Kabar Utama
Aturan Superketat Disiapkan
PPKM kabupaten kota yang superketat untuk membatasi mobilitas penduduk sedang digodok.
JAKARTA -- Pemerintah sedang menyiapkan strategi baru untuk meredam lonjakan kasus Covid-19. Mobilitas masyarakat akan semakin diperketat, yang dikabarkan bakal dilakukan melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
Sejumlah media asing pada Selasa (29/6) mengabarkan bahwa Presiden Joko Widodo mulai condong untuk menetapkan pembatasan yang lebih ketat. Namun, hingga berita ini dimuat belum ada penjelasan resmi dari Istana Kepresidenan mengenai kebijakan terbaru terkait pengendalian Covid-19.
Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Alexander Ginting mengakui, pemerintah memang sedang menggodok kebijakan baru untuk membatasi mobilitas penduduk. Sasarannya adalah kabupaten/kota dengan kasus penularan Covid-19 yang tinggi.
Kendati demikian, Alex tidak menjelaskan apa saja kriteria sebuah kabupaten/kota yang jadi sasaran tersebut. "Sedang dalam penggodokan untuk melihat PPKM kabupaten kota yang superketat untuk membatasi mobilitas penduduk," ujar Alex, Selasa (29/6).
Pekan lalu, Presiden sempat menggelar keterangan pers mengenai keputusannya untuk memilih PPKM mikro dalam pengendalian Covid-19. Menurutnya, langkah ini paling tepat untuk membendung penularan di level terkecil. Pernyataan itu disampaikan Jokowi untuk merespons desakan dari berbagai kalangan agar pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat.
Kasus Covid-19 masih terus meningkat di Tanah Air. Pada Selasa (29/6), penambahan kasus harian masih menyentuh angka 20 ribu orang, yakni 20.467 kasus. Sementara, kasus aktif bertambah sebanyak 10.359 orang dengan total kasus aktif yang masih dalam perawatan mencapai 228.835 orang.
DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar kasus Covid-19. Terkait hal ini, Pemprov DKI Jakarta mengaku telah menyiapkan strategi untuk menghadapi skenario terburuk.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, Gubernur Anies Baswedan pada Senin (28/6) telah melakukan rapat dengan Presiden Jokowi. Anies juga mengikuti rapat dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, gubernur, kapolda, dan pangdam seluruh Indonesia.
Ariza mengaku belum tahu hasil rapat tersebut, tapi akan diumumkan secepatnya. Hal yang pasti, kata dia, DKI telah menyiapkan strategi jika kasus Covid-19 di Ibu Kota terus meningkat. Meskipun fasilitas kesehatan terus diperkuat, Ariza menyebut jumlah pasien bisa saja melebihi kapasitas yang tersedia jika penularan tak bisa diredam.
"Oleh karena itu, semuanya sudah kita susun strateginya (menghadapi skenario terburuk). Namun demikian, mari kita upayakan yang terbaik dengan tetap berada di rumah, laksanakan prokes, tidak ada lagi selain itu," kata Ariza di Balai Kota, Jakarta, Selasa (29/6).
Ketika fasilitas kesehatan tak sanggup lagi menampung pasien, Ariza menegaskan Pemprov DKI akan semakin memperketat aktivitas masyarakat. "Perlu ada pengetatan. Kita harus mengadang di hulu, di hulu disiplin warga," kata dia.
Kasus harian Covid-19 terus melonjak di Jakarta. Pada Sabtu (26/6) dan Ahad (27/6), kasus harian tembus 9.000 lebih, yang merupakan rekor tertinggi sepanjang pandemi. Sedangkan, daya tampung fasilitas kesehatan sudah hampir mendekati batas maksimalnya.
Kalangan legislator mendukung rencana pemerintah memberlakukan PPKM darurat. Menurut Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar, kebijakan tersebut sepatutnya segera diimplementasikan mengingat sebaran Covid-19 semakin sulit dikendalikan.
"Saya dengar juga kabar itu (PPKM darurat). Kebijakan ini patut diambil melihat kasus Covid-19 di Indonesia yang terus naik," kata Muhaimin, Selasa (29/6).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan, pembatasan yang lebih ketat perlu didukung, mengingat Covid-19 tak hanya menyasar orang dewasa, tapi juga anak-anak.
Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena berharap pemerintah dapat menjelaskan secara detail mengenai kebijakan yang sedang disiapkan. Menurutnya, salah satu kendala tak mulusnya kebijakan PPKM mikro karena ada kebingungan di masyarakat. Khususnya, masyarakat tingkat desa, kecamatan, atau kelurahan yang difokuskan dalam penerapan kebijakan itu.
Ahli epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Windhu Purnomo berharap, kebijakan pengendalian Covid-19 tak sekadar berubah nama, sedangkan esensinya belum menunjukkan respons yang kuat. Menurut dia, kebijakan pemerintah sering tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemutusan rantai penularan.
Windhu mengatakan, apa pun nama kebijakannya, harus mampu membuat minimal 70 persen penduduk/warga tinggal di rumah (stay at home) dengan durasi dua kali masa infeksius virus, yaitu selama 21-28 hari.
Menurut Windhu, di dalam wilayah kesatuan epidemiolog tingkat kota/kabupaten, paling banyak hanya 30 persen penduduk yang boleh melakukan mobilitas untuk keperluan yang sangat esensial. "Sedangkan, semua aktivitas non-esensial harus dinonaktifkan," ujarnya.
Ia berharap, kebijakan baru nanti benar-benar signifikan dan bisa memaksa 70 persen warga stay at home. "Sehingga, virus bisa ditekan penularannya," kata dia.
Jateng Fokus Awasi RT
Pemerintah daerah di Jawa Tengah fokus mengendalikan kasus Covid-19 di tingkat rukun tetangga (RT). Jateng menerapkan lockdown bagi RT yang berstatus zona merah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, penerapan penguncian wilayah tingkat RT sudah berjalan di 25 kabupaten/kota berstatus zona merah.
"Sudah ada sekitar 7.000 RT yang saya minta dilakukan lockdown. Kini tinggal pengawasannya saja agar segera dilaksanakan," kata Ganjar saat berkunjung ke RSUD Kalisari Kabupaten Batang, Selasa.
Ganjar mengatakan, Pemprov Jateng menggandeng TNI, Polri, dan aparat lainnya untuk membantu pelaksanaan lockdown. Menurut Ganjar, karantina RT menjadi ikhtiar Pemprov Jateng untuk mencegah penularan Covid-19 yang makin masif di Jawa Tengah.
"Kepada masyarakat, saya minta pakai masker dan jangan berkerumun karena sesuai dengan instruksi dari Mendagri tidak boleh lebih dari tiga orang," ujarnya.
View this post on Instagram
Jawa Tengah termasuk ke dalam lima provinsi terbesar penyumbang kasus Covid-19 nasional. Pada Selasa (29/6), Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan terdapat 2.932 kasus baru di Jateng. Adapun total penambahan kasus Covid-19 harian secara nasional sebanyak 20.467 kasus.
Ganjar mengatakan, pihaknya menyarankan agar kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan dilaksanakan di rumah terlebih dahulu. Apabila masyarakat bisa menahan diri di rumah selama 14 hari, menurut Ganjar, akan sangat membantu upaya penekanan laju penyebaran Covid-19.
"Penularan Covid-19 memang sudah cukup ekstrem. Oleh karena itu, kapolda dan pangdam sudah menyampaikan kepada babinsa maupun bhabinkamtibmas akan membantu melakukan patroli," katanya.
Terkait dengan ketersediaan tabung oksigen di masing-masing RSUD, Ganjar mengatakan bahwa ada penambahan tabung oksigen untuk menyuplai kebutuhan pihak rumah sakit. "Penambahan tabung oksigen untuk rumah sakit akan disuplai dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Morowali," katanya.
Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ada sebanyak 575 RT yang diterapkan PPKM mikro. Kendati demikian, Bupati Banyumas Achmad Husein menyebutkan, tidak seluruh RT tersebut berada dalam zona merah. "Sebagian besar masuk kategori zona oranye,'' jelasnya, Selasa (29/6).
Wilayah RT yang masuk zona merah, menurutnya, berada di wilayah Kecamatan Gumelar. Wilayah RT di kecamatan tersebut masuk zona merah karena cukup banyak warganya yang terpapar Covid 19. ''Karena masuk zona mereka, warga di wilayah RT tersebut diberlakukan lockdown. Warganya benar-benar diawasi dan dibatasi,'' katanya.
Mengenai jumlah total warga yang terkonfirmasi positif Covid-19, Achmad menyebut ada sebanyak 1.117 jiwa. Mereka tersebar di hampir semua wilayah desa di Kabupaten Banyumas. Sedangkan penambahan kasusnya, mencapai ratusan orang per hari.
''Berbagai upaya terus kami lakukan untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19. Selain menerapkan PPKM mikro di tingkat RT, kami juga melakukan pembatasan kegiatan juga dilakukan terhadap tempat-tempat publik,'' katanya.
Salah satu wilayah RT yang juga melakukan micro lockdown adalah wilayah RT di RT 4 RW 2 Desa Pandak Kecamatan Sumpiuh. Bahkan, kebijakan ini juga berimbas pada penutupan layanan kantor desa. ''Untuk sementara pelayanan bagi warga desa setempat bisa langsung ke kantor kecamatan. Tidak perlu pengantar dari desa,'' kata Camat Sumpiuh Ahmad Suryanto.
Di wilayah desa tersebut, menurut Suryanto, ada 16 warga yang terkonfirmasi positif. Sebagian besar melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Namun, ada juga yang melakukan karantina di rumah karantina di Baturraden.
Untuk kebutuhan akomodasi warga di wilayah RT yang di-lockdown, kata dia, dilakukan secara gotong royong. ''Kebutuhan warga di RT yang melakukan lockdown, dipenuhi oleh warga dari RT lain,'' jelasnya.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
TERPOPULER
Nasional | Berlangganan
Tarik Ulur Penghunian Kampung Susun Bayam
Login Gmail
Login Facebook