JAKARTA -- Mantan menteri sosial Juliari Peter Batubara aktif memberikan target hingga mengevaluasi pengumpulan fee atau suap dari vendor pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19 di Jabodetabek. Juliari disebut mengubah pola kuota pengadaan bansos pada putaran II, yaitu Juli-Desember 2020, karena target fee putaran I tidak tercapai.

Hal tersebut diungkap mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso saat menjadi saksi dalam sidang Juliari yang didakwa menerima suap Rp 32,482 miliar. "Yang menyampaikan Pak Juliari, katanya di putaran kedua ada perubahan pola," kata Matheus di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (7/6).

Menurut dia, yang mengkoordinasikan semua itu adalah tim teknis Juliari, Kukuh Ariwibowo dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Pepen Nazaruddin.

"Perubahan polanya dari 1,9 juta paket per tahap, 1 juta paket dikoordinir oleh Pak Herman Hery, yang 400 ribu paket dikoordinir Pak Ihsan Yunus, 200 ribu paket oleh Pak Juliari sendiri, dan 300 ribu istilahnya bina lingkungan," kata Matheus.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Herman Hery. - (ANTARA)

SHARE    

Herman Hery adalah Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, sedangkan Ihsan Yunus anggota DPR dari fraksi yang sama. "Bina lingkungan itu sebenarnya mengakomodir vendor-vendor yang belum pernah mendapat kuota pekerjaan, pengelolaannya saya dan Pak Adi (Kepala Biro Umum Kemensos Adi Wahyono)," kata dia.

Matheus menjelaskan, awalnya ia mendapat target mengumpulkan fee bansos putaran pertama sebesar Rp 36,554 miliar. "Setelah didiskusikan, kita hanya diminta untuk Rp 35 miliar," kata dia.

Fee itu berasal dari pemotongan Rp 10 ribu dari setia paket bansos senilai Rp 300 ribu. Pada putaran pertama, yaitu April-Juni 2020, ada enam tahap pemberian bansos dengan pagu Rp 3,42 triliun. Setiap putaran ada 1,9 juta paket.

"Lalu pada bulan Juli setelah selesai periode pertama, (pengumpulan fee) dilaporkan ke Pak Juliari di ruangan Pak Juliari," kata Joko.

Selain fee setoran itu, Matheus juga mengaku diperintahkan memotong Rp 1.000 per paket sebagai fee operasional. Saat menghadap Juliari itu, Matheus dan Adi menyampaikan hanya bisa memberikan Rp 11,2 miliar dan masih kurang sebanyak Rp 24 miliar lagi.

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang lanjutan terkait kasus dugaan korupsi dana paket Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/6). Republika/Thoudy Badai - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Mereka melaporkan masih banyak fee yang belum terisi karena vendor belum memberikan. Pertama, ada perusahaan yang rekomendasinya dari pejabat. "Jadi kami tidak berani minta," kata dia. Adi Wahyono kemudian diminta follow up sejumlah perusahaan tersebut agar bisa memenuhi kewajiban bayar fee.

Matheus mengatakan, realisasi fee setoran dan operasional dari para vendor bansos putaran pertama itu mencapai Rp 19,132 miliar. Terdiri dari Rp 14,014 miliar fee setoran dan Rp 5,117 miliar fee operasional. "Sehingga total putaran pertama fee-nya adalah Rp 19,132 miliar dan yang sudah kita setorkan (ke Juliari) adalah Rp 11,2 miliar," kata Matheus.

Ia merinci, penyerahan Rp 11,2 miliar ke Juliari dilakukan dalam 5 kali setoran. Sementara sisanya Rp 2,815 miliar masih disimpan Matheus. Sedangkan fee operasional yang sudah dipakai Rp 4,825 miliar dan masih ada sisanya Rp 292 juta. Menurut Matehus, fee operasional terpakai untuk pembayaran biaya operasional dan pembagian untuk para pejabat di Kemensos. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat