JAKARTA -- Wacana koalisi partai Islam yang digulirkan oleh PPP dan PKS disambut positif oleh sejumlah partai politik yang berbasis dan berasaskan Islam. Bagaimana dampaknya? 

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, mengatakan gagasan koalisi partai Islam potensial memberi pengaruh dalam politik hukum Islam khususnya di DPR. "Koalisi partai Islam yang basisnya pada nilai atau value keislaman maka akan memberi dampak pada kebijakan politik hukum Islam di Indonesia," ujar Tholabi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/4). 

Menurut dia, tanpa ikatan koalisi antarpartai Islam, dalam kenyataannya kerjasama politik dalam pembentukan kebijakan publik yang bernuansa norma hukum Islam secara alamiah terbentuk. "Seperti saat menanggapi lampiran PP No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang isinya terkait dengan investasi minuman keras, fraksi-fraksi Islam secara kompak menolak, padahal tidak ada ikatan kerjasama politik," urai Tholabi. 

Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia melanjutkan secara teoretis jika kerjasama politik terajut maka akan memudahkan dalam penyusunan kebijakan hukum yang bernuanasa Islam melalui DPR. "Teorinya, jika kerjasama politik antarpartai Islam terajut maka akan memberi dampak signifikan dalam penyusunan legislasi yang dilandasi spirit Islam atau hukum Islam," sebut Tholabi. 

Sejumlah rancangan undang-undang (RUU) dilandasi spirit Islam dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021 seperti RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Perlindungan Tokoh Agama, dan Simbol Agama secara teoritis akan mudah dibahas dan disahkan. "Namun kembali pada kreativitas dan komunikasi politik fraksi Islam di DPR," ujar Tholabi.

Bagian lain, Tholabi mengingatkan kerjasama politik yang diikat oleh ikatan keislaman harus tetap mengusung isu universal, sebagaimana tertuang dalam tujuan adanya syariat atau maqashid al-syariah. "Islam itu mendorong keadilan atau 'adalah, persamaan atau al-musawah, kebebasan atau al-hurriyah, dan kemanusiaan. Prinsip universal ini harus tetap menjadi pedoman. Dengan demikian, tidak mesti kerjasama pada RUU yang bernuansa Islam saja, tapi semua produk UU harus dilandasi nilai keislaman yang universal itu," ingat Tholabi.

Ahmad Tholabi Kharlie - (Dokpri)

SHARE    

PKB dan parpol lain

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyambut baik wacana hadirnya poros Islam untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Lewat poros tersebut, diharapkan hadir program-program untuk umat Islam di Indonesia.

"Kami menyambut baik wacana itu untuk membangun poros kekuatan demokrasi dengan menawarkan ide program keumatan yang segar," ujar Jazilul.

PKB, kata Jazilul, terbuka jika koalisi partai berbasis Islam benar-benar terealisasi untuk Pemilu 2024. Dia berharap hal tersebut tak sekadar menjadi wacana. "Kami terbuka kemungkinan untuk bergabung bila wacana ini digagas dengan serius dan memiliki arah yang jelas bagi perbaikan masa depan Indonesia," ujar Jazilul.

Sebelumnya, jajaran pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambangi markas Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (14/4). Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi menuturkan, salah satu yang ada dalam pembahasan antara kedua elite partai adalah kesamaan sebagai partai Islam. 

Aboe mengatakan, pihaknya menyambut siapa pun partai yang ingin bergabung dalam perjuangan rahmatan lil 'alamin. Dia mengakui, perjalanan koalisi menuju 2024 masih sangat panjang. 

Namun, PKS menegaskan terbuka kepada partai mana pun yang bisa diajak kerja sama. “Penjajakan ini masih ada 2,5 tahun atau tiga tahun, sangat memungkinkan (poros Islam),” tutur Aboe di DPP PKS, Jakarta. 

Poros Islam untuk Pemilu 2024 bukan tak mungkin akan terbentuk nantinya. Asalkan masing-masing partai politik mengesampingkan ego sektoralnya dan mementingkan suara kaum Muslim.

Poros Islam harus punya semangat bersatu atas nama politik dan logika. Tanpa itu, semua poros Islam hanya sebatas wacana dan tidak akan nyata.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat