JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) sedang membuat peta jalan kemandirian pesantren (PJKP). Melalui forum diskusi terpumpun (FGD) pada 10-12 Maret 2021, Kemenag memfinalisasi kerangka rencana PJKP tersebut.

Direktur PD Pontren, Waryono Abdul Ghafur, mengatakan, PJKP ini dibuat untuk mendukung fungsi ketiga pesantren, yakni pemberdayaan masyarakat. Fungsi pesantren lainnya adalah pendidikan dan dakwah.

"Dari situ salah satu terjemahannya adalah bagaimana kita menguatkan pesantren sehingga kemudian menjadi lembaga yang mampu memberdayakan diri dan masyarakat sekitarnya, terutama dari sisi ekonomi," kata Waryono saat dihubungi Republika, Jumat (12/3).

Pihaknya, jelas Waryono, sudah membuat pemetaan terkait potensi-potensi pesantren. Pemetaan dibuat dari pesantren yang kategorinya tidak punya apa-apa, dalam pengertian kegiatannya hanya mengaji, sampai pesantren yang punya bisnis. Artinya, pembuatan PJKP agar ada kehadiran negara di berbagai level pesantren.

Dalam PJKP ini, ia menerangkan, pesantren menjadi pelaku bisnis sekaligus menjadi ekosistem bisnis. "Dengan begitu, masyarakat sekitar mendapatkan manfaat dari kehadiran pesantren. Itu salah satu tujuan PJKP," ujar Waryono.

 

Masyarakat sekitar mendapatkan manfaat dari kehadiran pesantren. Itu salah satu tujuan PJKP.

 

 

SHARE    

Ia mencontohkan, sebuah pesantren di Bandung yang memiliki agrobisnis. "Ini pesantren yang memberdayakan masyarakat sekitar sehingga hasil pertanian (masyarakat) itu dibeli oleh pesantren, dibina oleh pesantren, sehingga memiliki daya saing dan daya jual tinggi," ujarnya.

Menurut dia, potensi setiap pesantren memang berbeda-beda, bergantung lokasinya. Ada yang berpotensi di bidang pertanian maka memanfaatkan potensi pertaniannya.

Lebih lanjut Waryono menyampaikan, PJKP disusun sebagai amanat UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. PJKP ditargetkan selesai akhir Maret 2021. Direncanakan, pada awal April tahun ini Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo.

Sejumlah santri baru mengikuti olahraga saat menjalani isolasi mandiri sebelum masuk ke asrama di gedung SMP Pondok Pesantren Al Aqobah 1, Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (6/7/2020).  - (SYAIFUL ARIF/ANTARA FOTO)

SHARE    

Terkait PJKP, Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani, menyampaikan, pesantren harus terlibat dan berperan aktif dalam penguatan ekonomi. Banyak bisnis yang bisa digeluti pesantren, antara lain, makanan halal, halal style, termasuk pada sektor seni, seperti gambus, kaligrafi, dan seni lainnya yang juga memiliki nilai jual.

"Pesantren harus terlibat aktif menguatkan potensi ekonominya. Banyak varian bisnis yang bisa dikembangkan santri," katanya seperti dilansir laman resmi Kemenag.

 

Pesantren harus terlibat aktif menguatkan potensi ekonominya. Banyak varian bisnis yang bisa dikembangkan santri.

 

 

SHARE    

FGD PJKP yang berlangsung di Bogor difasilitasi oleh Koordinator Nasional Gusdurian, Alissa Wahid. Forum ini diawali dengan review bahan PJKP, kompilasi bahan, diskusi pendalaman, evaluasi pendalaman, dan diakhiri dengan penyusunan rencana tindak lanjut.

Hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain, Asisten Deputi Ekonomi Syariah dan Keuangan Inklusi Kemenko Perekonomian Erdiriyo, Kasubdit Pendidikan Pesantren Kemenag Basnang Said, Staf Khusus Menag Nuruzzaman dan Wibowo Prasetyo, Ketua Pokja PJKP Hasanudin Ali, serta Ketua RMI PBNU Abdul Ghaffarrozin. Hadir pula perwakilan dari Bank Indonesia, kalangan pengusaha, dan akademisi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat