Petani menjemur gabah hasil panen di Aceh Besar, Aceh, Senin (29/3/2021). | ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
22 Apr 2021, 03:55 WIB

Presiden Tegaskan Tutup Keran Impor Beras

Jokowi yakin Indonesia bisa terus menutup keran impor beras hingga akhir tahun.

INDRAMAYU – Presiden Joko Widodo kembali menekankan pemerintah tidak akan melakukan impor beras. Bahkan, Jokowi yakin Indonesia bisa terus menutup keran impor beras hingga akhir tahun. Pemerintah pun berjanji menyerap gabah petani tanpa pengecualian.

Pernyataan mengenai tidak adanya impor beras disampaikan Jokowi saat berdialog dengan para petani di Desa Wanasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/4). Menurut Jokowi, rencana impor beras yang sempat muncul beberapa waktu lalu didasarkan pada kalkulasi karena banyak lahan pertanian yang terkena banjir dan dampak pandemi Covid-19.

Kehawatiran bahwa akan ada kekurangan pasokan memaksa pemerintah membuat langkah antisipasi dengan meneken kerja sama rencana impor beras dengan sejumlah negara. "Kan kita enggak mau ambil risiko. Misalnya, ada panen gagal. Karena waktu itu di bulan Desember-Januari kan banjir di mana-mana. Termasuk di sini juga kan," kata Jokowi.

Namun seiring perkembangan situasi, termasuk kecukupan pasokan di lapangan dan mempertimbangkan prokontra yang muncul, Jokowi lantas memutuskan menyetop rencana impor beras. "Kemarin sudah kita putuskan bahwa sampai Juni tidak ada impor. Insya Allah nanti juga sampai akhir tahun. Kalau kita tahan produksinya bagus, berarti juga tidak akan impor," ujar Jokowi.

Terkait

Polemik mengenai impor beras memang sempat memanas pada Maret lalu. Pro dan kontra yang muncul pun membuat Presiden Jokowi bulan lalu mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Indonesia tidak akan mengimpor beras sampai Juni 2021. Jokowi juga memastikan beras petani tetap akan diserap Bulog. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun telah diperintahkan untuk menyiapkan anggaran penyerapan beras petani tersebut.

Dalam kunjungannya ke Desa Wanasari, Jokowi melihat hasil panen petani yang mencapai tujuh sampai delapan ton per hektare. Harga gabah di tingkat petani yang sebelumnya Rp 3.400 – Rp 3.500 per kg kini sudah naik menjadi Rp 4.200 per kg.

Saat berdialog dengan petani, ia juga menerima keluhan mengenai pupuk subsidi yang masih sulit dicari. Sedangkan pupuk nonsubsidi, meski banyak tersedia, tapi harganya mahal hingga Rp 600 ribu per kwintal.

Di hadapan Jokowi, petani menyatakan siap membeli pupuk nonsubsidi meski harganya mahal, asalkan harga padinya naik. Untuk saat ini, harga padi yang hanya Rp 420 ribu per kwintal dinilai tidak bisa mengimbangi harga pupuk yang Rp 600 ribu per kwintal. Mendengar keluhan ini, Jokowi mengaku akan menindaklanjutinya.

photo
Petani mengangkut gabah hasil panen di Samahani, Aceh Besar, Aceh, Senin (29/3/2021). Kementerian Pertanian menyebutkan produksi beras dalam negeri selama masa panen raya awal tahun 2021 berpeluang untuk ekspor mengingat permintaan dari negara lain cukup tinggi seperti ke Belanda, Amerika Serikat, Malaysia, Belgia, dan Bangladesh. - ( ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan komitmennya bersama Bulog, PT Pertani, dan Komando Strategi Penggilingan (Kostraling) untuk menyerap semua gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah, yaitu Rp 4.200 per kilogram.

Syahrul juga menyatakan akan menindak dengan keras jika ada pihak yang tak mau menyerap gabah petani karena alasan kadar air. "Sesuai arahan Presiden Jokowi kita akan serap gabah petani di sini tanpa terkecuali. Ada keluhan kadar air jangan sampai ini hanya alasan. Kalau ada yang seperti ini kita tindak," kata dia.

Selain serap gabah, SYL pun berkomitmen menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dan menindak tegas oknum-oknum yang mempermainkan pupuk bersubsidi. Penyaluran pupuk bersubsidi harus tepat waktu dan sesuai tata kelola yang dikendalikan oleh sistem.

"Bupati dan pak kepala dinas kalau ada yang bermain-main dengan pupuk langsung lakukan tindakan. Tidak boleh menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi," katanya.

Syahrul menambahkan, Kementan memprioritaskan penanganan panen yang baik, sehingga produksi padi yang dicapai dapat optimal atau tidak mengalami losses (kehilangan) yang besar. Menurut dia, Kementan juga segera menyalurkan bantuan mesin panen padi sehingga tidak terjadi penundaan panen dan gabah yang dihasilkan bernilai jual tinggi.

"Di sini panennya terlalu over tapi kadang-kadang tenaga kerjanya kurang, akhirnya panen tertunda berkendala. Karena itu kami siapkan combine harvester yang bagus. Kita juga salurkan bantuan pompa dan traktor. Minimal jumat minggu depan sudah sampai di sini," tuturnya.

Wakil Bupati Indramayu Lucki Hakim mengatakan, produksi padi yang berlimpah di Kabupaten Indramayu menjadikan daerahnya sebagai lumbung pangan nasional. Ia berharap Kabupaten Indramayu mendapat ‘karpet merah’ dalam hal pertanian.

Lucky memerinci, produksi padi Kabupaten Indramayu mencapai 1,7 juta ton per tahun. Sedangkan kebutuhan masyarakatnya hanya sekitar 250 ribu ton per tahun. "Artinya surplus," ujar Lucky saat ditemui di sela kunjungan kerja Presiden Jokowi.

photo
Foto udara seorang laki-laki menjemur gabah di Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Kamis (1/4/2021). Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat produksi padi NTB pada 2020 sebesar 1.317,19 ribu ton gabah kering giling (GKG) mengalami penurunan sebanyak 84,99 ribu ton atau 6,06 persen dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 1.402,18 ribu ton GKG. - (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

Dengan produksi padi yang surplus itu, lanjut Lucky, maka Kabupaten Indramayu menjadi penyuplai beras untuk seluruh Indonesia. Bahkan, dia memperkirakan, 40 persen kebutuhan beras Jabar juga terpenuhi dari Kabupaten Indramayu.

"Jadi Kabupaten Indramayu ini harus dianak-emaskan, harus dibedakan dari kabupaten lain dan mendapatkan ‘karpet merah’, untuk pertaniannya,’’ tukas Lucky.

Selain produksi padi yang berlimpah, Lucky menilai, daerahnya juga patut mendapat perhatian lebih karena jumlah petaninya banyak dan lahan sawahnya luas. Pada musim tanam rendeng tahun ini, luas hamparan se-Kabupaten Indramayu mencapai 133.141 hektare.

Menurut Lucky, ‘karpet merah’ yang diharapkan di antaranya berupa alokasi APBN yang cukup untuk keperluan pertanian di Indramayu. Kabupaten Indramayu juga harus mudah memperoleh akses irigasi dan jalan guna pengangkutan gabah dari pelosok desa.

"Kabupaten Indramayu juga mesti dapat bantuan yang lebih banyak, misalkan untuk traktor, akses pupuk yang mudah, gudang pupuk yang sangat besar dan penggilingan," kata Lucky. 


×