Pasien mengakses nomor antrean secara daring melalui aplikasi gawai Mobile JKN di Klinik Mutiara Medika Rangkasbitung di Lebak, Banten, Senin (10/8/2020). | Muhammad Bagus Khoirunas/ANTARA FOTO
07 Jun 2021, 03:40 WIB

Investigasi BPJS Kesehatan Butuh Enam Bulan

Pencurian data yang masih terjadi di Indonesia berpengaruh pada minat investor.

JAKARTA--Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto mengaku investigasi dugaan bocornya data pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih dilakukan. Investigasi ini dilakukan bersama dengan Bareskrim dan juga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Digital forensik butuh waktu enam bulan, ini dikerjakan Bareskrim, BSSN, Kominfo, BPJS," ujar Yuri saat dihubungi Republika, Ahad (6/6).

Kendati demikian, Yuri memastikan upaya pengamanan data para peserta BPJS Kesehatan telah dilakukan. Langkah penguatan sistem keamanan data pun akan terus berlangsung. "Untuk pengaman data sudah dan terus berlangsung," tambah dia.

Meskipun penyelidikan dugaan kebocoran data masih belum selesai dilakukan, Yuri mengatakan layanan BPJS akan terus berjalan dan tak terpengaruh oleh masalah saat ini. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan mengatakan, digital forensik penyelidikan masalah ini masih berjalan dan membutuhkan waktu penelusuran sekitar enam bulan.

Terkait

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri mengatakan dugaan sementara terkait data BPJS Kesehatan yang dijual di situs Raid Forums karena kebocoran. Ia memastikan saat ini proses penyidikan terhadap kasus dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan itu masih terus berjalan.

"Kita belum dapat memastikan ini masih diperiksa terus oleh penyidik tentang hal tersebut tapi diduga keras terjadi kebocoran data peserta BPJS Kesehatan," ujar Rusdi.

Menurut Rusdi, saat ini Bareskrim Polri masih menyelidiki dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari BPJS Kesehatan. Termasuk melakukan pemeriksaan terhadap lima vendor yang menyediakan alat dan sistem penyimpanan data BPJS Kesehatan. Kemudian juga pihaknya mendalami modus kebocoran data ini.

"Kalau kebocoran bagaimana dengan modusnya. Bagaimana pelaku membocorkan segala macam masih diteliti oleh penyidik," tegasnya.

Rusdi menyebutkan, lima vendor yang diperiksa Rabu lalu, merupakan pihak swasta yang menyediakan teknologi informasi, perangkat keras maupun perangkat lunak yang ada di BPJS. Sebelumnya, Polri telah meminta keterangan empat orang saksi, yakni dua orang dari BPJS Kesehatan dan dua orang dari BSSN.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha menyatakan pencurian data yang masih terjadi di Indonesia berpengaruh pada minat investor. Hingga saat ini pemerintah dan DPR juga belum terlihat serius menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

"Kalaupun sudah selesai, perlu membaca secara cermat apakah isinya cukup kuat untuk melindungi masyarakat atau malah sebaliknya," kata Pratama Persadha, Ahad (6/6).

Menurut Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC ini, tanpa undang-undang tersebut semua pengendali data pribadi (penyedia platform) tidak ada petunjuk sejauh mana pengamanan harus dilakukan dan standar macam apa yang harus mereka gunakan. Oleh karena itu, kata Pratama, pembahasan TUU PDP termasuk salah satu yang wajib dikebut penyelesaiannya hingga menjadi undang-undang.

"Dengan kondisi saat ini, perlindungan pada data pribadi masyarakat di Tanah Air sangat rendah," kata Pratama.

Situasi seperti ini, kata Pratama, sebenarnya tidak sehat, apalagi bila pemerintah menginginkan banyak investor masuk. Masalahnya, mereka akan melihat bagaimana perlindungan negara pada data penduduknya. 

Sumber : Antara


×