IKHWANUL KIRAM MASHURI | Daan Yahya | Republika

Resonansi

Ketika Pemerintah Libya Lahir Caesar

Proses kelahiran Pemerintah Libya tak normal alias lewat ‘operasi caesar'.

Oleh IKHWANUL KIRAM MASHURI

OLEH IKHWANUL KIRAM MASHURI

Akhirnya, Libya punya pemerintahan yang diakui semua pihak, yaitu Pemerintah Libya bersatu. Namun, proses kelahirannya tak normal alias lewat ‘operasi caesar’. ‘Dokter’nya, Stephanie Turco Williams, kepala Misi Dukungan PBB di Libya untuk Urusan Politik.

'Operasi caesar’ dilakukan di Jenewa, Swiss, melalui Forum Dialog Politik Libya yang difasilitasi dan dipimpin Stephanie, diplomat AS. Forum itu terbentuk akhir 2020, diikuti gencatan senjata pihak yang bertikai. Pesertanya 75 orang.

Mereka tokoh yang mewakili suku, daerah, komunitas, dan kelompok di Libya. Sejumlah pertemuan digelar untuk menyusun peta jalan Libya. Pertemuan terakhir di Jenewa pada 5 Februari lalu, memilih ketua Dewan Kepresidenan dan perdana menteri (PM).

Hasilnya, Muhammad al Manfi terpilih sebagai Ketua Dewan Kepresiden dengan dua anggota, Musal al Koni dan Abdullah Hussein al Lafi. PM terpilih Abdul Hamid Dabaiba. Mereka memimpin pemerintahan transisi, Pemerintah Libya bersatu.

Salah satu tugasnya, menyelenggarakan pemilu presiden dan parlemen pada 24 Desember mendatang. Mereka yang memimpin pemerintahan transisi, tak diperkenankan ikut pemilihan presiden dan parlemen Desember mendatang.

Menurut Stephanie, pemerintahan PM Dabaiba sangat singkat tetapi tugasnya  berat. Salah satunya, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemilu presiden dan parlemen Desember mendatang. Pemilu diharapkan demokratis.

 
Tugas lainnya, menyatukan lembaga negara yang terpecah, mengeluarkan pasukan asing dan tentara bayaran, menggalang rekonsiliasi nasional.
 
 

Tugas lainnya, menyatukan lembaga negara yang terpecah, mengeluarkan pasukan asing dan tentara bayaran, menggalang rekonsiliasi nasional, menggerakkan roda ekonomi, menyelesaikan krisis listrik, memberi layanan warga termasuk vaksinasi Covid-19.

Kini satu tugas berat sudah dilalui. Kabinet PM Dabaiba telah disetujui parlemen pada 10 Maret lalu, terdiri atas 26 menteri dan enam menteri negara. Lima pos kementerian diisi perempuan, salah satunya pos menteri luar negeri, yang dijabat Najla al Manqoush.

Media Arab heboh karena untuk pertama kalinya menlu Libya perempuan, juga mungkin di Arab. Melihat latar belakangnya di laman Center for World Religions, Diplomacy and Conflict Resolution (CRDC), Najla al Manqoush cocok jadi menlu.

 
Media Arab heboh karena untuk pertama kalinya menlu Libya perempuan, juga mungkin di Arab.
 
 

Ia profesor hukum, juga pengacara dalam hukum pidana. Penelitian dan pekerjaannya pun terfokus pada bagaimana menciptakan perdamaian, tepatnya transisi dari perang ke perdamaian.

Selain menlu, menteri kehakiman, sosial, pengembangan pengetahuan dan kebudayaan, dan menteri negara urusan wanita dijabat perempuan. Halima Ibrahim Abdul Rahman juga perempuan pertama menjabat menteri kehakiman bahkan di negara Arab.

Ketika Dabaiba terpilih memimpin pemerintahan transisi, banyak pihak optimistis.

Dabaiba seorang insinyur, lalu menjadi pengusaha. Pria kelahiran 1959 di Kota Misurata, 200 km sebelah timur ibu kota Tripoli ini memperoleh gelar master di bidang teknik perencanaan dan pembangunan di Universitas Toronto, Kanada.

Ia memulai usahanya di bidang konstruksi. Pada masa rezim Muammar Khadafi, ia memimpin perusahaan pembangunan dan investasi Libya, termasuk mengawasi pembangunan proyek seribu rumah di Sirte, kampung halaman Khadafi.

Ia juga mengepalai Otoritas Pengembangan Pusat Administratif, badan investasi pemerintah yang bertugas memodernisasi infrastruktur kantor-kantor lembaga Libya. Setelah Khadafi terguling, ia berhasil mempertahankan aktivitas bisnis dan komersialnya.

Ia sukses membangun grup perusahaan dengan cabang di berbagai belahan dunia, dengan bendera Libyan Development and Investment Holding Company (LDCO). Dabaiba masuk ke dunia politik dengan mendirikan Partai Libya Masa Depan (Libia al Mustaqbal).

Namun, eksistensinya sebagai politisi tak menonjol hingga ia berhasil menjadi seorang dari 75 tokoh Libya yang berpartisipasi dalam sesi dialog dan negosiasi politik. Keikutsertaannya dalam Forum Dialog Politik Libya inilah yang mengantarkan Dabaiba menjadi PM.

 
Kelahiran Pemerintah Libya Bersatu pimpinan duet al Manfi-Dabaiba tentu langkah positif menstransformasikan Libya dari perpecahan.
 
 

Kelahiran Pemerintah Libya Bersatu pimpinan duet al Manfi-Dabaiba tentu langkah positif menstransformasikan Libya dari kekacauan dan perpecahan ke negara yang stabil.

Jangan sampai, Libya tergelincir kembali dalam konflik bersenjata seperti yang terjadi sejak 2011, ketika rezim Muammar Khadafi terguling disapu The Arab Spring. Konflik bersenjata yang kemudian menyeret Libya sejak 2014 terbagi dalam dua kekuatan utama.  

Satu berpusat di ibu kota Tripoli, diwakili pemerintah yang diakui internasional dan lainnya berbasis di Benghazi, di timur negara. Kedua kekuatan terlibat bentrokan dengan faksi internal militer lainnya, kelompok bersenjata mengendalikan lembaga negara.

 
Kestabilan Libya bukan hanya penting buat rakyatnya, tapi juga bagi negara di sekitarnya.
 
 

Di tengah kekacauan itu, muncul kekuatan asing. Turki mendukung Pemerintah Kesepakatan Nasional di Tripoli. Rusia, Uni Emirat Arab, dan Mesir mendukung pasukan yang dipimpin oleh komandan militer Khalifa Haftar di timur negara.

Kestabilan Libya bukan hanya penting buat rakyatnya, tapi juga bagi negara di sekitarnya. Geopolitik di negara kawasan Laut Tengah dan Afrika akan sangat terpengaruh kondisi Libya. Apalagi, pantai Libya selama ini menjadi tempat penyelundupan imigran gelap ke Eropa.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat