JAKARTA -- Pemerintah diminta lebih tegas dalam menangani pandemi Covid-19, khususnya dalam pengendalian di daerah dengan lonjakan kasus tinggi. Agar kasus Covid-19 tak makin meluas, para pemangku kepentingan dinilai perlu kembali menarik rem darurat.

Masyarakat pun harus bisa memperketat penerapan protokol kesehatan (prokes) yang dianggap mengendur belakangan ini. Dalam dua pekan terakhir, tren penambahan kasus Covid-19 harian terus menanjak signifikan.

Satgas Penanganan Covid-19 mencatat, terdapat 9.868 kasus baru pada Ahad (13/6). Angka ini sekaligus menjadi yang tertinggi dalam hampir empat bulan terakhir. DKI Jakarta kembali menduduki peringkat pertama penyumbang angka tertinggi, yakni 2.769 kasus.

Lonjakan kasus saat ini seolah mengembalikan tren kasus Covid-19 Indonesia ke posisi awal 2021. Saat itu, angka kasus harian berkisat di angka 10 ribu kasus per hari, bahkan lebih. Angka kematian juga terus naik secara konsisten. Sudah sebulan terakhir, tidak pernah angka kematian harian di bawah 100 orang per hari.

Suasana pemakaman khusus Covid-19 di TPU Cikadut, Jalan Cikadut, Mandalajati, Kota Bandung, Senin (7/6/2021). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

Ahli epidemiolog FKM Universitas Indonesia Pandu Riono meminta pemerintah segera mengisolasi wilayah-wilayah yang disinyalir terdapat penularan Covid-19 parah. Ibarat kebakaran, ujar Pandu, daerah seperti Kudus, Bangkalan, Bandung, dan wilayah lain yang terdapat penularan parah sudah telanjur terbakar hebat.

Tugas pemerintah adalah mencegah api merembet cepat ke daerah lain. "Ada wilayah-wilayah yang beban kasus tinggi, seperti Kudus, Madura, langsung isolasi. Langsung isolasi sepakan. Bukan karantina, isolasi saja," kata Pandu kepada Republika, Ahad (13/6).

Isolasi yang dimaksud Pandu adalah menutup pintu masuk ke daerah-daerah dengan kasus tinggi. Sehingga, tidak ada mobilitas warga yang keluar atau masuk dan berisiko membawa virus mutan Covid-19. Daerah yang jadi sasaran isolasi, ujarnya, adalah daerah dengan tingkat keterisian rumah sakit 50 persen ke atas.

Pandu menyadari bahwa pemerintah selalu mempertimbangkan aspek ekonomi. Hanya saja, untuk saat ini lebih penting menyetop penularan agar pandemi terselesaikan secara tuntas secepat-cepatnya.

Menurut dia, ada sejumlah faktor yang berkontribusi pada lonjakan kasus Covid-19 pasca-Lebaran. Pertama, perilaku masyarakat yang memang sudah longgar dalam menjalankan prokes.

Selain itu, cakupan vaksinasi terhadap kelompok berisiko yang tingkatnya masih rendah. Kelompok berisiko yang dimaksud adalah tenaga kesehatan dan warga lansia. Pemerintah, ujarnya, justru terlampau fokus melakukan vaksinasi untuk kelompok yang tidak terlalu berisiko bila tertular Covid-19.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta pemerintah pusat kembali menarik “rem” untuk meredam lonjakan penularan Covid-19. “Kalau Pak Presiden pernah mengungkapkan strategi gas-rem dalam penanganan Covid-19, menurut saya sekaranglah saatnya pemerintah menarik kembali remnya," kata dia, akhir pekan lalu.

Ia khawatir jika pemerintah tidak segera menarik rem, lonjakan penularan semakin menjadi tidak terkendali dan rumah sakit tidak sanggup lagi menampung pasien. Kalau sudah begini, bukan tidak mungkin kondisi seperti di India terjadi di Indonesia,” kata Charles.

Strategi pemda

Sejumlah pemerintah daerah berupaya memperketat mobilitas untuk meredam lonjakan kasus Covid-19. Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, misalnya, menerapkan kebijakan mengajak warganya untuk tetap di rumah saja selama lima hari.

Keluarga pasien memberikan alat bantu pernapasan ke pasien sambil menunggu ruangan rawat inap di area ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Dokter Hasan Sadikin (RSHS), Kota Bandung, Ahad (13/6/2021). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

Kebijakan itu pernah diberlakukan selama dua hari, yaitu pada Sabtu (5/6) dan Ahad (6/6). "Selanjutnya berlangsung lima hari pada 14-20 Juni 2021," kata Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kudus yang juga Bupati Kudus Hartopo di Kudus, Ahad (13/6).

