Foto udara daerah padat penduduk di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Kamis (21/1). Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, berdasarkan hasil sensus penduduk hingga bulan Septamber 2020, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 270,20 juta jiwa. | Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Nasional

ICMI: Indonesia Harus Bangun SDM

Perencanaan pembangunan jangan hanya menjadi alat untuk mengejar kepentingan ekonomi.

JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengatakan, pembangunan Indonesia harus memperhitungkan aspek manusianya. Jangan sampai pembangunan yang dilakukan sekadar fasilitas dan infrastruktur, tanpa memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas manusianya.

"Jadi, apa yang kita bicarakan tentang human development mengenai SDM (sumber daya manusia) itu bukan sekadar pendidikan teknis, melainkan bagaimana menjadikan manusia Indonesia itu sebagai subjek pokok, subjek utama," kata Jimly dalam diskusi daring ICMI Talks Dampak Covid-19 Terhadap Bonus Demografi, Kamis (21/1) malam.

Selama ini Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, tapi secara kualitas masih belum memimpin. Ia mencontohkan indeks demokrasi Indonesia. Secara kuantitas, Indonesia terbesar nomor tiga di dunia. Namun, indeks demokrasi Indonesia masih berada di nomor 64 dari segi kualitas. Artinya, antara kuantitas dan kualitasnya tidak sejalan.

Karena itu, ia mengingatkan agar semua perencanaan pembangunan jangan hanya menjadi alat untuk mengejar kepentingan ekonomi. Sebab, cara ini berarti menghitung pembangunan hanya secara angka. Padahal, yang seharusnya menjadi tujuan adalah membangun manusia Indonesia. 

Rektor Universitas Yarsi, Fasli Jalal, mengatakan, jauh sebelum pandemi, Indonesia sudah menyusun berbagai program untuk mempersiapkan bonus demografi pada 2030-2045. Pada puncaknya nanti, jumlah angkatan kerja di Indonesia akan mencapai 200 juta lebih.

Terjadinya pandemi telah memengaruhi berbagai program pendidikan persiapan bonus demografi tersebut. Karena itu, perhatian pada sektor pendidikan harus ditingkatkan agar ketika mencapai bonus demografi nanti, tenaga kerja Indonesia bisa bersaing dengan dunia internasional.

Namun, selama penanganan Covid-19, masalah pendidikan masih belum ditangani secara serius. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya anggaran yang difokuskan untuk sektor pendidikan dalam penanganan Covid-19.

Dalam anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN) pemerintah menganggarkan Rp 695,2 triliun. "Jadi, kesehatan ada (alokasinya), perlindungan sosial ada, UMKM, insentif usaha ada, tapi pendidikan belum ada untuk gudang sumber daya manusia," kata Fasli, dalam diskusi tersebut. 

photo
Barista meracik kopi di UMKM Taman Coffee di Bengkulu, Jumat, Jumat (8/1). Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan terus mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk go digital pada tahun 2021 melalui pemberian stimulus sebesar Rp7,6 triliun sebagai bagian dari program (PEN) Pemulihan Ekonomi Nasional. - (DAVID MUHARMANSYAH/ANTARA FOTO)

Ditambah lagi, pendidikan dilakukan dengan belajar dari rumah. Hal ini menyebabkan kondisi pembelajaran masing-masing siswa berbeda. Banyak siswa yang tidak memiliki fasilitas pendukung belajar tersebut. "Kadang kita tidak bisa bayangkan kondisinya. Sementara sebagian anak-anak menikmati dengan segala fasilitasnya. Kesenjangan ini sudah ada sebelum Covid-19, bertambah saat Covid-19," kata Fasli.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per September 2020, jumlah penduduk Indonesia per September 2020 mencapai 270,20 juta jiwa. Sedangkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat lebih banyak, yaitu 271.349.889 jiwa. 

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, dari jumlah itu, 144,8 juta orang adalah generasi Z (23 tahun) dan milenial (24-39 tahun). Itu adalah usia produktif yang dihitung dalam bonus demografi di atas. 

"Selama 2010 hingga 2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,25 persen," kata Suhariyanto dalam rilis hasil sensus penduduk 2020 secara virtual, Kamis (21/1).

Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori mengakui, saat ini masih melakukan sinergi data dengan BPS. "Sinkronisasi data ini tetap dijalankan, terutama dalam mewujudkan satu data Indonesia," kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat