JENEWA — Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Michelle Bachelet mengatakan, serangan Israel ke Jalur Gaza bisa saja dikategorikan sebagai kejahatan perang. Predikat demikian dapat muncul jika ditemukan serangan terbukti tak proporsional.

Bachelet menyampaikan itu saat membuka sesi khusus membahas nasib warga Palestina dalam serangan yang dilancarkan Israel pada 10-21 Mei 2021 lalu. Sesi khusus tersebut bakal menindaklanjuti proposal negara-negara Muslim terkait dugaan kejahatan perang oleh Israel.

Menurut Bachelet, serangan ke wilayah permukiman padat di Gaza sudah diperkirakan menimbulkan kematian dan terlukanya warga sipil. Serangan selama 11 hari tersebut, kata Bachelet, menimbulkan pertanyaan serius soal ketaatan Israel terhadap proporsionalitas dampak kepada warga sipil.

"Serangan itu bisa jadi termasuk kejahatan perang," kata Bachelet saat membuka sesi sidang Dewan HAM PBB tentang Palestina di Jenewa, Swiss, Kamis (27/5).

Dalam pidatonya, Bachelet juga menyinggung roket yang ditembakkan Hamas dari Gaza ke wilayah sipil di Israel. Serangan itu, dia menyebut, tak membedakan sasaran militer dan sipil serta berpotensi melanggar hukum internasional. “Bagaimanapun, aksi dari satu pihak tak menghapuskan kewajiban bagi pihak lain untuk menaati hukum internasional," ujarnya.

Pada akhirnya, menurut Bachelet, akar dari kekerasan harus disorot. Jika tidak, hanya menunggu waktu hingga serangan selanjutnya terjadi lagi. 

Sesi khusus di Dewan HAM PBB akan menampilkan sejumlah pihak yang akan bersaksi soal kejadian di Israel dan Palestina. Salah satu yang dihadirkan adalah jurnalis perempuan dari wilayah Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. Pengusiran warga Palestina oleh Israel di wilayah itu pada akhir Ramadhan lalu adalah titik mula eskalasi kekerasan terkini. 

Dalam sidang tersebut, Dewan HAM PBB bakal membahas rancangan resolusi yang diajukan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lewat Pakistan. Dalam draf resolusi itu, OKI menyerukan Dewan HAM PBB segera membentuk komisi penyelidikan internasional independen di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, dan di Israel. 

Para penyelidik harus mengusut semua dugaan pelanggaran hukum internasional terkait ketegangan yang memicu aksi kekerasan terbaru. Draf resolusi juga menyerukan tim penyelidik menyingkap akar penyebab ketegangan yang berulang di wilayah Palestina, termasuk diskriminasi sistematis serta penindasan berdasarkan identitas kelompok. 

Warga melintasi bangunan yang dibombardir militer Israel di Gaza, Selasa (25/5/2021).  - (AP/John Minchillo)

SHARE    

Investigasi diminta fokus membangun fakta dan materi lain yang dapat digunakan dalam proses hukum. Selain itu, mereka meminta para tokoh atau figur yang terlibat dimintai pertanggungjawaban.

"Impunitas sistemis dan lama untuk pelanggaran hukum internasional telah menggagalkan keadilan, menciptakan krisis perlindungan, dan merusak semua upaya untuk mencapai solusi yang adil dan damai," demikian bunyi salah satu kalimat draf resolusi yang diajukan OKI ke Dewan HAM PBB. 

Jika resolusi lolos, hal itu bakal membuat Dewan HAM PBB membentuk komisi penyelidikan terbuka pertama di wilayah Israel-Palestina. Sebelumnya Dewan HAM PBB telah memerintahkan delapan penyelidikan atas pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Palestina. Namun, jika draf resolusi OKI lolos, itu akan menjadi yang pertama dengan mandat memeriksa akar penyebab dalam konflik berkepanjangan Israel-Palestina. 

Rancangan resolusi yang dipresentasikan OKI akan diperdebatkan selama sesi satu hari Dewan HAM PBB yang berfokus pada lonjakan kekerasan mematikan antara Israel dan Palestina. Sidang digelar di markas Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Kamis (27/5), sekitar pukul 08.00 waktu setempat.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki dan Duta Besar Israel untuk PBB di Jenewa Meirav Elion Shahar akan berpidato dalam sesi sidang. Pada Rabu (26/5) lalu, Shahar menyerang draf resolusi yang dipresentasikan OKI perihal pertempuran terbaru di Gaza.

“Satu-satunya tujuan mereka adalah menyalahkan Israel, menutupi kejahatan yang dilakukan Hamas, dan agar otoritas Palestina tidak mengambil tanggung jawabnya terhadap penduduknya sendiri,” kata Shahar.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada koran Palestina Al-Ayyam bahwa Washington menentang pengusiran keluarga Palestina di Sheikh Jarrah. Hal ini merupakan salah satu kritik paling keras AS terhadap Israel sejak Presiden Joe Biden mulai menjabat.

Pengusiran itu berlandaskan hukum Israel yang berlaku sejak 1970. Di dalamnya mengatur etnis Yahudi dapat mengeklaim tanah yang mereka miliki sebelum 1948 di Yerusalem Timur. Tak ada hak serupa untuk warga keturunan Arab. Aturan parlemen Israel juga melarang warga Arab dan Palestina mengeklaim tanah mereka. 

Menurut Blinken, AS sangat risau dengan pengusiran itu. Menurut dia, tindakan Israel termasuk pendirian permukiman ilegal dan penghancuran rumah-rumah warga Palestina membuat solusi dua negara sukar tercapai. Meski di pihak sebaliknya, Blinken menyatakan bahwa provokasi Hamas juga membuat solusi itu sukar tercapai.

Antony Blinken telah melakukan kunjungan ke Palestina, Israel, Mesir, dan Yordania sejak gencatan senjata dinyatakan Israel dan Hamas. Pemerintah AS tengah mencari solusi permanen untuk persoalan Israel-Palestina.

Dalam kunjungan itu, ia juga menyatakan rencana AS kembali membuka konsulat di Yerusalem untuk memulihkan hubungan dengan Palestina. Konsulat tersebut akan terpisah dari Kedubes AS untuk Israel yang juga berdiri di Yerusalem.

Pada Selasa (25/5), Blinken berjanji bahwa AS akan memberikan bantuan untuk membangun kembali Jalur Gaza, termasuk memberikan 5,5 juta dolar AS dalam bantuan bencana dan hampir 33 juta dolar AS untuk badan bantuan Palestina PBB yang berbasis di sana.

Hamas Sambut Bantuan Internasional

Kelompok Hamas menyambut aliran dana bantuan internasional untuk pembangunan kembali Jalur Gaza. Mereka menyatakan tidak akan mengambil sepeser pun uang tersebut.

"Saya menegaskan komitmen kami untuk tidak mengambil satu sen pun yang dimaksudkan untuk rekonstruksi dan upaya kemanusiaan. Kami tidak pernah mengambil satu sen pun di masa lalu,” kata kepala sayap politik Hamas di Gaza Yahya Sinwar, Rabu (26/5), dikutip laman Aljazirah.

Dia menjanjikan dana bantuan internasional itu bakal didistribusikan secara transparan dan tidak memihak. Pernyataan Sinwar muncul sehari setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan, AS akan mengucurkan dana bantuan untuk proses pembangunan kembali di Gaza. Namun, Blinken menyebut dana itu tak boleh menguntungkan Hamas.

Sinwar menilai, pernyataan Blinken bertujuan memperlebar kesenjangan antara Hamas dan Otoritas Palestina. Namun, komentar Blinken tidak akan berpengaruh pada hubungan faksi-faksi Palestina. “Kami tidak akan pernah jatuh karena trik ini dan menyerang satu sama lain,” ujar Sinwar.

Pekerja membongkar bantuan untuk warga Gaza dari Mesir di perbatasan Rafah, Ahad (23/5/2021). - (EPA/MOHAMMED SABER)

SHARE    

Selain AS, Inggris melalui Menteri Luar Negeri  Dominic Raab pada Rabu lalu mengumumkan akan menyalurkan dana bantuan 4,5 juta dolar AS. Dana tersebut bakal diberikan kepada Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Uni Eropa juga bakal meningkatkan bantuan kemanusiaannya ke Palestina sebesar delapan juta euro, setelah gencatan senjata Hamas dan Israel. “Bantuan kemanusiaan sangat penting untuk meringankan penderitaan banyak korban yang tidak bersalah,” ujar Komisaris Uni Eropa untuk Manajemen Krisis Janez Lenarcic, dilansir Anadolu Agency, Rabu (26/5).

Lenarcic mengatakan, Uni Eropa sangat prihatin atas kematian anak-anak di Gaza dalam serangan udara Israel. Kematian tersebut termasuk 11 anak di Gaza yang mendapat manfaat dari program perawatan trauma yang didukung Uni Eropa.

"Uni Eropa berkeras menghormati hukum humaniter internasional dan tidak dapat menerima bahwa warga sipil terusir secara paksa atau bahwa rumah dan sekolah mereka dihancurkan,” ujar Lenarcic.

Gencatan senjata Israel dan Hamas disepakati pada 21 Mei setelah pertempuran selama 11 hari. Baik Hamas dan Israel sama-sama mengeklaim kemenangan. Setidaknya 284 warga Gaza, 66 di antaranya anak-anak, dilaporkan gugur akibat agresi militer Zionis Israel. Sementara Israel mencatatkan setidaknya 12 korban jiwa akibat serangan roket Hamas.

Pertempuran antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza tak terlepas dari meningkatnya ketegangan di Yerusalem Timur. Sejak awal bulan ini, warga Palestina di Yerusalem Timur menggelar demonstrasi menentang rencana Israel menggusur sejumlah keluarga Palestina yang tinggal di lingkungan Sheikh Jarrah. Namun aksi itu direspons represif oleh aparat keamanan Israel.

Situasi memburuk saat aparat keamanan Israel menggeruduk Masjid al-Aqsa dan menyerang jamaah di dalamnya. Hamas sempat memperingatkan dan memberi tenggat waktu agar Israel segera menarik aparat keamanannya dari kompleks al-Aqsa.

Namun peringatan itu diabaikan. Hamas kemudian meluncurkan serangan roket ke wilayah Israel. Aksi itu direspons Israel dengan melancarkan agresi bertubi-tubi ke Gaza. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat