JAKARTA — Jabatan presiden tiga periode dinilai mengancam demokrasi Indonesia. Sebab langkah tersebut akan merusak regenerasi kepemimpinan yang sudah disepakati sejak era reformasi dua dekade silam. 

Karena itu, Anggota Komisi I DPD RI Abdul Rachman Thaha menolak rencana jabatan presiden diubah menjadi tiga periode. Bahkan dia menegaskan, gelombang penolakan akan membesar, karena mayoritas menginginkan penyegaran di tubuh kepemimpinan negeri ini.

“Terkait perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, 99,9 persen keyakinan saya bahwa 136 orang anggota DPD menolak amandemen UUD,” ujar Abdul Rachman Thaha dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (20/3).

Amandemen Undang Undang Dasar memang menjadi diskusi yang terus bergulir. Rencana amandeman adalah terkait pokok-pokok haluan negara  penataan kelembagaan MPR, dan penguatan kelembagaan DPD.

Kalau DPR memaksakan diri memasukkan jabatan presiden menjadi tiga periode dengan mengabaikan unsur DPD RI, maka ini berbahaya. “Semesta rakyat dapat menilai fatsoen politik wakil-wakil mereka di gedung kura-kura,” katanya.

Pihaknya akan bersikukuh pada sikap penolakan itu sampai akhir masa jabatan di DPD RI. “Jika saya mengetahui ada anggota DPD yang berpolitik transaksional dengan cara yang tidak etis terkait perubahan masa jabatan presiden, saya akan buka nama yang bersangkutan ke masyarakat,” tegasnya.

Dia meyakini isu masa jabatan presiden tiga periode hanya pancingan terhadap watak kenegarawanan Jokowi. Anggaplah bahwa pada isu lain, publik mempersoalkan sikap kenegarawanan Presiden. Tapi khusus pada wacana penambahan periode masa jabatan presiden, jika itu benar-benar menjadi kenyataan, maka akan menjadi realitas yang terlalu mahal bagi reputasi Presiden dan terlalu suram bagi catatan perjalanan negara-bangsa Indonesia.

Pernyataan Jokowi bukan jaminan

Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurutnya, dalam dunia politik pernyataan tidak bisa dijadikan jaminan. Sehingga bisa saja luarnya menolak tetapi diam-diam menyusun strategi untuk menjabat kembali.

"Dalam politik tidak bisa menjamin. Politik itu orientasinya kepentingan dan kekuasaan. Ya pernyataan pak Jokowi hanya biar tidak ada polemik saja. Jadi, masyarakat dibikin cooling down (adem) dahulu," katanya saat dihubungi Republika, Jumat (19/3).

Perjalanan Jokowi bisa dibaca dari saat dia menjadi wali kota Solo, setelah itu menjadi Gubernur di DKI Jakarta lalu jadi Presiden. Walaupun pernyataan dia tidak berminat tetapi sebenarnya dia memang sudah punya stretagi untuk mencapai jabatan tersebut.

"Dari hal tersebut bisa dibaca,  saat ini pak Jokowi bisa saja mengatakan menolak wacana tersebut. Namun, sikap itu dapat berubah dengan alasan masyarakat yang mendukung dan menghendaki," kata dia.

Perubahan masa jabatan presiden melalui amendemen UUD 1945 tidak akan terjadi. Sebab, wacana tersebut akan bertabrakan dengan kepentingan para partai politik.

"Untuk pemilu 2024 ini memiliki nuansa yang berbeda dengan pemilu 2019, dimana beberapa ketua umum (ketum) partai-partai politik sudah ada keinginan untuk mencalonkan diri. Kalau ketum tidak mencalonkan diri, ada calon yang sudah digadang-gadang, belum lagi dari kepala daerah di provinsi juga ingin mencalonkan," kata dia.

Ia yakin Pemilu 2024 akan terjadi pertarungan yang semakin sengit dan semarak. Sehingga mereka yang mencalonkan memiliki rencana jangka pendek dan panjang untuk kepentingannya sendiri.

"Ya pemilu 2024 akan semakin menantang ya. Banyak yang ingin mencalonkan sebagai Presiden. Sehingga dari sekarang mereka sudah mulai kelihatan untuk bisa mencapai jabatan tersebut," kata dia.

Sebelumnya diketahui, mantan ketua MPR RI Amien Rais curiga dengan adanya rencana membuat Joko Widodo menjadi presiden selama tiga periode. Hal ini terlihat dari adanya manuver politik untuk mengamankan DPR, DPD, MPR, dan lembaga negara lainnya.

Menurut Amien Rais, pengamanan sejumlah lembaga negara menjadi langkah pertama untuk Jokowi agar bisa menjabat selama tiga periode. Utamanya, melalui sidang istimewa MPR. Lewat sidang tersebut, ia mengatakan, bisa ada persetujuan amandemen satu atau dua pasal dalam UUD 1945.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono. Menurutnya, ada wacana soal kemungkinan tiga periode masa jabatan presiden untuk Jokowi. Dia menambahkan, hal tersebut ditandai dengan dilibatkannya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 lalu.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat