JAKARTA -- Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) menggusur 25 ruko di Jalan Prof DR Soepomo, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Selasa (30/3) pagi WIB. Penggusuran dalam rangka pemulihan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut sempat mendapat perlawanan dari warga.

Kepala Satpol PP Jaksel, Ujang Hermawan, mengatakan, penertiban dilakukan dengan mengerahkan 400 personel gabungan. Mereka terdiri atas 160 personel Satpol PP, 80 personel Polrestro Jaksel, 50 personel Kodim 0504/JS, dan 110 petugas dari berbagai instansi.

Camat Tebet, Dyan Airlangga, mengatakan, sejumlah pemilik ruko sempat melakukan perlawanan. Pada akhirnya, sambung dia, semua ruko berhasil ditertibkan. "Mereka protes sih wajar, tapi tidak sampai yang terlalu ekstrem. Bisa dikendalikan petugas," kata Dyan kepada wartawan, Selasa.

Dyan menuturkan, sebanyak 25 ruko di atas lahan seluas 837 meter persegi (m2) tersebut dibangun tanpa mengantongi izin dari Pemprov DKI. Lahan yang lokasinya persis di pinggir Saluran Kalibaru Barat itu memang merupakan aset Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jaksel. "Ada 25 ruko yang digunakan untuk berjualan seperti warteg dan photocopy. Ada juga yang tinggal di ruko itu," kata Dyan.

Dia menjelaskan, sebelum melakukan eksekusi, petugas sudah melakukan sosialisasi kepada para pemilik ruko di sana sejak awal Januari. Surat peringatan juga sudah diberikan sebanyak tiga kali. Dyan memastikan, tak ada ganti rugi diberikan kepada pemilik ruko karena mereka memang bukan pemilik lahan. Para pedagang yang tergusur hanya diberikan tempat berjualan sementara di Lokasi Binaan Kuliner Pasar Minggu dan Lokasi Binaan JS 04 Setiabudi.

"Intinya kita mengembalikan fungsi saluran agar volumenya bertambah sehingga kita mengurangi atau mengatasi genangan khususnya yang ada di wilayah Soepomo," ujar Dyan.

Penertiban pedagang ikan

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Provinsi Papua mengambil langkah tegas menertibkan pedagang di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi, Kota Jayapura. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Papua Carlos Matuan dalam keterangan melalui laman daerah yang dikutip di Jayapura mengatakan penertiban pedagang dilakukan DKP bersama Satpol PP dengan target menyasar para pedagang sayur yang berjualan di PPI Hamadi.

Pembongkaran lapak berjualan pedagang di areal PPI Hamadi berjalan lancar karena telah dilakukan pendekatan persuasif.Bahkan, sebagian besar pedagang sayur mayur secara mandiri telah membongkar lapak mereka dibantu personel Satpol PP Provinsi Papua.Carlos menyatakan penertiban dilakukan DKP Papua berdasarkan instruksi kepala daerah."Pemerintah Provinsi Papua berkeinginan mengembalikan fungsi PPI kepada yang semestinya," tegasnya.

Sudah seharusnya lokasi PPI Hamadi ini ditempati pedagang ikan. Namun, saat ini yang ada justru ditempati pedagang sayur dan lainnya.Carlos mengatakan penertiban yang dilakukan tersebut dilakukan secara persuasif. Sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang, sejak tiga bulan lalu.

"Intinya tidak ada unsur paksaan dalam penertiban ini. Mereka sendiri yang bongkar dan kita hanya datang menyaksikan proses penertiban bahkan membantu mereka," jelasnya.

Salah seorang pedagang, Hamzah mengaku pasrah ditertibkan lapak pedagang dari PPI Hamadi. Hamzah berharap pemerintah dapat menyiapkan tempat pengganti bagi pedagang untuk berjualan guna mencari kebutuhan hidup keluarganya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat