YANGON -- Pemimpin partai National League for Democracy (NLD) Aung San Suu Kyi (75 tahun) muncul dalam sidang dengar melalui tautan video, Senin (1/3). Ini kemunculannya yang pertama kali sejak ditahan junta militer pada 1 Februari lalu.

Laporan media menyebutkan, Suu Kyi terlihat sehat. Ia juga minta bertemu dengan tim pengacaranya. Sidang digelar di ibu kota Myanmar, Naypyitaw. Laman BBC melaporkan, selain dua dakwaan sebelumnya, Suu Kyi juga menghadapi tambahan dua dakwaan pada Senin.

Dua dakwaan awal yaitu Suu Kyi dinilai melanggar aturan karena memiliki walkie-talkie impor tanpa izin dan melanggar undang-undang tentang penanggulangan bencana alam. Sedangkan dua dakwaan baru yaitu melanggar aturan terkait Covid-19 selama kampanye pemilihan umum (pemilu) tahun lalu dan menyebabkan "ketakutan dan cemas".

Untuk dua dakwaan awal, Suu Kyi dapat terancam hukuman penjara tiga tahun. Belum jelas ancaman hukuman untuk dua dakwaan tambahan. Namun, laman BBC menyebutkan bahwa Suu Kyi dapat dilarang mengikuti pemilu lagi jika dinyatakan bersalah.

Sidang ini akan dilanjutkan pada 15 Maret. Sementara kantor berita Myanmar Now menyebutkan, sekutu Suu Kyi yaitu Presiden Myanmar Win Myint juga dikenai dakwaan karena menghasut massa.

Belum jelas keberadaan Suu Kyi selama ditahan militer. Sejumlah laporan menyebutkan, ia kemungkinan berada ada di kediamannya sebelum dipindahkan ke lokasi rahasia.

Pada Senin, unjuk rasa menentang kudeta kembali digelar walau tindakan keras pasukan keamanan pada Ahad (28/2) menewaskan 18 orang. Sementara itu saksi mata mengatakan polisi-polisi di Kota Yangon kembali menggunakan granat kejut dan gas air mata untuk membubarkan massa.

Gambar yang diambil media lokal memperlihatkan pengunjuk rasa yang terluka dibopong oleh rekan-rekannya. Salah seorang dokter mengatakan satu orang pria tewas dengan luka tembakan peluru karet di dadanya.

"Sudah satu bulan sejak kudeta, kemarin (Ahad --Red) mereka menindak keras kami dengan tembakan, kami akan keluar lagi hari ini," kata salah satu pemimpin unjuk, rasa Ei Thinzar Maung, di Facebook.

Militer tidak memberikan komentar mengenai kekerasan yang terjadi akhir pekan lalu. Juru bicara militer dan polisi tidak menjawab telepon.

Warga menawarkan bunga sebagai penghormatan terhadao guru yang gugur dalam aksi unjuk rasa pada Ahad (28/2/2021) di Yangon, Myanmar, Senin (1/3/2021). - (AP/AP)

SHARE    

Pada 1 Februari lalu, militer Myanmar melancarkan kudeta dan menangkap Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior partai NLD. Militer menuding kecurangan pemilu pada November tahun lalu yang dimenangkan NLD. Sejak kudeta, Myanmar didera gelombang unjuk rasa.

Tolak kekerasan

Kementerian Luar Negeri Indonesia mengeluarkan pernyataan yang mengatakan Indonesia sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan di Myanmar yang telah menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Indonesia juga duka cita dan belasungkawa yang mendalam kepada korban dan keluarga korban.

"Indonesia menyerukan agar aparat keamanan tidak menggunakan kekerasan dan menahan diri guna menghindari lebih banyak korban jatuh serta mencegah situasi tidak semakin memburuk," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia, Ahad.

 

Penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa damai dan penangkapan sewenang-wenang tidak dapat diterima.

 

 

SHARE    

PBB mengecam aksi kekerasan aparat keamanan terhadap demonstran di Myanmar. "Penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa damai dan penangkapan sewenang-wenang tidak dapat diterima," kata juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric, dalam sebuah pernyataan pada Ahad.

Dia menyebut komunitas internasional harus bereaksi atas krisis yang tengah terjadi di Myanmar.

Sedangkan Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell turut mengutuk tindakan represif aparat keamanan Myanmar. Dia secara khusus menyoroti aksi penembakan yang menelan nyawa warga sipil.

"Dalam penembakan terhadap warga yang tidak bersenjata, pasukan keamanan telah secara terang-terangan mengabaikan hukum internasional, dan harus dimintai pertanggungjawaban," katanya.

Borrell mengatakan Uni Eropa akan mengadopsi sanksi sebagai respons atas aksi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Myanmar.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat