Warga dikenai sanksi sosial saat razia masker dengan membersihkan Jalan Ampera Raya di Jakarta, Selasa (2/2). Razia tersebut dilakukan guna menindak warga yang tidak menggunakan masker untuk menekan laju penyebaran covid-19 di tengah Pemberlakuan Pembata | Republika/Thoudy Badai
03 Feb 2021, 03:05 WIB

Lurah Pimpin Posko Covid-19

Satgas Penanganan Covid-19 segera mengaktifkan posko yang tersebar di tingkat desa dan kelurahan.

JAKARTA – Pemerintah mengambil siasat baru untuk pengendalian pandemi. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 segera mengaktifkan pos komando (posko) yang tersebar di tingkat desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Lurah dan kepala desa didapuk memimpin posko yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, beberapa fungsi posko, antara lain, mendorong perubahan perilaku dalam menjalankan protokol kesehatan, berperan sebagai pusat kendali informasi, dan menguatkan 3T (tracing, testing, treatment) hingga tingkat RT/RW.

Petugas posko juga akan membantu fasilitas kesehatan setempat dalam menjalankan pelacakan (tracing), sekaligus membantu masyarakat yang ingin mengakses pemeriksaan (testing).

“Diharapkan petugas di wilayah masing-masing dapat membantu warga yang butuh perawatan atau surat rujukan dari tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas setempat,” kata Wiku dalam konferensi virtual, Selasa (2/2).

Terkait

Peran posko yang menyentuh RT/RW juga mencakup pemantauan kasus Covid-19 yang terjadi di permukiman setempat. Petugas posko akan ikut mengawasi pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah atau fasilitas isolasi yang didirikan perangkat desa atau pemda.

Pembentukan posko ini merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai pelaksanaan PPKM sejak 11 Januari 2021 tidak cukup efektif menekan laju penularan Covid-19. Dengan membentuk posko yang beranggotakan unsur pemda, TNI, Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat diharapkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan meningkat.

Namun, menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, PPKM yang masih belum efektif atau perlu dievaluasi adalah dari sisi indeks mobilitas. Dari sisi kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan terjadi peningkatan signifikan.

photo
Warga dikenai sanksi sosial saat razia masker dengan membersihkan Jalan Ampera Raya di Jakarta, Selasa (2/2). Razia tersebut dilakukan guna menindak warga yang tidak menggunakan masker untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari mendatang. - (Republika/Thoudy Badai)

Dari data yang disampaikan, kata dia, pada Januari kepatuhan warga secara kumulatif memakai masker ada di angka 50 persen, sekarang 83 persen. Kemudian, kepatuhan jaga jarak awal Januari tersurvei 47 atau 48 persen, sekarang sudah 81 persen.

“Yang paling disiplin masker sekarang ini adalah Kota Cimahi, dan paling tidak disiplin adalah Kabupaten Bekasi. Yang jaga jarak juaranya adalah Kabupaten Bandung juga di atas 90 persen, yang paling tidak bisa jaga jarak juga Kabupaten Bekasi,” ujar dia.

Melihat data tersebut, Emil menyatakan bahwa sejauh ini tidak pernah berpikir untuk membuat kebijakan karantina yang sifatnya seperti lockdown. Ia pun kembali menyoroti input data harian aktif yang menjadi acuan, tapi tidak akurat.

Libur di rumah saja

Gerakan 'di rumah saja’ kembali santer di tengah situasi penyebaran Covid-19 yang kian mengkhawatirkan. Apalagi, pekan depan ada libur panjang akhir pekan.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, melaksanakan gagasan ‘Jateng di Rumah Saja’ mulai akhir pekan ini. Dia bahkan telah menyiapkan surat edaran untuk 35 kabupaten/kota di Jateng untuk pelaksanaannya.

“Alhamdulillah sebagian besar setuju, gambarannya kita siap di tanggal 6 dan 7 Februari ini untuk melakukan gerakan di rumah saja secara bersama-sama,” kata dia.

Dalam edaran gebernur Jateng tersebut, juga telah disiapkan imbauan kepada tempat-tempat keramaian untuk tutup pada saat pelaksanaan "Jateng di Rumah Saja". Dia berharap kesempatan libur tersebut bisa dimanfaatkan oleh para pengelola tempat-tempat keramaian untuk bersih-bersih sekaligus melaksanakan sterilisasi melalui penyemprotan desinfektan.

“Hanya dua hari saja, tempat- tempat keramaian seperti obyek wisata, toko, pasar kita semua istirahat dulu. Nah nanti pasar-pasar kesempatan kita semprot semuanya biar sekalian bersih, tempat pariwisata juga ditutup dulu dan bisa dilakukan sterilisasi,” ujar dia.

photo
Petugas Satpol PP Kelurahan Ragunan menggelar razia masker di Jalan Ampera Raya, Jakarta, Selasa (2/2). - (Republika/Thoudy Badai)

Ridwan Kamil sebelumnya juga telah menyatakan dukungannya untuk menunda libur Imlek pada Jumat, 12 Februari 2021. Penundaan libur Imlek dinilai tepat karena berpotensi memunculkan lonjakan kasus.

“Kami setuju libur Imlek ditunda dulu karena libur panjang selalu mengundang pergerakan massa yang berakibat pada penularan. Jadi jangan mengulang kejadian sebelumnya,” ujar Ridwan Kamil.

Wali Kota Bandung Oded M Danial pun mendukung wacana sejumlah kepala daerah tentang peniadaan libur panjang saat Imlek pada Jumat (12/2) pekan depan. Diharapkan, hal tersebut dapat meminimalisasi mobilitas masyarakat pada saat libur panjang. “Iya, hari Imlek tidak libur, semua banyak (mendukung) lah, dari rapat koordinasi itu banyak kepala daerah termasuk saya yang setuju,” ujar dia.


×