknis yang lebih matang agar tidak menimbulkan kerumunan orang saat penerima ingin mencairkan BST di kantor Bank DKI.

"Setahu saya berdasarkan informasi eksekutif, pemerintah pusat kesiapannya karena ada hal teknis yang diurus. Mungkin cara baginya supaya //enggak// berkerumun kali,” kata Mujiyono.

Mujiyono melanjutkan, anggaran Rp 623 miliar khusus disalurkan untuk warga prasejahtera di Kota Jakarta Timur dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Sedangkan, penerima di Kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara menjadi tanggungan pemerintah pusat.

Adapun total penerima BST di Ibu Kota pada tahap pertama Januari 2021 mencapai 1.805.215 kepala keluarga (KK). Perinciannya, 750 ribu KK menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Sedangkan, 1.055.216 KK merupakan penerima BST dari Pemprov DKI.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyatakan, pihaknya belum mendapat kepastian penyaluran BST dilakukan. Dia mengaku, dalam posisi menunggu instruksi pemerintah pusat terkait BST.  Hanya saja, sambung dia, Pemprov DKI sudah mengubah sebagian anggaran untuk diprioritaskan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Riza menilai, pemberian bantuan uang tunai lebih tepat daripada sembako seperti saat awal pandemi Covid-19 pada 2020. “Kami masih menunggu pusat, tentu kami ikuti. Ya, lebih baik tunai,” kata ketua DPD Partai Gerindra DKI itu.


×