BOGOR -- Kementerian Perhubungan sedang mengembangkan program pembelian layanan angkutan perkotaan atau buy the service (BTS) di Jabodetabek. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Bogor, Rudi Mashudi, mengatakan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub berencana memberikan BTS kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Dia mengatakan, bantuan berbentuk bus tersebut nantinya beroperasi di wilayah Kota Bogor dan perbatasan Kota Bogor. "Jadi, BTS itu bantuan dari BPTJ yang diharapkan bisa dikelola oleh Pemkot Bogor. Ini juga untuk membantu proses konektivitas antara Bogor dan pengurangan kepadatan di Puncak salah satunya," kata Rudi di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/4).

Saat ini, Pemkot Bogor terus berkomunikasi dengan DPRD Kota Bogor untuk mendapatkan persetujuan menerima hibah BTS. Jika legislatif sudah setuju, pihaknya bisa menggunakan BTS untuk angkutan perbatasan. "Pemerintah pusat sudah secara penuh mendukung," ujar Rudi.

Kepala BPTJ Kemenhub Polana Banguningsih Pramesti mengatakan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pemerintah daerah (pemda) untuk mendapatkan bantuan BTS. Sebab, pemberian hibah itu juga terkait program pemerintah pusat dalam membantu pemda mengurangi kemacetan di wilayahnya.

Secara teknis, kata dia, pemda perlu menyediakan fasilitas halte. Polana menyebut, halte dapat berupa bus stop, halte existing, atau membuat halte portabel. Kemudian, pemda juga wajib melakukan konversi angkutan kota (angkot), yang rutenya nanti dilayani BTS.

"Karena tujuannya mengurangi kemacetan, diharapkan menyiapkan mekanisme konversi. Misalnya, tiga (angkot) menjadi satu (BTS)," ujarnya.

Polana mengatakan, BPTJ membutuhkan bantuan pemda menggencarkan sosialisasi agar masyarakat menjadikan BTS sebagai pilihan ketika bepergian. "Terakhir, diharapkan dari pemerintah daerah membuat kebijakan priortias dimana intinya memperioritaskan angkutan umum lebih baik daripada angkutan pribadi," tuturnya.

Selain persiapan teknis, menurut Polana, pemda juga diminta menyelesaikan masalah administrasi. Di antaranya, membuat masterplan transportasi dan menjamin dukungan dari DPRD agar menyetujui program BTS berjalan di daerahnya.

Terakhir, kata dia, pemda harus membuat surat pernyataan kesanggupan, kesiapan dokumen perencanaan lanjutan di bidang angkutan perkotaan, fasilitas pendukung, dan anggaran. Dia ingin sistem transportasi di Jakarta yang sukses dengan bus Transjakarta bisa diterapkan di daerah lainnya. "Diharapkan ke depan ada lembaga yang mengelola seperti Transjakarta, angkutan umum dengan BTS," katanya.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menganggap, BTS merupakan program yang memiliki dampak yang dahsyat. Hal itu lantaran penerima bantuan bus wajib menerapkan skema konversi angkot. Dengan keterbatasan APBD, kata dia, Pemkot Bogor jelas terbantu adanya bantuan armada transportasi publik.

"Kita melakukan pengadaan bus mungkin mampu, secara terbatas dan bertahap. Tapi operasionalnya ini. Kita juga sudah mengidentifimasi beberapa koridor yang 'gemuk', 'seksi', dan 'basah' yang bisa diprioritaskan kepada BTS," kata Bima.

 

Kita melakukan pengadaan bus mungkin mampu, secara terbatas dan bertahap. Tapi operasionalnya ini.

 

 

SHARE    

Menanggapi syarat yang ditetapkan BPTJ, Bima mengeklaim, Pemkot Bogor dalam beberapa tahun terakhir, melakukan langkah signifikan untuk menata angkutan umum. Mulai, pembatasan izin baru, rerouting, dan cikal bakal penataan manajemen. Selain itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor juga memiliki program konversi angkot 3 banding 1 dan 3 banding 2, yang secara bertahap bisa mengurangi jumlah angkot lebih 3.000 unit.

Bima juga menyinggung, Pemkot Bogor sudah memiliki Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) yang nanti bisa mengurus operasional BTS. "Target kami memang pada tahun 2024 jumlah angkot di pusat kota sudah sangat berkurang. Kalau bisa, berkurang total bagus bisa jadi feeder semua," kata Bima.

Kepala Dishub Kota Bogor Eko Prabowo mengatakan, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan DPRD Kota Bogor. Pertemuan dengan legislatif juga sudah dilakukan untuk menindaklanjuti rencana Pemkot Bogor menerima bantuan BTS. "Kita sudah sounding ke dewan, memang harus ada pernyataan persetujuan BTS di Bogor," kata Eko.

Dia mengatakan, jika proposal Pemkot Bogor diterima maka BPTJ bakal memberikan dana bantuan operasional BTS. Nantinya, anggaran itu juga sekaligus untuk menyehatkan keuangan PDTJ yang saat ini sedang terpuruk. Eko mengaku, total bantuan untuk mengoperasikan BTS seharusnya mencapai Rp 100 miliar lebih. Namun, karena ada refocusing anggaran untuk Covid-19 membuat pemda mendapat bantuan sekitar Rp 52 miliar.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat