Pesepeda melewati jalur khusus sepeda yang baru di jalan raya Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5/2021). Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bersama Pemerintah Kota Bogor membangun jalur sepeda permanen di sejumlah ruas jalan protok | ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
21 Jun 2021, 08:25 WIB

Wisata Sepeda di Tengah Pandemi

Sepeda menjadi alternatif unik berwisata dan berolahraga.

OLEH FLORI ANASTASIA SIDEBANG

Minat masyarakat bersepeda terlihat meningkat dari kegiatan yang dipilih konsumen biro perjalanan daring (online travel agent/OTA). Market Manager Tour & Attraction tiket.com, Danny Wilson Peraji, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan operator yang menyuguhkan aktivitas bersepeda. Hal ini terlihat ada peningkatan.

"Seperti di Ubud Tegallalang, itu salah satu yang dicari," kata Danny ditemui usai diskusi "Optimizing Digital Marketing to Revive Tourism Industry & Socialization of the CHSE Certification Program" di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pekan lalu.

Di luar aktivitas bersepeda, ada juga permintaan konsumen terhadap aktivitas seperti tur di mana konsumen bisa mengikuti jadwal perjalanan yang sudah disediakan ke tempat-tempat tertentu. Biasanya ditemani oleh pemandu.

Terkait

Fitur untuk mendapatkan tiket taman bermain atau tempat hiburan juga digemari konsumen. Aktivitas menyenangkan di luar ruangan, khususnya yang berkaitan dengan air, pun sedang digandrungi akhir-akhir ini. "Water activity seperti jet ski, snorkeling, banana boat lagi disukai," tambah dia.

Namun, sebetulnya ada kebutuhan yang lebih banyak peminatnya di biro perjalanan daring, yakni layanan tes Covid-19 untuk berbagai kebutuhan, termasuk persyaratan bepergian menggunakan transportasi seperti pesawat terbang.

Danny mengatakan, pihaknya berusaha mengakomodasi kebutuhan konsumen untuk mendapatkan layanan tes Covid-19 secara mudah lewat kerjasama dengan berbagai klinik di daerah. Staycation Biro perjalanan daring itu mengatakan staycation masih jadi tren liburan di kala pandemi.

Hotel bintang empat jadi pilihan utama, diikuti dengan hotel bintang lima dan bintang tiga. Daerah wisata seperti Bali dan Lombok banyak diminati, bertepatan dengan musim liburan sekolah belum lama ini. Area Manager East Indonesia, tiket.com Rajasa Hadisoemarto menuturkan, tren staycation sudah terlihat sejak kuartal keempat 2020, namun sempat turun pada Januari dan Februari 2021 akibat pembatasan.

"Sekarang naik lagi, sekarang penjualan lebih tinggi dari kuartal empat kemarin," kata Rajasa. Minat masyarakat untuk staycation di tempat yang relatif lebih aman dan tidak mengharuskan mereka berinteraksi dengan banyak orang membuat konsumen cenderung memilih properti privat seperti apartemen dan vila.

Jaminan kebersihan untuk menjamin kesehatan di tengah pandemi menjadi salah satu pertimbangan utama konsumen dalam memilih akomodasi.tiket.com bermitra dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Politeknik Pariwisata Lombok menyelenggarakan acara Focus Group Discussion bertajuk "Optimizing Digital Marketing to Revive Tourism Industry & Socialization of the CHSE Certification Program" sebagai salah satu upaya akselerasi pemulihan industri pariwisata jelang pergelaran World Superbike dan MotoGP.

Acara diskusi forum tersebut juga menjadi ajang bagi para pelaku wisata untuk memecahkan berbagai isu pariwisata, serta membahas persiapan dalam menyambut MotoGP Mandalika. Dengan semakin gencarnya pembangunan infrastruktur, mata dunia pun terus menyoroti persiapan Mandalika sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara.