Kendati demikian, Pemkab Kudus tidak akan menutup sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Kudus. "Tapi ada pembatasan, baik dari segi kapasitas dan teknis lainnya. Pasar, swalayan, dan pabrik juga harus ada satgasnya," ujarnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku sedang merumuskan sejumlah kebijakan untuk menekan laju kasus Covid-19. Beberapa kebijakan yang sedang dipertimbangkan adalah mengenai work from home (WFH), resepsi pernikahan, dan pengetatan lainnya. "Jadi jangan kaget kalau diperketat. Mudah-mudahan (kasus Covid-19) bisa turun seperti sebelum Lebaran," ujar dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut butuh langkah yang tak biasa untuk menekan penyebaran kasus. Dia pun meminta forum RT-RW dan stakeholder terkait agar dapat berkolaborasi menekan penyebaran virus. Salah satunya dengan menggenjot vaksinasi. 

Petugas Kewalahan Makamkan Jenazah

Jenazah yang dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) khusus Covid-19 di Cikadut, Kota Bandung, melonjak signifikan. Dalam beberapa hari terakhir, setidaknya 22 jenazah yang harus dimakamkan dalam satu hari.

Kondisi itu membuat para petugas pemakaman kewalahan. Koordinator petugas pikul di TPU Cikadut, Fajar, mengatakan, TPU Cikadut sampai harus meminta bantuan penggali liang lahat di TPU seperti Nagrog dan Cikutra karena banyaknya jenazah yang harus dimakamkan.

"Rekan-rekan keteteran. (Penggali) lubang tadi diajeungkeun (diusulkan) dari (TPU) Nagrog Cikutra untuk membuat lubang. Petugas pikul mah tidak bisa buat lubang, hawatos (khawatir)," kata Fajar saat berbincang dengan Republika, akhir pekan lalu.

Ia mengatakan, para petugas pikul saat ini harus terus bersiaga di TPU mengingat adanya lonjakan jenazah. Menurut Fajar, para petugas kini bekerja dalam tiga sif.

Keluarga dan kerabat melaksanakan shalat jenazah dengan protokol Covid-19 saat prosesi pemakaman di TPU Cikadut, Jalan Cikadut, Mandalajati, Kota Bandung, Senin (7/6/2021). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

Menurut Fajar, peningkatan jumlah jenazah yang dimakamkan terjadi sejak sebulan terakhir. "Peningkatan mulai bulan kemarin, sampai 153 jenazah sebulan. Dua hari terakhir, ada 22 jenazah dalam sehari dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB," ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini mayoritas jenazah yang dimakamkan di TPU Cikadut sudah dipastikan positif Covid-19. Jenazah yang dinyatakan negatif tidak akan diterima di TPU Cikadut.

Ia berharap dinas terkait dapat memperhatikan kesejahteraan para petugas pemakaman, termasuk petugas pikul. Fajar mengaku sedang mengajukan pengadaan vitamin dan makanan sehat bagi para petugas pikul serta perlengkapan alat perlindungan diri.

Fajar sangat berharap usulan tersebut disetujui dinas terkait. "Soal kesejahteraan pemikul, PHL (pekerja harian lepas) penggali tolong diperhatikan. Setidaknya mereka dapat makan siang dari instansi," ungkapnya.

Petugas kesehatan membawa pasien di area ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Dokter Hasan Sadikin (RSHS), Kota Bandung, Ahad (13/6/2021). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

Kesejahteraan petugas pemakaman agaknya belum benar-benar diperhatikan, meskipun tugas mereka di masa pandemi sangat berat. Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, para relawan pemulasaran dan pemakaman jenazah Covid-19 bahkan mengeluhkan belum cairnya honor selama enam bulan terakhir. Padahal, risiko yang harus mereka tanggung sangat besar.

Salah seorang relawan yang enggan disebut namanya menuturkan, para relawan itu terbentuk sejak November 2020. Saat itu, relawan dibentuk karena RSUD Indramayu kewalahan menghadapi banyaknya pasien Covid-19 yang meninggal. Di Kabupaten Indramayu, terdapat 16 relawan yang tergabung dalam tim pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid-19.

Para relawan pemulasaran dan pemakaman pasien Covid-19 itu menerima honor untuk tugas yang mereka jalankan sepanjang November – Desember 2020. Namun, masih ada sisa empat kegiatan pemakaman pada Desember 2020 yang honornya belum cair. Kondisi itu terus berlangsung pada Januari 2021 hingga saat ini.

Tercatat, ada 92 kegiatan pemakaman dan pemulasaran yang sudah mereka lakukan terhitung sejak sisa Desember 2020 hingga Mei 2021. Jumlah itu belum ditambah dengan tugas yang mereka lakukan pada Juni 2021. Meski demikian, para relawan tetap menjalankan tugas kapanpun dibutuhkan. Bahkan, tak jarang pemakaman jenazah Covid-19 dilakukan pada tengah malam ataupun dini hari.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Indramayu, Deden Bonni Koswara, membenarkan belum dibayarnya honor relawan pemulasaran dan pemakaman jenazah Covid-19 selama enam bulan. "Iya betul," kata Deden, belum lama ini.

Deden mengakui honor petugas pemulasaran dan pemakaman jenazah Covid-19 itu menjadi bagian dari tanggung jawab Satgas Covid-19 kabupaten. Namun, anggaran tersebut adanya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat