Pengunjuk rasa antikudeta militer berbaris membawa gambar rekan-rekan mereka yang gugur ditembak aparat keamanan di dai Yangon, Myanmar, Senin (5/4). | AP/AP
08 Apr 2021, 03:30 WIB

Jenderal Myanmar Ancam Perpanjang Darurat

Potensi perang saudara semakin nyata di Myanmar.

NAYPYITAW – Seorang jenderal Myanmar mengatakan, status darurat mungkin diperpanjang menjadi dua tahun. Sementara kelompok advokasi, Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), mengatakan, sekitar 570 orang termasuk puluhan anak-anak telah ditembak mati oleh personel keamanan sejak kudeta 1 Februari.

“Dalam setahun kami mencoba melakukan stabilisasi negeri ini, tapi jika tidak bisa maka kami akan memperpanjang enam bulan lagi. Setelah itu, ditambah enam bulan lagi, namun hanya itu,” ujar Brigjen Zaw Min Tun saat diwawancara wartawan Southeast Asia Globe, 4 April lalu.

“Jadi maksimal dua tahun dan setelah itu, kami akan mengundang para pelaku internasional untuk memantau pemilu yang bebas dan adil,” ujarnya menambahkan.

Hingga berita ini ditulis, wartawan dari luar Myanmar dihalangi untuk masuk. Namun, tanpa diduga, militer Myanmar mengundang wartawan Southeast Asia Globe yang meliput atas nama Aljazirah, bersama CNN. Kedua wartawan diajak mengikuti lawatan sepekan dan berakhir Selasa (6/4).

Terkait

Sang sumber, Zaw Min Tun, tetap mempertahankan klaimnya bahwa tindakan militer sudah benar. Namun, ia menolak menyebutkan kerangka waktu pemulihan pemerintahan sipil.

Sejak kudeta dilancarkan militer pada 1 Februari lalu, ribuan warga Myanmar nyaris tak henti turun ke jalan melakukan unjuk rasa. Mereka menuntut para pemimpin sipil yang ditangkap seperti Penasihat Negara Aung SAn Suu Kyi dibebaskan. Mereka juga menuntut dijalankannya hasil pemilu November 2020 lalu yang memenangkan unsur-unsur sipil atas militer.

Hingga Senin (5/4) Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP) mencatat sebanyak 570 orang, baik yang ikut berunjuk rasa maupun berdiri di tepian, tewas dibunuh pasukan militer. Dari jumlah itu, setidaknya 47 masih anak-anak.

The Irrawady melaporkan bahwa pada Selasa (6/4), tiga pria ditembak mati saat mengikuti aksi menolak kudeta di Pinlebu, Sagaing. Seorang gadis berusia 12 tahun juga tertembak meski tak ikut unjuk rasa.

Pada Rabu (7/4), media tersebut juga melaporkan bahwa 11 pengunjuk rasa meninggal setelah aparat keamanan melepaskan tembakan ke arah blokade jalan yang dipasang warga penolak kudeta di Kale, Sagaing.

Junta militer Myanmar juga membidik kalangan selebritas, termasuk musisi dan pemengaruh, yang menyuarakan dukungan terhadap aksi demonstrasi menentang kudeta. Nama mereka yang dicari diterbitkan di surat kabar pemerintah, Global New Light of Myanmar, Senin (5/4). Setidaknya terdapat 20 figur yang diincar militer Myanmar. Foto, kota asal, dan halaman Facebook mereka dipampang di halaman Global New Light of Myanmar.

Perang saudara

Jenderal Yawd Serk memandang suram masa depan Myanmar di tengah kudeta militer saat ini. Menurutnya perang saudara yang semakin dalam bakal terjadi di negara Asia Tenggara itu.

"Dunia telah berubah. Saya melihat orang-orang di kota tidak akan menyerah. Dan saya melihat (pemimpin kudeta) Min Aung Hlaing tidak akan menyerah. Saya pikir ada kemungkinan perang saudara akan terjadi," ujar Jenderal Yawd Serk dari basis administratifnya di Provinsi Chiang Mai dikutip laman CNN, Rabu (7/4).

Yawd Serk adalah ahli dalam menghadapi penguasa militer. Dia adalah ketua dari organisasi politik etnis minoritas Dewan Pemulihan Negara Bagian Shan (RCSS) dan pendiri sayap bersenjatanya, Tentara Negara Bagian Shan (SSA). Ia mengontrol sebagian besar wilayah di timur Myanmar.

Kelompok ini adalah salah satu dari lebih dari puluhan grup etnis bersenjata yang telah berperang melawan militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw dan satu sama lain di perbatasan negara untuk mendapatkan hak dan otonomi lebih besar selama 70 tahun.

Sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari, banyak dari kelompok pemberontak ini termasuk RCSS telah menyatakan dukungan untuk protes nasional tanpa kekerasan terhadap pemerintahan junta.

photo
Pengunjuk rasa antikudeta militer membentuk barisan sembari membawa senapan angin rumahan dalam aksi unjuk rasa di Yangon, Sabtu (3/4/2021). - (AP/AP)

Mereka juga mengutuk kebrutalan tanpa pandang bulu dan penggunaan kekuatan mematikan yang dilakukan kepada warga sipil Myanmar oleh tentara dan polisi yang dikendalikan junta.

Ketika pasukan keamanan melanjutkan aksi mematikan, ada tanda-tanda bahwa Myanmar mencapai titik balik saat kelompok pemberontak mulai terlibat dalam konflik baru.

Seorang pemimpin senior pemberontak dan beberapa pengunjuk rasa yang tidak diidentifikasi CNN karena alasan keamanan mengatakan, sejumlah kecil, tetapi semakin banyak aktivis prodemokrasi sedang menuju ke hutan. Di sana mereka menerima pelatihan tempur dari milisi etnis. Ada juga seruan yang meningkat dari pusat-pusat kota agar kelompok pemberontak etnis berbuat lebih banyak untuk melindungi orang-orang dari kekerasan militer.

Sebuah kelompok protes yang dibentuk oleh beberapa dari sekian banyak etnis minoritas di negara itu baru-baru ini meminta 16 organisasi etnis bersenjata untuk segera melindungi kehidupan rakyat. Pada Selasa lalu, tiga kelompok pemberontak di utara negara itu, yang menyebut diri mereka Aliansi Tiga Persaudaraan membuka suara.

"Jika militer Myanmar tidak berhenti membunuh warga sipil, kami akan bergabung dengan revolusi musim semi dengan semua etnis untuk aksi pertahanan diri," kata mereka. "Jika militer terus menembak dan membunuh orang, itu berarti junta telah mengubah diri mereka menjadi teroris," kata Yawd Serk.

"Kami tidak akan hanya duduk diam, kami akan menemukan segala cara untuk melindungi rakyat," ujarnya menambahkan.

photo
Pengunjuk rasa antikudeta militer berbaris membawa gambar korban penembakan aparat keamanan di dai Yangon, Myanmar, Senin (5/4). - (AP/AP)

Rusia bersuara

Dalam perkembangan terpisah, Rusia mengatakan, negara-negara Barat berisiko memicu perang saudara di Myanmar dengan menjatuhkan sanksi pada junta militer. “Faktanya, sanksi seperti itu berkontribusi untuk mengadu domba satu sama lain, dan pada akhirnya mendorong rakyat Myanmar menuju konflik sipil skala penuh,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia, dikutip oleh kantor berita Interfax.

Rusia adalah pemasok senjata utama ke Myanmar. Bulan lalu wakil menteri pertahanan Rusia telah bertemu dengan pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing di ibu kota, Naypyitaw. Pertemuan itu menuai kritik dari aktivis hak asasi yang menuduh Moskow melegitimasi junta.

Sebaliknya, Prancis justru sedang bersiap untuk menjatuhkan sanksi kolektif pada lini bisnis yang dikuasai militer Myanmar. Bulan lalu, Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah tokoh yang terkait dengan kudeta. 

"Kami akan menambahkan sanksi ekonomi di tingkat 27 (negara UE) terhadap entitas ekonomi yang terkait dengan tentara (Myanmar), sehingga (sanksi) dapat diterapkan dengan sangat cepat," kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian kepada anggota parlemen.

Sumber : Reuters


×