Warga memancing saat berlangsung bongkar muat peti kemas di New Priok Container Terminal One, Jakarta Utara, Jumat (9/4/2021). | SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO
21 Apr 2021, 03:45 WIB

Hibernasi Ekonomi

Jika diandaikan, hibernasi ekonomi seperti beruang kutub masuk ke musim dingin harus tidur, menghemat energi.

MUKHTAR PAKKANNA, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

Profesor Rabee Tourky dan Rohan Pitchford, ekonom terkemuka di Australian National University, pada Selasa, 23 Maret 2021 membuat blog menarik berjudul “How Do We Hibernate the Economy?”.

Dalam blognya, mereka menyarankan agar pemerintah dan bank di Australia pada masa pandemi Covid-19 ini, harus bekerja sama melakukan hibernasi ekonomi sebagai langkah konsolidasi penyehatan perbankan.

Bahkan, kalau bisa harus memaksa industri keuangan ditutup sementara. Empat hari setelah postingan blog itu dirilis, Perdana Menteri Australia Scott Morrison secara terbuka mulai menggunakan istilah hibernasi untuk melewati krisis akibat pandemi.

Terkait

Bahkan, saat di forum OECD, Morrison mengatakan, agar perekonomian Australia mampu bertahan untuk sekadar hidup. Apabila badai korona berlalu, perekonomian diharapkan bisa melaju kembali setelah hibernasi ekonomi.

 
Jadi diandaikan, hibernasi ekonomi seperti beruang kutub masuk ke musim dingin.
 
 

Jadi diandaikan, hibernasi ekonomi seperti beruang kutub masuk ke musim dingin harus tidur, menghemat energi, memperlambat detak jantung, konsolidasi kekuatan, dan menurunkan serendah mungkin panas tubuhnya supaya dia bisa bertahan hidup, tidak mati, sehingga bisa bangkit lagi setelah musim dingin berlalu.

Lantas, apa ekonomi Indonesia selama tiga kuartal berturut (II, III, dan IV 2020) yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, bisa diandaikan sebagai proses hibernasi ekonomi menuju pada identitas ekonomi Indonesia yang sesungguhnya?

Cahaya pemulihan

Secara agregat, ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2021 terlihat mulai memendar cahaya ke arah positif, kendati beberapa indikator ekonomi masih suram. Ini tentu langkah awal untuk melepaskan diri dari proses hibernasi.

Namun, untuk variabel daya beli masyarakat, hingga Maret 2021 terlihat cahayanya masih redup. Ihwal ini tecermin dari tren inflasi inti, yang masih melambat. BPS mencatat, terjadi inflasi 0,08 persen month on month (mom) pada Maret 2021.

 
Dari survei tersebut menunjukkan, Asia Pasifik adalah kawasan yang paling seksi.
 
 

Inflasi ini lebih rendah dibandingkan inflasi Februari 2021, yang sebesar 0,10 persen mom. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Maret) 2021 sebesar 0,44 persen. Ini artinya, daya beli belum beranjak naik.

Sementara itu, dari variabel investasi, mengutip Bloomberg (22/3), Credit Suisse Group AG melakukan survei kepada lebih dari 200 investor institusi dengan aset senilai 812 miliar dolar AS. Dari survei tersebut menunjukkan, Asia Pasifik adalah kawasan yang paling seksi.

Permintaan bersih di Asia Pasifik mencapai 55 persen. Tingkat minat tersebut jadi yang tertinggi lebih dari satu dekade. Indonesia yang berada dalam kawasan itu, terlihat ikut kecipratan. BKPM mencatat realisasi investasi triwulan IV 2020 sebesar Rp 214,7 triliun.

Realisasi tersebut bertumbuh 3,1 persen jika dibanding pada periode yang sama triwulan IV 2019, dengan angka investasi sebesar Rp 208,3 triliun.

Capaian investasi Rp 214,7 triliun terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 103,6 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 111,1 triliun. Ini artinya, terjadi pemulihan laju investasi.

 
Alhasil, bank mampu menekan biaya dana sepanjang 2020, sejalan dengan penurunan suku bunga acuan.
 
 

Selanjutnya, fungsi agregat variabel simpanan bank, tercatat total dana pihak ketiga (DPK) Himbara pada 2020 sebesar Rp 3.127,03 triliun pada 2020 atau tumbuh 11,92 persen secara yoy. Kenaikan DPK ditopang peningkatan dana murah (CASA) yang tumbuh dua digit.

Alhasil, bank mampu menekan biaya dana sepanjang 2020, sejalan dengan penurunan suku bunga acuan. Sementara itu, pada variabel pemerintah tercatat, Kementerian Keuangan mematok pagu anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 Rp 699,43 triliun, nyaris Rp 700 triliun.

Dalam waktu hampir dua pekan, pagu anggaran PEN digenjot 11,38 persen dari pagu per 9 Februari 2021 sebesar Rp 627,96 triliun. Anggaran itu juga melonjak Rp 295,4 triliun dari pagu PEN yang pertama kali disampaikan pemerintah awal 2021, yakni Rp 403,9 triliun.

Angka tersebut pun naik 20,63 persen dari realisasi anggaran PEN tahun lalu sebesar Rp 579,8 triliun. Pada fungsi variabel agregat ekspor (X) dan impor (M), tercatat oleh BPS, ekspor Indonesia pada Maret 2021 tercatat 18,35 miliar dolar AS, tumbuh 30,47 persen yoy.

Kenaikan tersebut didorong peningkatan ekspor yang tinggi, baik dari sektor pertanian, industri, maupun tambang. Sementara impor Indonesia pada Maret 2021, tercatat 16,79 miliar dolar AS atau tumbuh 25,73 persen yoy.

 
Realisasi ini didorong kenaikan impor barang konsumsi, barang penolong, ataupun barang modal. 
 
 

Realisasi ini didorong kenaikan impor barang konsumsi, barang penolong, ataupun barang modal. 

Kenaikan ekspor dan impor yang tinggi ini juga sejalan dengan beberapa indikator yang dirilis lembaga-lembaga, seperti indeks manufaktur Indonesia yang naik dan mencerminkan semakin ekspansifnya kinerja industri pengolahan. 

Industri pengolahan nonmigas menunjukkan peningkatan menuju pemulihan ekonomi pada kuartal pertama 2021.

Apa sesudah hibernasi?

Dengan tren variabel agregat seperti yang dijelaskan data di atas, bisakah itu disebut proses hibernasi ekonomi menuju ekonomi yang kuat dan terkonsolidasi?

Penulis kira belum karena sejatinya hibernasi ekonomi diarahkan pada konsolidasi penguatan struktur dan fundamental ekonomi pada masa pandemi.

Namun yang terjadi, kebijakan ekonomi banyak yang tidak mengarah pada penguatan dan afirmasi struktur bawah piramida ekonomi rakyat, penguatan produksi yang berbasis lokal, perbaikan jaringan distribusi yang adil.

 
Maka itu, harus menjadi keyakinan kolektif bahwa melalui nasionalisme ekonomi pada masa hibernasi ekonomi akan mampu menepis paradoks wajah ekonomi Indonesia.
 
 

Bahkan, pada aspek fundamental ekonomi, seperti penegakan keadilan dan pemerataan sesuai prinsip ekonomi Pancasila belum terlihat. Kebijakan lebih banyak bersifat eklektik, pragmatis, dan nirvisi selama masa pandemi.

Dalam hibernasi ekonomi, sejatinya yang perlu ditegakkan adalah konsolidasi nasionalisme ekonomi. Nasionalisme ekonomi memastikan negara tidak boleh menjadi pelayan bagi sekelompok oligarki elite ekonomi dan politik.

Justru pada masa pandemi, harus dipastikan bagaimana diskriminasi dan favoritisme ekonomi dienyahkan.

Maka itu, harus menjadi keyakinan kolektif bahwa melalui nasionalisme ekonomi pada masa hibernasi ekonomi akan mampu menepis paradoks wajah ekonomi Indonesia, yakni negeri yang terkenal kaya-raya, tetapi rakyatnya banyak melarat.

Ini artinya, dalam proses pemulihan ekonomi yang terjadi saat ini, ternyata proses hibernasi ekonomi belum mampu melahirkan wajah ekonomi yang menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


×