JAKARTA—Penolakan terhadap rencana pemenuhan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mulai disuarakan di DPR. Sebelumnya, hanya Partai Amanat Nasional (PAN) yang tegas menolak proposal yang masuk dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) senilai lebih dari Rp 1.700 triliun itu.

Kini, isyarat penolakan juga disuarakan Fraksi Nasdem dan Demokrat. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Muhammad Farhan tak memungkiri keperluan modernisasi alutsista mendesak untuk dilakukan. Namun, ia menegaskan pemenuhan alutsista tersebut tetap harus dalam koridor Minimum Essential Force (MEF) 2024. "Jangan di luar koridor itu!" kata Farhan kepada Republika, Senin (7/6).

Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Nasdem lainnya, Hillary Brigita Lasut menilai, saat ini Indonesia saat ini tidak dalam kondisi darurat militer. Meskipun, rerata alutsista yang dimiliki RI berusia 25-40 tahun. Hal itu berpengaruh pada tingkat kesiapan operasional dan membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi.

"Namun di sisi lain tentu negara ini tidak dalam kondisi darurat militer justru saat ini negara sedang mengalami krisis dalam perspektif kesehatan dikarenakan pandemi covid-19 yang sampai saat ini tak kunjung usai sehingga secara pribadi saya melihat bahwa kebutuhan pengadaan tersebut tidak terlalu menjadi prioritas kebutuhan negara saat ini," ujarnya, Ahad (6/6).

Sejumlah Prajurit TNI AD saat latihan Uji Siap Tempur (UST) Kodam Jaya di Distrik II, Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (18/5/2021). Latihan UST yang diikuti 922 Prajurit TNI AD bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi pertempuran di wilayah perkotaan dan menguji kesiapan alutsista. - (ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah)

SHARE    

Hillary menambahkan, apalagi dengan pembiayaan melalui skema utang dikhawatirkan akan menambah beban negara di kemudian hari. "Tentu secara realistis hal ini menjadi kekhawatiran mengingat dengan adanya wacana tersebut jika disetujui dan ditindak lanjut maka tentu akan menambah beban utang negara di kemudian hari," ujarnya.

Sementara, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menilai rencana pemenuhan kebutuhan alpalhankam bukan prioritas pemerintah dalam kondisi sekarang. "Pengadaan alutsista sekaligus tidak prioritas dalam keadaan seperti saat ini, bisa dilakukan secara partial atau gradual," kata Syarief kepada Republika, Jumat (4/6) malam.

Menurut Syarief program yang paling utama dilakukan pemerintah saat ini yaitu memberantas covid-19 dan memulihkan ekonomi. Dirinya justru mempertanyakan rencana pengadaan alutsista tersebut di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.

"Bagaimana mungkin ekonomi rakyat sedang ambruk, kemiskinan pengangguran naik tajam, rakyat semakin susah, utang akan naik lagi lebih besar karena alutsista yang akan menjadi beban rakyat lagi," ujar politikus Partai Demokrat itu.

Dua buah Heli Bell 412 milik Skuadron 400 Wing Udara-1 Puspenerbal melaksanakan vertical replenishment di atas KRI Nagapasa-403 dan KRI Nanggala-402 di perairan Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Minggu (24/9). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka kesiapan prajurit TNI AL beserta alutsistanya menjelang peringatan HUT ke-72 TNI yang akan dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten 5 Oktober mendatang. - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Syarief mengatakan Partai Demokrat mendukung penuh peningkatan alutsista. Hanya saja, dirinya keberatan besaran anggaran pengadaan alutsista senilai Rp 1.700 Triliun itu dibelanjakan dalam waktu tiga tahun. "Bagaimana transparansi, akuntabilitasnya,” tegasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi I dari Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia juga menegaskan fraksinya menolak rencana Kemenhan berutang lebih dari Rp 1.700 triliun untuk alutsista. Putri Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran ini mengaku memberi beberapa pertimbanga.

"Pertama, pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dengan anggaran sebesar itu tergesa-gesa dan belum terencana secara matang," kata Farah Puteri. Kedua, saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19. Ketiga, anggaran tersebut berisiko membuat utang Indonesia bertambah besar. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat