NAYPYITAW -- Penahanan pemimpin partai National League for Democracy (NLD) Aung San Suu Kyi diperpanjang untuk dua hari lagi. Hal ini diungkap pada Senin (15/2) oleh Khin Maung Zaw yang menjadi pengacara Suu Kyi.

Laman BBC melaporkan, Suu Kyi kemudian akan disidang melalui video pada Rabu (17/2). Suu Kyi ditahan militer Myanmar sejak 1 Februari dan masa penahanan seharusnya berakhir 15 Februari. Salah satu dakwaan yang diajukan kepada Suu Kyi adalah kepemilikan alat komunikasi walkie talkie impor yang dinilai terlarang karena tanpa izin.

Sementara itu, militer Myanmar mengancam akan menghukum pengunjuk rasa dengan 20 tahun penjara. Hukuman ini dijatuhkan jika pengunjuk rasa menganggu milter. Hukuman itu juga dikenai pada orang yang dinyatakan menghasut kebencian atau rasa tidak suka kepada pemimpin militer.

Terlepas dari ancaman itu, para pengunjuk rasa terus menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi dan diakhirinya pemerintahan militer. Protes oleh berbagai lapisan masyarakat Myanmar tidak kendor meski militer mulai menyebarkan kendaraan lapis baja hingga diterapkannya Undang-undang yang mengekang hak asasi manusia.

Pengunjuk rasa berpose di depan tank baja saat mengikuti demonstrasi di Yangon, kemarin. - (EPA-EFE/LYNN BO BO)

SHARE    

Kudeta 1 Februari dan penangkapan Suu Kyi serta pemimpin lainnya memicu protes terbesar di Myanmar dalam lebih dari satu dekade. Ratusan ribu orang turun ke jalan hingga hari kesepuluh untuk mengecam kegagalan militer dari transisi tentatif negara menuju demokrasi.

Sempat terjadi kerusuhan pada protes terbaru ini yang menghidupkan kembali ingatan akan pecahnya pertentangan berdarah pada 2011. Kekerasan pada protes Ahad (14/2) pun terjadi.

Polisi melepaskan tembakan untuk membubarkan pengunjuk rasa di pembangkit listrik di Myanmar sebelah utara, meskipun tidak jelas apakah mereka menggunakan peluru karet atau peluru tajam. Tidak ada kabar tentang korban mengenai kerusuhan tersebut.

Selain demonstrasi di berbagai kota besar, militer menghadapi pemogokan oleh pegawai pemerintah. Ini merupakan bagian dari gerakan pembangkangan sipil yang melumpuhkan banyak fungsi pemerintahan.

Lebih dari belasan truk polisi dengan empat kendaraan meriam air dikerahkan pada Senin (15/2) di dekat Pagoda Sule di pusat Yangon. Lokasi ini telah menjadi salah satu lokasi demonstrasi utama di ibu kota komersial, ketika kelompok pengunjuk rasa berkumpul di luar bank sentral dan kedutaan besar Cina.

Di bank, beberapa ratus pengunjuk rasa diam-diam mengangkat tanda-tanda yang menyerukan rekan-rekannya untuk bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil (CDM).

Seorang saksi mata mengatakan, sebuah kendaraan lapis baja dan sekitar enam truk yang membawa tentara di parkir di dekatnya. Sementara polisi di ibu kota Naypityaw telah menahan sekitar 20 siswa sekolah menengah yang melakukan protes di jalan raya.

Pasukan tambahan terlihat di lokasi demo utama yakni di Yangon, yang juga termasuk pengangkut personel lapis baja di dekat bank sentral. Mahasiswa teknik dan teknologi juga melakukan aksi protes di distrik utara kota. Ada juga unjuk rasa baru di kota selatan Dawei yang terlihat pada siaran langsung terverifikasi di Facebook dengan ratusan pengunjuk rasa didukung oleh marching band.

"Orang-orang berbaris di jalanan dan mereka tidak peduli untuk ditangkap atau ditembak. Kami tidak bisa berhenti sekarang. Ketakutan dalam pikiran kita akan pergi," kata salah satu pengunjuk rasa di Yangon, Nyein Moe (46 tahun) dikutip laman Guardian, Senin.

Foto-foto yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa mereka meneriakkan slogan-slogan pembangkangan saat mereka digiring pergi dengan bus polisi. "Ingat, kami tidak memaki polisi dan tidak menandatangani apapun di kantor polisi," kata seorang siswa.

Sejumlah media juga menunjukkan barisan pengunjuk rasa yang berbaris di Naypityaw pada Senin. Mereka mengangkat foto Suu Kyi dengan pesan, "kami ingin pemimpin kami."

Untuk meredam protes, militer memadamkan internet. Warga melaporkan pemadaman internet setelah tengah malam pada Ahad (14/2) yang berlangsung hingga sekitar pukul 09.00.

Tentara juga telah melakukan penangkapan setiap malam. Pada Sabtu lalu tentara memberikan kekuasaan untuk pencarian dan penahanan. Kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, mencatat setidaknya 400 orang telah ditahan sejak kudeta.

Pada Ahad, militer menerbitkan amendemen hukum pidana yang bertujuan untuk membungkam perbedaan pendapat. "Seolah-olah para jenderal telah menyatakan perang terhadap rakyat," kata Pelapor Khusus PBB Tom Andrews di Twitter.

"Penggerebekan larut malam; meningkatkan penangkapan; lebih banyak hak dilucuti; penutupan Internet lainnya; konvoi militer memasuki komunitas. Ini adalah tanda-tanda putus asa. Perhatian jenderal: Anda AKAN dimintai pertanggungjawaban."

Petugas kepolisian berjaga-jaga dengan seragam antihuru-hara di Yangon, Senin (15/2). - (EPA-EFE/LYNN BO BO)

SHARE    

Partai Suu Kyi memenangkan pemilu 2015 dan pemilu pada 8 November. Namun militer menuding pemungutan suara itu dirusak oleh penipuan. Kecurangan pun digunakan untuk membenarkan kudeta mereka. Komisi pemilihan menepis tuduhan penipuan.

Selain demonstrasi di berbagai kota besar, militer menghadapi pemogokan oleh pegawai pemerintah. Ini merupakan bagian dari gerakan pembangkangan sipil yang melumpuhkan banyak fungsi pemerintahan.

Sudah lebih dari sepekan demonstrasi menentang kudeta militer berlangung di Myanmar. Ribuan warga turun ke jalan dan menyuarakan penolakan mereka atas perebutan paksa pemerintahan sipil oleh militer. Aksi itu terbilang berani mengingat sejarah kekejaman yang pernah dilakukan Tatmadaw (nama lain militer Myanmar) terhadap warga sipil di negara tersebut.

Kudeta dan penangkapan sejumlah tokoh itu merupakan respons militer Myanmar atas dugaan kecurangan pemilu pada November tahun lalu. Dalam pemilu itu, NLD pimpinan Suu Kyi menang telak dengan mengamankan 396 dari 476 kursi parlemen.

Ribuan orang juga berpartisipasi dalam demonstrasi menentang kudeta militer Myanmar di Tokyo, Jepang, pada Ahad. Dalam aksinya, para pendemo mengenakan masker dengan tanda "X" sambil mengusung foto Suu Kyi.

Menurut panitia penyelenggara, lebih dari 4.000 orang bergabung dalam demonstrasi tersebut. Sebagian besar peserta aksi adalah warga Myanmar yang bekerja di Jepang.

Mereka berjalan melalui area perbelanjaan pusat kota Shibuya dan Omotesando dengan poster bertuliskan “Help us save Myanmar” serta “Stop Crimes Against Humanity”. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat