Sejumlah siswa berkumpul di luar ruangan pelaksanaan kegiatan SWAB PCR di SMA Muhammadiyah, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (24/2/2021). | ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang
26 Feb 2021, 03:00 WIB

KPAI: Peraturan Pembelajaran Tatap Muka Harus Ketat

Vaksinasi Covid-19 untuk guru dan tenaga pendidik perlu diprioritaskan di zona merah.

JAKARTA — Program vaksinasi Covid-19 untuk guru disambut positif banyak pihak. Namun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mewanti-wanti pemerintah tetap berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang jika memutuskan untuk melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) seusai vaksinasi terhadap guru dilakukan.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat harus tetap memastikan peraturan PTM yang ketat. Sebab vaksin akan diberikan kepada masyarakat secara bertahap karena jumlah yang masih terbatas. Artinya, dia menyebut, masih akan ada banyak orang yang belum divaksin sehingga virus tetap akan menyebar dan berisiko menginfeksi siapa saja.

“Saat PTM sekolah-sekolah harus dipastikan sudah menyiapkan infrastruktur dan protokol kesehatan atau SOP adaptasi kebiasaan baru di satuan pendidikan demi melindungi warga sekolah, terutama peserta didik, mengingat vaksin Covid-19 untuk anak-anak belum tersedia,” kata Retno, Kamis (25/2).

Terkait

Menurut dia, sekolah dan pemerintah perlu memastikan kesiapan para pemangku kepentingan untuk PTM. Pihak-pihak tersebut adalah sekolah, guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. Menurut Retno, jika salah satu tidak siap, menunda kegiatan sekolah tatap muka adalah keputusan terbaik.

Program vaksinasi Covid-19 untuk guru dan tenaga kependidikan (GTK) telah dimulai pada Rabu (24/2). Vaksinasi perdana bagi guru juga disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seusai meninjau, Jokowi mengatakan, vaksinasi diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan agar PTM bisa dimulai sepenuhnya pada Juli 2021 mendatang, bertepatan dengan tahun ajaran baru 2021/2022.

Targetnya, Jokowi menyebut, sebanyak 5 juta guru dan tenaga kependidikan bisa rampung divaksin pada Juni 2021. Dengan demikian, memasuki Juli 2021, bersamaan dengan masuk tahun ajaran baru, pembelajaran tatap muka bisa berjalan normal kembali.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, guru yang akan divaksin diprioritaskan dari jenjang yang paling muda dan sekolah luar biasa (SLB). Menurut Nadiem, murid jenjang SD, PAUD, dan SLB adalah yang paling membutuhkan pembelajaran tatap muka.

photo
Tenaga pendidikan menunggu giliran vaksinasi Covid-19 di SMA Negeri 70, Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/2). - (Republika/Thoudy Badai)

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta agar pemerintah mengutamakan vaksinasi Covid-19 terhadap guru yang mengajar di zona merah atau paling rawan penularan Covid-19. Dengan demikian, cakupan PTM dapat diterapkan lebih luas.

Sekertaris Jenderal FSGI Heri Purnomo mengatakan, guru di zona merah lebih rentan tertular Covid-19. Sekolah di zona merah akhirnya memilih melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) daripada PTM. PJJ dipilih di zona itu agar keselamatan guru terjaga.

Heri tak sepakat jika vaksinasi terhadap guru difokuskan pada sekolah yang telah mengadakan PTM. Berdasarkan asumsinya, sebuah sekolah mengadakan PTM karena berada di zona hijau alias lebih rendah penularan Covid-19.

“Yang perlu buru-buru itu yang di zona merah karena perlu memberikan perlindungan dari penyakit itu. Kalau tidak ada perlindungan, akan mengkhawatirkan nyawa guru,” kata Heri.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendukung target Presiden Jokowi untuk membuka PTM di sekolah Juli mendatang. Selain itu, vaksinasi bagi 5 juta tenaga pendidik harus segera dituntaskan. “Dengan demikian, ancaman loss learning bagi anak-anak kita bisa diminimalkan,” kata Huda.

Politisi PKB ini menilai, vaksinasi kepada guru akan menjadi langkah awal untuk memastikan keamanan proses belajar tatap muka di sekolah. Dengan demikian, saat ini tinggal mengatur bagaimana protokol kesehatan bagi anak didik agar proses belajar mengajar bisa berlangsung aman.

Beberapa protokol kesehatan yang harus diterapkan, kata Huda, antara lain pembatasan jumlah siswa dalam kelas, adanya pengukur suhu, tempat cuci tangan, dan hand sanitizer. Selain itu, kebersihan sekolah juga harus dijaga serta kedisiplinan dalam menjaga jarak saat waktu istirahat.

“Nantinya sekolah harus mengatur jam sekolah dalam sistem shift sehingga tidak terjadi kerumunan. Yang penting sekolah tatap muka bisa dilakukan terlebih dahulu meski bertahap pelaksanaannya,” kata dia.


×