Seorang bocah mengantri jatah makanan buka puasa di Sanaa, Yaman, Kamis (15/4/2021). | EPA-EFE/YAHYA ARHAB
20 Apr 2021, 03:20 WIB

Saatnya Iran-Saudi Berdamai

Memang sebaiknya dua kekuatan besar di Teluk ini, Iran dan Saudi, berdamai.

SMITH ALHADAR, Penasihat Indonesian Society for Middle East Studies

Setelah kejatuhan monarki Iran pada 1979, hubungan Iran-Arab Saudi berfluktuasi. Berdirinya rezim mullah di Iran yang diikuti kebijakan ekspor revolusinya, membuat Riyadh  memandang Teheran sebagai ancaman.

Pecahnya perang delapan tahun Iran-Irak (1980-1988) di mana Saudi mendukung Irak untuk mencegah merambatnya revolusi ke negara-negara Arab, membuat hubungan kedua negara memburuk dengan cepat.

Hubungan dua negara terbesar di Teluk ini, membaik saat Iran dipimpin pemerintahan moderat Presiden Mohammad Khatami (1997-2005). Bahkan, Raja Abdullah dari Arab Saudi menghadiri konferensi OKI di Teheran dan mendukung Iran memimpin OKI.

Terkait

Setelah itu, keduanya tak pernah mesra karena Iran dipimpin pemerintahan garis keras Presiden Mahmoud Ahmadinejad. Pada pemerintahan Presiden Hassan Rouhani dari 2013 hingga kini, terjadi insiden yang berujung pemutusan hubungan diplomatik.

 
Sebelum itu, hubungan kedua negara sudah memburuk terkait perang saudara di Yaman sejak 2015. 
 
 

Insiden bermula dari hukuman mati yang dilakukan Saudi atas Syeikh Nimr al-Nimr, ulama senior Syiah di Saudi, pada 2016. Reaksi keras pemimpin spiritual Iran, Ayatullah Ali Khamenei, secara tak langsung mendorong demonstran di Teheran membakar Kedubes Saudi.

Sebelum itu, hubungan kedua negara sudah memburuk terkait perang saudara di Yaman sejak 2015. Iran mendukung pemberontak Syiah Houthi yang merampas kekuasaan Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi yang diakui PBB.

Merasa terancam milisi bersenjata itu di halaman belakangnya, Saudi memimpin koalisi Arab menghukum Houthi.

Di luar dugaan, perang berlangsung sampai kini dengan korban manusia baik yang tewas, mengungsi, dan kelaparan, serta kehancuran infrastruktur vital di negara Arab termiskin di Jazirah Arab itu, sangat besar sehingga memicu keprihatinan internasional.

Sejak beberapa tahun terakhir, Saudi berniat mundur dari Yaman asalkan tercapai kesepakatan dengan Iran lebih dulu. Pada 2017, Saudi menghubungi Irak untuk menjadi perantara bagi pembicaraan Saudi-Iran guna menyelesaikan masalah perang di Yaman.

 
Sejak beberapa tahun terakhir, Saudi berniat mundur dari Yaman asalkan tercapai kesepakatan dengan Iran lebih dulu. 
 
 

Iran menolak kecuali Saudi menghentikan kerja sama keamanannya dengan Israel. Tampaknya, Iran menginginkan Saudi disibukkan dengan perang di halaman belakangnya sehingga abai terhadap politik ekspansif dan agresif Iran di kawasan.

Hubungan buruk Iran-Saudi bereskalasi setelah Donald Trump memimpin Gedung Putih (2017-2021). Pada 2018, Trump mundur dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran, yang dianggap terlalu menguntungkan Iran.

Guna memaksa Iran merundingkan kembali JCPOA, Washington menjatuhkan aneka sanksi yang memukul telak ekonomi Iran. Riyadh mendukung kebijakan Trump karena tak percaya Teheran benar-benar membuang ambisi nuklirnya.

Alasan lain, Saudi ingin membatasi pemasukan Iran sehingga dapat mengekangnya dari petualangan di kawasan bulan sabit subur.

Lalu, tiba-tiba kita dikejutkan laporan The Financial Times (18/4), telah terjadi pertemuan putaran pertama antara pejabat Iran dan Saudi di Baghdad pada 9 April yang difasilitasi PM Irak Mustafa al-Khadhimi.

Salah satu yang dibicarakan, serangan Houthi atas sejumlah kota dan fasilitas pengolahan minyak Saudi. Delegasi Saudi dipimpin Kepala Intelijen Khalid bin Ali al-Humaidan.

 
Salah satu yang dibicarakan, serangan Houthi atas sejumlah kota dan fasilitas pengolahan minyak Saudi. Delegasi Saudi dipimpin Kepala Intelijen Khalid bin Ali al-Humaidan.
 
 

Paling tidak, ada empat faktor yang memungkinkan terjadinya pertemuan itu. Pertama, tahun lalu Teheran mengulurkan tangan persahabatan dengan negara-negara Arab, khususnya Saudi, tanpa syarat. Kebijakan ini untuk menurunkan tensi di Teluk.

Selain itu, untuk mengonter Israel yang tahun lalu menormalisasi hubungan dengan dua monarki Teluk: UEA dan Bahrain, selain Sudan dan Maroko. Bila negara-negara Arab Teluk menyambut kebijakan ini, Iran bisa tampil sebagai kekuatan hegemonik di kawasan.

Apalagi, Presiden AS Joe Biden berniat menarik sebagian pasukan AS dari Teluk.

Kedua, Biden berhasrat kembali ke JCPOA. Pembicaraan sudah berlangsung beberapa kali di Wina, Austria antara Iran dengan Rusia, Cina, Inggris, Prancis, dan Jerman. Meski tak ikut pembicaraan langsung, AS mengirim utusan untuk memantau negosiasi itu.

Sasaran yang ingin dicapai Biden, menurunkan tensi di Timur Tengah. Serangan drone AS yang menewaskan Qassem Soleimani, komandan pasukan Quds Iran di Irak awal tahun lalu menyebabkan pasukan AS di Irak terus dalam bahaya.

 
Memang sebaiknya dua kekuatan besar di Teluk ini berdamai sehingga perang Yaman dapat dicarikan solusinya. 
 
 

Sebab, sejak itu Iran dan milisi Irak bentukan Iran, seperti Hashid al-Shaabi, berulang kali menembakkan roket ke pangkalan militer AS di Irak. AS pun butuh Iran dalam menuntaskan masalah di Afganistan. Ada kelompok Syiah di sana, selain kedekatan Iran dengan Taliban.

Ketiga, Biden menyatakan tak lagi mendukung perang Yaman dan menghentikan bantuan teknis, intelijen, dan pasokan senjata ofensif ke Saudi. Perubahan ini menurunkan kemampuan perang Saudi.

Pembicaraan antara pejabat Iran dan Saudi di Irak itu memang baru awal. Namun, besar kemungkinan dicapai persetujuan dalam waktu dekat karena situasinya sudah matang bagi keduanya.

Memang sebaiknya dua kekuatan besar di Teluk ini berdamai sehingga perang Yaman dapat dicarikan solusinya. Pada gilirannya, stabilitas dan keamanan Timur Tengah dapat dipelihara. 


×