Sedangkan, bagi para pelaku wisata dari perhotelan, tempat wisata, dan penyedia akomodasi seperti homestay, salah satu persiapan dalam menyambut ajang global ini adalah dengan menjalankan program inisiatif dari Kemenparekraf, yaitu Indonesia CARE yang memastikan bahwa tempat wisata dan akomodasi menerapkan protokol kesehatan dan tersertifikasi CHSE (Clean, Healthy Safety and Environment).

Pembongkaran jalur sepeda

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada pekan lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku sepakat dengan usul pembongkaran jalur sepeda di Jakarta. Namun, Polri ia sebut masih melakukan kajian untuk menemukan formula yang tepat dalam menyikapi usulan tersebut.

Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan juga akan dilakukan dalam membahas jalur sepeda. "Sehingga kemudian pengaturan rute sepeda, baik sepeda yang digunakan untuk bekerja maupun berolahraga, terkait dengan jamnya kemudian pengaturan luas wilayahnya," kata Listyo.

Dalam rapat kerja tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Listyo mengevaluasi jalur sepeda yang ada di Jakarta. Menurut dia, adanya jalur tersebut justru menimbulkan diskriminasi antara pesepeda dan pengguna kendaraan bermotor.

Ia menjelaskan, jalur sepeda di Jakarta digunakan penuh oleh para sepeda hanya kira-kira dua jam saja. Selebihnya digunakan oleh kendaraan lain, bahkan pesepeda tak menggunakan jalur tersebut.

"Jika ini tidak dikaji ulang atau dibongkar, khawatir para pengguna transportasi lain juga meminta kepada pemerintah untuk dibuatkan jalur khusus juga," ujar Bendahara Umum Partai Nasdem itu.

Usulan tersebut pun menuai kontroversi. Pasalnya, pembatas jalur sepeda sudah dibangun secara permanen di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi, sebelum pembongkaran dilakukan, sejumlah pihak terkait perlu melakukan evaluasi dan kajian terlebih dahulu.

"Saya kira apa yang disampaikan Pak Kapolri betul. Jadi, sebelum kita memutuskan, kita juga perlu studi juga, perlu mendengarkan pendapat para pakar lainnya, perlu membuat kajian dan studi lainnya," kata Riza.

Lebih lanjut dia mengatakan, setiap kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta tidak hanya mementingkan kepentingan sekelompok orang tertentu. Menurut dia, pembuatan jalur sepeda di Jalan Sudirman-Thamrin untuk memberikan kesempatan dan fasilitas kepada para pengguna sepeda di Ibu Kota. "Sehingga tidak terganggu dan tidak mengganggu pengguna moda transportasi lain karena itu dibatasi dan diatur," ujar dia.

Ombudsman Jakarta Raya juga meminta Polri untuk membuat kajian berbasis bukti soal wacana membongkar jalur sepeda permanen. "Polri tidak bisa serta-merta langsung menyetujui usulan melakukan pembongkaran pembatas jalur sepeda karena pengaturan masalah tersebut telah disusun Kementerian Perhubungan," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho, Kamis (17/6).

Ia menambahkan, jika ingin melakukan perubahan terhadap standar dan pemanfaatan jalan, jalur khusus atau jalur pedestrian, pihak yang ingin melakukan perubahan harus melakukan kajian terlebih dahulu, termasuk Polri. Ia mendorong Polri dan Pemprov DKI Jakarta untuk berdialog intensif, termasuk membuka partisipasi publik dan membuat kajian berbasis bukti serta penyesuaian dengan regulasi.

Road Safety Asosiation (RSA) Indonesia, sebuah LSM yang berfokus pada keselamatan jalan, juga mengkritik usulan pembongkaran jalur sepeda permanen. Rio Octaviano selaku anggota Badan Kehormatan RSA Indonesia mempertanyakan landasan Sahroni menyampaikan usulan itu.

"Kalau perlu, jalanannya dibongkar karena pejalan kaki kan tidak boleh lewat badan jalan. Sekalian enggak ada jalan. Kan begitu jadinya," kata Rio, Jumat (18/6). 


×