Kabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) bersiap mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (20/1/). | GALIH PRADIPTA/ANTARA FOTO
21 Jan 2021, 03:15 WIB

Listyo Berjanji Benahi Polri

Komisi III DPR menyetujui pencalonan Komjen Sigit sebagai kapolri.

JAKARTA -- Calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo secara terbuka mengakui munculnya pandangan negatif terhadap kepolisian belakangan. Ia berjanji akan melakukan langkah-langkah perubahan untuk membenahi citra Polri yang terpuruk itu.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Rabu (20/1), ia menekankan, kepolisian perlu banyak berbenah. Sebab, kelakuan sejumlah oknum telah membuat masyarakat memandang negatif terhadap Polri.

"Pungli di berbagai sektor pelayanan, kekerasan dalam penyelesaian masalah, penanganan kasus tebang pilih, dan perilaku lainnya yang menyebabkan kebencian di masyarakat," ujar Listyo di hadapan anggota dewan, Rabu.

Dalam makalahnya, Listyo tidak lagi menggunakan semboyan “Promoter” atau “Profesional, Modern, dan Terpercaya” seperti dua pendahulunya. Lewat naskahnya, Komjen Sigit mengusung semboyan “Presisi”, yaitu “Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan”.

Terkait

"(Dalam) 100 hari ke depan tentunya kami sudah menyiapkan program-program yang langsung tentunya bisa kami laksanakan. Salah satunya adalah penuntasan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik," ujar Listyo.

Dalam program 100 harinya, Listyo juga menggagas kepolisian sektor (polsek) untuk menjadi basis resolusi Polri. “Termasuk bagaimana segera mengubah postur pelayanan, transparansi segera kami lakukan," ujar Listyo.

Nantinya, kata dia, petugas di polsek tak lagi melakukan penyidikan kasus. Hal itu, menurut dia, merupakan ikhtiar agar Polri mengedepankan pencegahan daripada penindakan.

Listyo juga menggagas usulan agar anggota polis lalu lintas tidak lagi melakukan tilang di jalan. Ia ingin mekanisme tilang menjadi serba-elektronik agar tak terjadi tindak penyimpangan oleh oknum Polri.

Tak kalah penting, ia juga menjanjikan penindaklanjutan temuan Komnas HAM terkait penembakan terhadap anggota Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian pada Desember lalu. Komnas HAM menyimpulkan, aparat melakukan pelanggaran HAM dalam pembunuhan terhadap empat dari enam anggota laskar FPI kala itu.

photo
Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz (tengah kiri) mendampingi Kabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah kanan) untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1). - (GALIH PRADIPTA/ANTARA FOTO)

Komnas HAM juga meminta aparat yang terlibat pelanggaran disidang di pengadilan umum. "Kami dalam sikap mematuhi dan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas (HAM), tentunya kita akan ikuti," ujar Listyo.

Presiden Joko Widodo menunjuk Listyo sebagai calon tunggal kapolri melalui surat presiden (surpres) yang diserahkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada DPR pada Rabu (13/1) siang.

Listyo sempat bertugas sebagai kapolresta Surakarta saat Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo pada 2011. Pada 2014, saat Jokowi menjabat sebagai presiden, Listyo ditunjuk sebagai ajudan hingga 2016.

Ia lalu menduduki jabatan kapolda Banten, kemudian menjadi kepala Bareskrim Polri pada 2019. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 tersebut bakal meloncati enam seniornya di Polri. Listyo juga bakal menjadi kapolri beragama Nasrani ketiga sejak Indonesia berdiri setelah Soetjipto Danoekoesoemo (1963-1965) dan Widodo Budidarmo (1974-1978).

Selepas paparan Listyo kemarin, Komisi III DPR secara mufakat menyetujui pencalonannya sebagai kapolri ke-25 menggantikan Jenderal Idham Azis. "Akhirnya secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan kapolri atas nama Jenderal Polisi Idham Azis MSi dan menyetujui pengangkatan Komjen Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi sebagai Kapolri," kata Ketua Komisi III DPR Herman Herry.

Persetujuan itu selanjutnya akan ditetapkan dalam rapat paripurna terdekat.

Tak ada penolakan dari seluruh fraksi dalam pencalonan Listyo, kemarin. Meski begitu, ada sejumlah anggota DPR yang memberikan catatan. "Pertama, kapolri baru harus mampu membawa perubahan citra wajah Polri di masyarakat sehingga menjadi aparat penegak hukum yang independen, netral, dan imparsial, dan tegas tanpa tebang pilih dalam penegakan hukum," kata anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan.

Sedangkan, anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Achmad Dimyati Natakusumah, meminta agar Polri lebih mengedepankan rasa humanis dan keadilan dalam penegakan hukum. “Sehingga Polri mengayomi dan melayani lebih dirasakan masyarakat," ujar Dimyati.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah kabar yang menyebut terpilihnya Listyo karena kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo. Ia menilai Listyo dipilih karena memiliki sejumlah kriteria yang menjadi pertimbangan utama, yakni kapasitas, kapabilitas, loyalitas, dan integritas.

“Jangan diartikan macam-macam. Tapi, seorang pimpinan puncak itu punya tanggung jawab yang luar biasa,” kata Moeldoko di kantornya, Rabu (20/1).

Moeldoko juga meminta perihal senioritas angkatan dalam penunjukan calon kapolri baru tidak dipermasalahkan. “Pasti Presiden sudah memikirkan untuk kepentingan yang lebih besar, maka ada pertimbangan lain,” ujar dia.

Polri Jangan Jadi Alat Politik

Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh berharap agar Polri di bawah kepemimpinan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi lebih baik. Dia juga berharap Polri tak menjadi alat politik yang menyebabkan penegakan hukum tak adil.

"Polisi betul-betul netral sebagai penegak hukum milik masyarakat, bukan sebagai alat pejabat atau seseorang, apalagi sebagai alat kekuasaan," ujar anggota Fraksi PAN itu di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (20/1).

Menurutnya, Polri bisa mengedepankan persamaan di hadapan hukum agar tak ada anggapan bahwa penegakan hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. "Saya berharap tidak ada lagi kriminalisasi oleh para penyidik, oknum penyidik," ujar Pangeran.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman juga menyorot banyaknya anggota kepolisian yang terkesan tajam ke bawah. Ia ingin Listyo sebagai Kapolri, diharapkan tak hanya tegas kepada pihak-pihak yang berada di luar pemerintahan.

"Jangan tajam kepada kami yang ada di luar pemerintahan, sedangkan teman-teman yang didalam kok tumpul," ujar Benny.

Indonesia, kata Benny, terdiri dari berbagai kelompok dan ragam masyarakat. Penegakan hukum terhadap kelompok tertentu diharapkannya tak terjadi ketika Listyo menjabat sebagai Kapolri.

Ia ingin penegakan hukum tetap mengutamakan rasa humanis dan keadilan. Dengan tetap mengedepankan hak berserikat dan berpendapat masyarakat. "Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul itu hak asasi. Tetap tegakkanlah aturan hukum supaya tidak ada hate speech, hoaks, jangan ada itu," ujar Benny.

Selain itu, ia mengingatkan agar Polri tetap netral dalam agenda-agenda politik mendatang agar kepercayaan masyarakat pada kepolisian dapat terus meningkat. "Tugas Bapak sebagai pimpinan paling tinggi di institusi ini adalah menjamin netralitas institusi ini. Utamanya dalam agenda politik, pemilu, pilpres, pilkada," ujar Benny.

Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sektor pemberantasan korupsi di kepolisian harus jadi sorotan. Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, kepolisian kerap kali mengedepankan ego sektoral tatkala menangani perkara korupsi, terutama yang melibatkan oknum internal Korps Bhayangkara. "Misalnya dalam perkara korupsi pengadaan simulator SIM ataupun penerbitan surat palsu Djoko S Tjandra," kata Kurnia.

Yang harus didalami terkait peta jalan pembenahan integritas anggota kepolisian. Kurnia menegaskan. Hal ini karena kepolisian selalu menempati peringkat bawah dalam hal kepercayaan publik pada komitmen pemberantasan korupsi. Kurnia mengatakan, dalam temuan Global Corruption Barometer 2020, kepolisian berada pada lima besar institusi yang paling tidak dipercaya publik.

Adapun dalam lingkup pencegahan korupsi, calon Kapolri juga mesti mampu menjelaskan perihal ketertiban dan memastikan kebenaran pelaporan LHKPN anggota kepolisian.

Sedangkan penindakan menjadi hal penting untuk menantang calon kapolri agar berani membentuk tim satuan tugas yang hanya akan fokus pada penyelidikan dan penyidikan di tubuh kepolisian sendiri.

Sementara, Kapolri Jenderal Idham Azis mengantar Komjen Listyo Sigit Prabowo menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR, Rabu. "Ini saya lakukan untuk memberi pelajaran kepada generasi Polri bahwa pergantian kepemimpinan Polri itu adalah suatu keniscayaan untuk memberi gambaran bahwa institusi Polri regenerasinya berjalan dengan baik dan mulus," ujar Idham di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (20/1).

Idham menegaskan bahwa regenerasi di tubuh institusi Polri berjalan baik. Ia juga menegaskan bahwa internal Polri saat ini solid.

"Saya juga didampingi senior-senior saya, adik-adik saya bahwa kita semua mempunyai kewajiban untuk mengantar Bapak Komjen Listyo Sigit sampai nanti pelantikan beliau oleh Bapak Presiden sehingga beliau nanti menjadi kepala Kepolisian RI ke-25," ujar dia.


×