JAKARTA—Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan pemerintah obyektif dan profesional menangani konflik Partai Demokrat. Ia menuturkan, Kementerian Hukum dan HAM akan tetap mengacu pada Undang-Undang tentang Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat yang sah saat ini.

"Nanti kalau KLB datang, kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu penting," tutur Yasonna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/3). Menkumham sendiri telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tahun lalu. AHY terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat melalui Kongres V yang digelar Maret 2020 lalu.

Yasonna berpesan agar pengurus Demokrat tak menuding adanya keterlibatan pemerintah dalam konflik internal partai berlambang bintang mercy itu. Meskipun, konflik internal Demokrat menyeret nama Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. "Tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Tulis saja, kita objektif kok, jangan main serang-serang," tegas Yasonna.

Salah satu penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Deli Serdang Darmizal menunjukan berkas akta notaris berserta AD/ART 2001 Partai Demokrat sebelum memberikan keterang pers di Jakarta, Selasa (9/3). Dalam keterangan pers DPP partai Demokrat hasil KLB tersebut menegaskan bahwa ketua ketua umum Moeldoko berkomitmen untuk membuat partai Demokrat menjadi partai besar dan terbuka serta merangkul siapa pun. - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menilai konflik antara AHY dengan sebagian mantan kader Demokrat masih merupakan permasalahan internal partai. Terlebih, Yasonna mengaku, kubu Moeldoko yang menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, belum mendatangi Kementerian Hukum dan HAM. "Kami masih melihat ya masalah itu masih masalah internal Demokrat. Karena kelompok yang dikatakan KLB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun kepada kami," ujarnya.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku yakin Presiden Joko Widodo tak terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Demokrat. "Saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi," ujar SBY dalam keterangan video yang dirilisnya, Rabu (24/2) kemarin.

SBY juga mengaku yakin, Jokowi memiliki integritas memimpin negara dan tak terlibat sama sekali dalam gerakan tersebut. Jokowi juga disebutnya tak dapat disamakan dengan Moeldoko. Ia hanya menyayangkan adanya pihak yang mengeklaim nama-nama pejabat pemerintahan dalam gerakan pengambilalihan Demokrat. Meskipun, SBY menuturkan, nama seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, hingga Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tak terlibat.

Salah satu penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Deli Serdang Darmizal (tengah) mengusap air mata saat memberikan keterang pers di Jakarta, Selasa (9/3). 

- (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Keterlibatan Moeldoko

Salah satu penggagas KLB Partai Demokrat, Darmizal mengeklaim KSP Moeldoko tak terlibat dalam perencanaan forum tersebut. Darmizal mengaku Moeldoko baru menyatakan kesediaannya menjadi ketua umum pada 5 Maret 2021 sore. "Bapak Moeldoko sampai dengan tanggal 5 Maret sore baru menyatakan kesediaannya menjadi caketum, dan itupun dalam keadaan kekagetan," ujar Darmizal di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (9/3).

Darmizal juga mengeklaim Moeldoko tidak pernah mendatangi sejumlah mantan kader Demokrat untuk menggelar KLB dan menjadikannya sebagai ketua umum Partai Demokrat. Ia beralasan pertemuan pada 1 Februari lalu hanya membahas upaya mengirimkan bantuan ke Kalimantan Selatan yang saat itu terkena bencana banjir. Baru setelah itu, adanya keluhan dari para kader yang menilai Partai Demokrat telah jauh dari yang dicita-citakan.

Namun, keterangan Darmizal berbeda dengan pernyataan Moeldoko beberapa waktu lalu. Moeldoko mengakui ada beberapa kali pertemuan dengan kader Demokrat. "Beberapa kali di rumah saya, ya ada di hotel, di mana mana tidak terlalu pentinglah. Intinya kan aku datang diajak ketemuan, ya wong saya biasa," tutur Moeldoko di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2).

Saat itu, Moeldoko juga mengakui ada pembahasan internal partai Demokrat dalam pertemuan tersebut. Meskipun, ia tak menjelaskan lebih detail isi pertemuannya. "Itu urusan internal partailah, kan tidak etis lah kalo saya bicara itu urusan partai," ujar Moeldoko.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai KLB Demokrat sudah direncanakan. Ia memprediksi nantinya Partai Demokrat akan digunakan sebagai kendaraan politik Moeldoko untuk maju Pilpres 2024.

“Moeldoko akan maju di Pilpres 2024. Sulit untuk buat partai baru, jadi dia kudeta Partai Demokrat saja. Apapun caranya, karena dia punya kekuasaan,” katanya.

Peserta KLB Ungkap Aliran Uang

Salah satu peserta KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, Gerald Piter Runtuthomas mengakui ada aliran uang untuk seluruh peserta. Dalam pesan video yang beredar, mantan wakil ketua DPR Partai Demokrat Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara itu mengaku dijanjikan uang Rp 100 juta.

Namun, mereka hanya menerima Rp 5 juta setelah acara KLB selesai. Saat sejumlah peserta menyampaikan protesnya karena uang yang dijanjikan kurang, mereka kemudian dipanggil dan bertemu dengan mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Dari Nazaruddin. Mereka mendapat uang tambahan Rp 5 juta untuk masing-masing peserta.

“Kami memberontak karena tidak sesuai harapan, tiba-tiba dipanggil dan ditambahi Rp 5 juta oleh Bapak M Nazaruddin,” tutur Gerard dalam tayangan video.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Marzuki Alie membantah tuduhan yang menyebutkan para peserta KLB dijanjikan uang hingga Rp 100 juta jika hadir sekaligus mendukung Moeldoko. "Isu suap itu hanya karangan," kata Marzuki kepada Republika, Selasa (9/3).

Walau demikian, mantan ketua DPR itu meminta para peserta KLB bersyukur jika kehadiran mereka diganjar dengan uang. Menurutnya, nominal uang sebesar Rp 5 juta rupiah wajar diberikan pada yang hadir dalam KLB. "Mereka datang enggak jelas berharap 100 juta. Masih mending dikasih Rp 5 juta," ujar Marzuki.

Sementara, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai tindakan para inisiator tak bermoral karena menjanjikan uang pada peserta KLB. Herzaky menyampaikan para pelaku kudeta partai Demokrat menjanjikan uang suap Rp 100 juta rupiah berdasarkan pengakuan para kader. Jumlah uang itu di luar biaya transportasi dan penginapan yang hadir di KLB Deli Serdang.

"Jadi, salah kalau dibilang ini sebagai pengganti transportasi. Sistem pembayarannya dengan uang muka Rp 25 juta, dan dibayarkan sisanya setelah KLB selesai," kata Herzaky, Selasa.

Ia mengaku prihatin atas tindakan para penggagas KLB Deli Serdang. Menurutnya, upaya suap justru merendahkan marwah partai. Ia khawatir nama besar Demokrat akan luntur dengan mental suap menyuap. "Kami sangat menyayangkan perilaku tidak terpuji dan di luar batas-batas kepatutan seperti ini. Kehormatan dan kedaulatan serta kebesaran partai tidak bisa dibangun dengan cara-cara immoral seperti ini," ujar Herzaky.

Herzaky menilai gaya politik serampangan dengan suap terjadi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dianggapnya mencoreng nilai demokrasi di Tanah Air. "Beginilah kalau oknum kekuasaan mempertontonkan kuasanya di muka publik. Perilaku abuse of power yang menggerogoti sendi-sendi demokrasi," tutur Herzaky. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat