SURABAYA – Pelaksanaan pertemuan tatap muka (PTM) pada tahun ajaran baru di bulan Juli masih dibayangi belum maksimalnya vaksinasi Covid-19 terhadap para guru. Vaksinasi guru ini dinilai menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum PTM digelar untuk meminimalisasi potensi terpapar Covid-19 bergejala berat.

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, tercatat baru 82.995 guru SMA/SMK/SLB di Jatim yang sudah divaksin dari total sasaran 121.924 guru. Padahal, jika sesuai rencana, ‘hanya’ kurang lebih dari sebulan PTM akan digelar. “Tinggal 30 persen yang belum, dan akan kami masifkan vaksinasinya,” ujar Khofifah di Surabaya, Ahad (6/6).

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, sebelumnya telah memutuskan tetap akan memulai PTM pada Juli  nanti. Mantan bos Gojek itu menyebut, penundaan PTM justru akan berdampak lebih buruk terhadap siswa dalam jangka panjang. “Tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi,” kata Nadiem.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai, PTM masih sulit dilakukan serentak pada bulan Juli 2021. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengatakan, tentu opsi membuka sekolah akan mengancam keselamatan siswa, guru, hingga keluarga mereka. Menurut P2G, ada dua indikator mutlak sekolah bisa dimulai tatap muka di awal tahun ajaran baru Juli 2021 nanti.

Petugas Dinas Kesehatan melakukan skrining kesehatan kepada guru sebelum disuntikan vaksin Sinovac di Sekolah Dasar Negeri 5 Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Kamis (27/5/2021. - (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin)

SHARE    

“Yaitu tuntasnya vaksinasi guru dan tenaga kependidikan. Kemudian, sekolah sudah memenuhi semua daftar periksa kesiapan sekolah tatap muka, yang berisi 11 item. Dua hal ini tidak bisa ditawar-tawar,” kata Satriwan.

Tuntasnya vaksinasi guru, kata dia, merupakan syarat pertama dibukanya sekolah. Adapun proses vaksinasi guru dan tenaga kependidikan semula ditargetkan rampung Juni 2021, namun ternyata hingga saat ini baru 1 juta guru yang divaksin.

P2G menilai, penting bagi pemerintah untuk melakukan pemetaan sekolah dan daerah mana yang belum divaksin. Melalui pemetaan ini, pemerintah diharapkan tidak gegabah untuk membuka sekolah. Setelah dilakukan pemetaan, pemerintah daerah wajib melakukan verifikasi dalam rangka asesmen kesiapan sekolah dibuka.

Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud Ristek, Sri Wahyuningsih, mengatakan, aman tidaknya sekolah dari Covid-19 sebenarnya bergantung pada warga di dalamnya. Sekolah akan cenderung lebih aman jika warga di dalamnya patuh terhadap protokol kesehatan (prokes).

“Kesiapan sekolah dan masyarakat menyiapkan sekolah itu untuk menjadi aman untuk belajar di masa pandemi. Kalau kita selalu berpikir sekolah nggak aman dan kita tidak menyiapkan sekolah itu untuk aman, maka nggak pernah aman,” kata Sri.

PTM yang dilaksanakan di sekolah pada Juli nanti tentu tidak sama dengan sebelum pandemi melanda. PTM akan dilakukan secara terbatas. Artinya, kata Sri, apabila sekolah nantinya memberikan pilihan tatap muka untuk siswanya, maka kapasitas siswa di sekolah tidak boleh lebih dari 50 persen.

Ketua Umum Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Mohammad Zahri menilai, tim pengawas untuk pelaksanaan PTM bisa memanfaatkan yang sudah ada di sekolah atau dinas pendidikan. Zahri menyarankan agar memberdayakan satuan pramuka.

“Mungkin juga perlu kita pikirkan, tim pengawas tadi itu nggak jauh-jauh dari yang kita miliki saja kita optimalkan. Sekolah ini kan ada kepala sekolah, ada komite, di dinas ada pengawas sekolah. Kita punya satuan pramuka dari pusat sampai ke daerah,” kata Zahri.

Kemendikbud Ristek dan Kementerian Agama telah meluncurkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka di masa pandemi Covid-19. Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, panduan ini diperuntukkan bagi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Panduan ini adalah alat bantu bagi guru dalam memudahkan persiapan pelaksanaan PTM terbatas. “Perlu diingat, bahwa seluruh pihak yang berpartisipasi harus bertanggung jawab dari awal sampai akhir alur kegiatan belajar mengajar, termasuk siap mengerem jika ditemukan kasus baru di lingkungan pendidikan,” kata Wiku.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat