Tenaga kesehatan menunjukan tabung vaksin covid-19 di SMA Negeri 8 Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (1/3). | Republika/Thoudy Badai
02 Mar 2021, 03:26 WIB

Setahun Dalam Bahaya

Pemerintah masih mengandalkan 3T dan vaksinasi guna menghalau pandemi.

Pada 1964, Presiden Sukarno sempat mempopulerkan adagium “Vivere Pericoloso”. Istilah dalam bahasa Italia itu ia sampaikan menggambarkan keadaan hidup penuh bahaya sepanjang tahun itu, Setengah abad lebih kemudian, Bangsa Indonesia dihadapkan lagi dengan kondisi serupa.

Tepat setahun lalu, Presiden Joko Widodo dan menteri kesehatan saat itu, Terawan Agus Putranto, mengumumkan dua kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Keduanya adalah ibu dan anak dari Depok yang tertular pelancong dari Jepang.

Saat itu sudah sebulan lebih Covid-19 mendera dunia, dimulai dari Wuhan di Hubei, Cina. Sempat dikira kebal, kepulauan Nusantara akhirnya terpapar juga. Dan sejak itu, pandemi menyebar dengan lekas, tak hanya mengancam kesehatan warga, tetapi juga membuat dapur tak ngebul.

Terkait

Dalam kurun setahun itu 1,34 juta warga Indonesia terjangkit dan 36 ribu di antaranya meninggal. Sebanyak 1,14 juta berhasil sembuh dan 155 ribu masih dirawat.

Di awal pandemi, pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah-wilayah yang mengusulkan pada April 2020. Saat itu kegiatan perkantoran, sekolah, bahkan peribadatan disyaratkan dari rumah saja. Kegiatan perekonomian juga sangat terbatas.

Sejak Juni 2020, kebijakan pelonggaran seperti adaptasi kebiasaan baru, PSBB transisi, dan PSBB proporsional, dijalankan. Saat kasus kian melonjak, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak 11-25 Januari 2021 di Jawa-Bali. PPKM kemudian diperpanjang hingga 8 Februari dan akhirnya digantikan kebijakan PPKM mikro yang berlaku di tingkat RT/RW.

Terlepas berbagai kebijakan itu, penularan tak kunjung mereda. Liburan-liburan panjang memunculkan lonjakan-lonjakan kasus yang berujung pada terancam kolapsnya sistem fasilitas kesehatan di Indonesia.

Secara umum, penanganan Covid-19 di Indonesia hampir seluruhnya di bawah standar Badan Kesehatan Dunia (WHO). Dari segi pelacakan kontak erat, misalnya, Indonesia hanya memiliki sekitar 5 ribu pelacak. Sementara merujuk standar pelacakan WHO, semestinya Indonesia memiliki 80 ribu pelacak. Total pemeriksaan Covid-19 juga sejauh ini mencapai 10 juta orang yang setara 4 persen populasi, juga masih di bawah standar WHO.

Dari segi perekonomian, pemerintah mencoba meredakan dampak pandemi dengan sejumlah kebijakan. Di antaranya dengan penggelontoran Kartu Prakerja guna meredam dampak maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), bantuan sosial bagi warga miskin yang terdampak PSBB. Sementara insentif digelontorkan bagi tenaga kesehatan, ada pula santunan bagi keluarga korban Covid-19.

 

Tak semua upaya itu berjalan mulus. Yang monumental, dana bansos sempat dikorupsi dan berujung tertangkapnya Juliari Barubara sebagai menteri sosial kala itu. Penyaluran insentif tenaga kesehatan juga sempat terhambat. Belakangan, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga terus ditingkatkan, dari sekitar Rp 300 triliun pada awal pandemi hingga mencapai Rp 700 triliun pada akhir Februari 2021.

Pada 13 Januari 2021, pemerintah mulai menggelontorkan program vaksinasi Covid-19 berbekal vaksin produksi Sinovac. Targetnya vaksinasi bakal selesai dalam waktu setahun untuk sekitar 181 juta jiwa. Kendati demikian, laju vaksinasi belum optimal hingga tahap kedua dijalankan. Dalam jangka waktu sebulan, baru sekitar 2,6 juta warga divaksinasi, itupun sebagian besar baru menerima dosis pertama.

photo
Vaksinator bersiap melakukan vaksinasi di Gedung Pemkot Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah, Kota Cimahi, Senin (1/3). Foto: Abdan Syakura/Republika - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan masih menginginkan strategi 3T, yaitu testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan), dan treatment (perawatan) digencarkan pemerintah daerah sebagai upaya mengurangi laju penularan.

Ia menekankan, perubahan perilaku di sistem kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan itu penting. “Tapi ada satu yang penting sekali sebenarnya untuk mencegah penularan, karena virus ini dalam 14 hari mati, jadi kalau didiamkan mati sendiri, asalkan jangan kalah kondisi kita," kata Menkes Budi Gunadi di Kabupaten Bantul, kemarin.

Sementara Presiden mengandalkan vaksinasi untuk pemulihan ekonomi. "Kita harapkan (vaksinasi) ini segera diselesaikan sehingga kita berharap ekonomi bisa pulih kembali," kata Presiden di Yogyakarta.

 

PANDEMI, JULIARI, DAN HRS

OLEH ILHAM TIRTA

photo
Tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/1/2021).  - (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Satu tahun pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia tidak hanya menyebabkan orang sakit. Selain berdampak sistemis terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, pandemi juga berkelindan dengan kasus hukum. 

Sejumlah tindak pidana terkait Covid-19 terjadi selama satu tahun terakhir. Ada yang memang murni karena kejahatan para pelakunya dan ada juga yang sekadar remeh-temeh, tapi dijadikan kasus pidana.

Pidana terbesar adalah kasus korupsi dana penanganan dampak Covid-19, yang dilakukan oleh  menteri dan jajarannya sampai kepala desa. Menteri Sosial, Juliari Petter Batubara, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada awal Desember 2020. 

Ia diduga menerima fee sebesar Rp 17 miliar, dengan menguntit Rp 10 ribu per paket batuan sosial (bansos) sembako untuk warga terdampak pendemi di Jabodetabek. Hingga saat ini, KPK masih melakukan penyidikan kasus mantan bendahara PDI Perjuangan tersebut. 

Di daerah, korupsi dana Covid-19 dilakukan masif hingga rukun tetangga. Polri menyatakan, sedang menangani 102 kasus dugaan penyelewengan dana bansos Covid-19. Terduga pelaku berasal dari kalangan pejabat publik tertinggi hingga terendah, yaitu wali kota, kepala Dinas Sosial, camat, kepala desa, hingga ketua RT. Meski begitu, tidak ada data detail dari sejumlah kasus tersebut.

Yang paling disorot adalah korupsi yang dilakukan Askari (43 tahun), kepala Desa Sukowarno, Kabupaten Musirawas, Sumatra Selatan. Pada 12 Januari 2021, ia ditangkap polisi dengan dugaan menyelewengkan dana bansos Covid-19 sebesar Rp 187,2 juta untuk berfoya-foya.

Kasus dugaan korupsi juga menjerat seorang sekretaris desa (sekdes) Cipinang, Bogor, Jawa Barat, bernama Endang Suhendar. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Namun, hingga kini dia masih diburu polisi. 

Ada pula pelaksana tugas Kepala Desa Goloworok, Kabupaten Manggarai, NTT, Sabinus Danggur, yang dilaporkan ke Polres Manggarai pada Juli 2020. Ia diduga menyunat dana bansos untuk masyarakat yang terkena dampak wabah Covid-19.

Kasus pidana juga menjerat drummer Superman is Dead (SID), Jerinx, pada 16 Juni 2020. Pria bernama lengkap I Gede Ari Astina itu ditangkap Polda Bali terkait kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. 

Jerinx tersandung dengan unggahan di media sosialnya, yang menyebut Ikatan Dokter Indoneisa (IDI) sebagai suruhan organisasi kesehatan dunia (WHO). Kasus itu kemudian membuat Jerinx dipenjara satu tahun dua bulan.

photo
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (13/12/2020) dini hari.  - (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Kerumunan

Kasus pelanggaran protokol kesehatan juga menjadi tindak pidana selama satu tahun terakhir. Kasus yang paling disoroti publik adalah kerumunan imam besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab (HRS). HRS dijadikan tersangka pada Desember 2020, karena kerumunan dalam acara pernikahan putrinya dan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar beruntun pada November. 

HRS pun ditahan setelah diperiksa di Mapolda Metro Jaya pada 12 Desember 2020. Kasus ini mendapat banyak kritikan karena kerumunan yang sama kerap terjadi selama pandemi, tapi tidak ditangani.

Kasus ini juga berujung pada meninggalnya enam laskar FPI, yang mengawal rombongan HRS di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada Senin 7 Desember 2020. Keenamnya ditembak oleh polisi yang sedang menyelidiki kasus kerumunan. Hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan, empat dari korban adalah korban pelanggaran HAM. 

Vaksinasi yang baru berjalan satu bulan lebih juga menyisakan kasus. Penyebabnya, sosialita Helena Lim mendapatkan vaksin, padahal tidak termasuk pihak yang diprioritaskan menerima vaksin. Vaksinasi selebgram itu berakhir pada pemeriksaan dirinya oleh penyidik Sub Direktorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya pada Senin, 15 Februari. 

 

photo
Petugas kesehatan melakukan tes usap (swab test) kepada santri di Pondok Pesantren Darul Atsar Salamsari, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, Jumat (16/10/2020). Tes usap dilakukan bagi sedikitnya 500 santri yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia sebelum melaksanakan pembelajaran secara tatap muka sebagai wujud sinergi pihak Ponpes dengan dinas kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. - (AANTARA FOTO/Anis Efizudin)

 

ULAMA DAN PANDEMI

OLEH MAS ALAMIL HUDA

Pesantren menjadi salah satu titik rawan penyebaran Covid-19. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal-awal pandemi melanda Indonesia, telah mewanti-wanti penyelenggara pendidikan berbasis asrama, seperti pesantren, agar secara ketat menjalankan protokol kesehatan (prokes).

Jika satu orang saja terinfeksi Covid-19, dengan sangat mudah virus akan menular. Sebabnya jelas, yakni interaksi di antara mereka pasti sangat erat dan intens sehingga memudahkan virus menyebar dari satu orang ke lain orang. Terlebih, usia santri yang masih remaja membuat sebagian besar di antara mereka tak bergejala (OTG) ketika terpapar virus. Sebagian di antara mereka pun sembuh. Tetapi, ketika virus menular ke warga pesantren yang berusia lanjut, dampaknya bisa fatal.

Faktanya memang demikian. Data dari pusat asosiasi pesantren NU atau Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) menunjukkan, banyaknya ulama yang meninggal sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, khususnya mereka yang berusia lanjut.

Dalam catatan terakhir RMI NU, sebanyak 333 kiai dan ulama NU meninggal dunia terhitung sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan pada Maret 2020. Jumlah itu terdiri atas 286 ulama laki-laki dan 47 ulama perempuan.

photo
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 kepada tokoh agama di kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/2/2021). Vaksinasi yang diikuti 98 kiai dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) tersebut bertujuan untuk pencegahan COVID-19 di kalangan ulama dan pesantren di Jawa Timur dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa vaksin halal dan maslahah. - (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)

Meski RMI mengaku tidak bisa memastikan semuanya meninggal karena Covid-19, setidaknya jumlah itu yang terdata oleh RMI. Ketua Umum RMI NU, KH Abdul Ghaffar Rozin, meyakini masih ada ulama atau kiai yang meninggal selama masa pandemi, tapi tidak terdata oleh RMI. Dengan kata lain, jumlah sebenarnya lebih banyak.

Peningkatan kematian ulama berdasarkan data RMI NU meningkat signifikan dibanding pada 2019, yang tak lebih dari 50 orang. Namun, RMI mencatat pada 2020, bulan Februari sebanyak empat orang ulama wafat, Maret-Juni 37 orang, Juli sebanyak 23 orang, Agustus 41 orang, September 90 orang, November 187 orang, Desember 253 orang, dan pada Januari tercatat total 333 ulama meninggal.

RMI NU juga mencatat, setidaknya ada 110 pesantren yang menjadi klaster penyebaran Covid-19. Jumlah itu terhitung dari awal masa pandemi Covid-19. Namun, hampir semua santri sembuh setelah sempat dinyatakan positif Covid-19. 

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) per Desember, melansir sekitar 6.000 santri di 81 pesantren tertular Covid-19 selama masa pandemi ini.

photo
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikan (kiri) meninjau Pondok Pesantren Bumi Sholawat di Lebo, Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (27/2/2021). Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau infrastruktur adaptasi kebiasaan baru dan kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan untuk semua aktivitas guna mencegah penyebaran Covid-19, serta persiapan pembelajaran tatap muka dengan aman dan nyaman di ponpes. - (Umarul Faruq/ANTARA FOTO)

Kemenag juga melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 di pesantren. Di antaranya, mendorong pembelajaran secara daring. Namun, ada sejumlah kendala yang dihadapi pesantren dalam pembelajaran daring.

Pertama, tidak semua pesantren berlokasi di perkotaan. Keterbatasan jaringan dan kuota internet, ditambah santri berasal dari berbagai daerah, yang tentu tidak sama dengan lingkungan sekolah biasa. Sementara tantangan terbesar di pesantren adalah menjaga jarak fisik atau physical distancing. Sebab, kamar santri selama ini dihuni beberapa orang. 

Pada akhirnya, upaya pencegahan penyebaran Covid-19 harus dilakukan oleh semua pihak, dari pemerintah ataupun masyarakat. Jika masyarakat terus dikejar untuk patuh terhadap protokol kesehatan, pemerintah punya kewajiban untuk melakukan testing, tracing, dan treatment alias 3T.


×