JENEWA -- Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan sesi khusus untuk membahas krisis di Myanmar pada Jumat (12/2). Pada Senin (8/2) Inggris dan Uni Eropa meminta agar sesi khusus itu diselenggarakan dan mendapatkan dukungan dari 19 negara anggota dan 47 anggota forum.

Amerika Serikat termasuk di antara 28 negara pengamat yang terdaftar, yang mendukung diselenggarakannya sesi khusus itu. Para diplomat mengatakan, mereka sedang mendiskusikan rancangan resolusi yang akan dipresentasikan dalam sesi khusus tersebut.

Duta Besar Inggris untuk PBB Julian Braithwaite mengatakan, penahanan politisi dan beberapa warga sipil oleh militer memiliki implikasi besar bagi HAM di Myanmar. Braithwaite mencatat bahwa penyelidik PBB tentang HAM di Myanmar, Thomas Andrews, telah menyerukan untuk mengadakan sesi khusus.

"Kita harus segera menanggapi penderitaan orang-orang di Myanmar dan situasi hak asasi manusia yang memburuk dengan cepat di sana,” kata Braithwaite.

Pada Senin malam, Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing menyampaikan pidato pertamanya sejak kudeta 1 Februari lalu. Ia mengatakan pengambilalihan kekuasaan dapat dibenarkan secara hukum karena "kecurangan dalam pemilihan umum".

Pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel dan membentangkan poster dalam aksi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Selasa (9/2). Ribuan warga Myanmar kembali turun ke jalan memprotes tindakan militer menangkap para pemimpin sipil. - (EPA-EFE/LYNN BO BO)

SHARE    

Sementara pengunjuk rasa terus beraksi memasuki hari ke-4 pada Selasa (9/2). Media setempat melaporkan massa memenuhi jalanan walaupun pemerintah militer pada Senin melarang masyarakat berkumpul lebih dari lima orang.

Pada Senin, militer juga telah memberlakukan jam malam pada pukul 20.00 hingga pukul 04.00 waktu setempat. Berdasarkan foto-foto yang tersebar di media sosial terlihat warga berkumpul di Insein dan Mandalay.

Polisi berupaya membubarkan massa dengan melepaskan tembahan peringatan dan menyemprotkan meriam air. Polisi di Naypyitaw dilaporkan melepaskan tembakan dengan peluru karet ke arah masa. Akibatnya, sejumlah orang cedera.

Putuskan hubungan diplomatik

Selandia Baru memutuskan sementara hubungan tingkat tinggi dengan Myanmar. Pemerintah Perdana Menteri Jacinda Ardern juga memberlakukan larangan masuk bagi pemimpin-pemimpin militer Myanmar.

Ardern mengatakan Selandia Baru memastikan program bantuan tidak mencakup proyek yang disalurkan melalui atau menguntungkan penguasa militer Myanmar. Ia mengatakan program bantuan Selandia Baru ke Myanmar pada 2018 dan 2019 mencapai kisaran 30 juta dolar AS.

"Pesan tegas kami adalah kami akan melakukan apa yang dapat kami lakukan di sini, di Selandia Baru, dan salah satu yang kami lakukan adalah memutus sementara semua hubungan tingkat tinggi dan memastikan semua pendanaan yang kami salurkan ke Myanmar tidak untuk mendukung rezim militer," kata Ardern dalam konferensi pers, Selasa.

Sementara itu pengusaha Singapura, Lim Kaling, pada Selasa mengumumkan menarik investasinya dari perusahaan bersama Virginia Tobacco Co. yang terkait militer Myanmar. Ia mengaku amat prihatin dengan situasi di Myanmar,

Pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel dan membentangkan poster dalam aksi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Selasa (9/2). Ribuan warga Myanmar kembali turun ke jalan memprotes tindakan militer menangkap para pemimpin sipil.  - (EPA-EFE/LYNN BO BO)

SHARE    

"Karena itu saya menjajaki kemungkinan untuk melepas saham secara bertanggung jawab," kata Lim.

Pekan lalu, perusahaan Jepang, Kirin Holdings, menyatakan akan mengakhiri kerja samanya dengan Myanma Economic Holdings PLC yang terkait militer Myanmar. Sebagian besar perusahaan lain yang terkait kerja sama dengan militer Myanmar masih bersikap menunggu perkembangan selanjutnya di Myanmar.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat